TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait alias Ara merespons kritik pengembang perumahan bahwa lahan koruptor sulit dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah. Ara mengatakan, sudah ada lahan di Bekasi, Jawa Barat, yang siap untuk mendukung program tersebut.
“Hari Sabtu saya akan melihat (lahan) eks (kasus) BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sekian hektare di Bekasi,” kata Ara saat ditemui usai rapat di Kementerian Keuangan pada Kamis malam, 20 Februari 2025. “Kami lihat itu bagian yang idle. Artinya, sudah siap.”
Program 3 juta rumah per tahun merupakan program yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2024. Usai dilantik menjadi presiden, Prabowo kemudian membentuk Kementerian PKP. Lewat kementerian baru ini, kepala negara menargetkan pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.
Untuk mendukung program tersebut Ara mengklaim Kejaksaan Agung sudah menyiapkan 1.000 hektare lahan yang disita dari koruptor di Banten untuk membangun perumahan rakyat. Setelah aset sitaan itu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Ara berharap urusan birokrasi bisa dipermudah sehingga bisa segera dimanfaatkan.
“Tanah koruptor disita, ya kasih sama rakyat, lah,” kata Ara dalam acara groundbreaking pembangunan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten, Jumat, 1 Oktober 2024.
Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban sempat menyatakan lahan aset koruptor yang disita negara bisa digunakan untuk program 3 juta rumah. Rionald menjelaskan, bila lahan koruptor sudah dirampas untuk negara, artinya lahan tersebut sudah menjadi milik negara. “Jadi, nanti tinggal kita masukkan ke dalam program,” kata Rionald ketika ditemui usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat, 15 November 2024.
Wacana tersebut kemudian dikritik Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah. Menurut dia, program ini sulit dijalankan.
“Ini mimpi sangat jauh,” kata Junaidi dalam konferensi pers 5 asosiasi pengembang perumahan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari 2025. “Tanah koruptor harus clean and clear. “Itu tidak gampang.”
Pilihan Editor: Belum Ada Perjanjian Dagang, Airlangga Sebut RI Bakal Kena Kebijakan Tarif Trump 10-20 Persen