Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa pemerintah akan segera memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Muhammadiyah, selaku organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Indonesia.
Bahlil menjelaskan bahwa Muhammadiyah sejatinya telah menerima tawaran terkait jatah pengelolaan tambang bekas milik PT Adaro Energy Tbk. atau PT Arutmin Indonesia.
Namun, ormas tersebut juga dikabarkan mengajukan permohonan untuk wilayah tambang lain yang masih dalam tahap pertimbangan.
“Kita kasih Muhammadiyah, kita kasih yang kita sudah siapkan itu kan antara Arutmin sama Adaro. Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat yang lain. Nanti kita lagi pertimbangkan ya,” kata Bahlil di Jakarta, Minggu (13/10/2024).
Adapun, saat ditanya mengenai lokasi alternatif yang diinginkan Muhammadiyah, Bahlil menyebutkan bahwa permintaan tetap berada di sekitar wilayah yang sama.
“Ndak, mintanya di sekitar itu tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi,” ujarnya.
Selain Muhammadiyah, Bahlil menyatakan bahwa ormas lain seperti Persatuan Islam (Persis) juga tengah diproses untuk menerima WIUPK. “Oh kita kasih. Tahunya semua lagi dalam proses. Persis kemarin ya PIC nya sudah telepon saya,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, dua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan terbesar di Indonesia secara resmi menyatakan minatnya mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang diberikan oleh pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dua Ormas Keagamaan itu adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Sejatinya, masih ada beberapa Ormas Keagamaan lain yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan juga Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Meski demikian, kedua ormas tersebut belum menyatakan ketertarikannya untuk mengelola sektor pertambangan.
Next Article Ambil ‘Jatah’ Tambang dari Jokowi, Muhammadiyah Mau Perkuat Dakwah