TEMPO.CO, Jakarta –Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair menjadi salah satu Dewan Pengawas (Dewas) Danantara. “Iya salah satunya (Tony Blair),” kata Rosan ketika ditemui usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara. Lantas, seperti apa sosok Tony Blair?
Anthony Charles Lynton Blair atau Tony Blair lahir pada 6 Mei 1953. Dia sudah menggeluti dunia politik sejak belia, bahkan dinobatkan sebagai PM Inggris termuda dalam sejarah Britania Raya dengan masa jabatan mulai 1997 hingga 2007.
Melansir Britannica, Tony Blair merupakan putra dari pengacara terkemuka Leo Blair. Tony mempunyai riwayat pendidikan yang cukup mentereng, di antaranya pernah menamatkan studi di Fettes College di Edinburg dan Oxford University. Antusiasmenya terhadap bidang politik semakin meningkat setelah bertemu dengan sang istri, Cherie Booth.
Karier perpolitikannya dimulai dari keanggotaan di partai buruh, di mana dia dipilih untuk menduduki kursi parlemen di Sedgefield pada 1983. Setelah itu, Tony Blair menjabat sebagai pemimpin partai dengan dukungan 57 persen suara pada Juli 1994.
Salah satu kebijakan Tony Blair sebagai PM Inggris yang kontroversial, yaitu membawa negaranya ikut menyerang Irak bersama Amerika Serikat, serta menggulingkan pemerintahan Saddam Husein. Kala itu, dia mempercayai bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah massal.
Namun, setelah menyerang dan meninggalkan Irak dalam konflik, ternyata tidak ditemukan senjata pemusnah massal di negeri 1001 malam itu. Atas serangan tersebut, Tony Blair meminta maaf. “Saya meminta maaf karena data intelijen yang kami gunakan ternyata salah. Program (senjata pemusnah massal) itu tidak ada,” ucap Blair dalam wawancara bersama CNN yang dipandu Fred Zakaria, sebagaimana arsip Koran Tempo.
Jadi Dewan Penasihat IKN di Era Jokowi
Tony Blair diketahui juga pernah menerima tawaran untuk menjadi Anggota Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN) pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya, dia mengaku senang bisa menjadi bagian dari pemindahan ibu kota Indonesia.
“Ini benar-benar kebahagiaan, hak istimewa sebenarnya, untuk menjadi bagian dari sesuatu yang akan sangat menyenangkan. Saya pikir ini tidak hanya untuk Indonesia, tetapi dunia luar juga akan mendapatkan banyak inspirasi dari ini,” ujar Blair dalam pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 28 Februari 2020, seperti dikutip dari laman resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres).
Dalam keterangan persnya usai pertemuan, Tony Blair menambahkan bahwa IKN nantinya tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan. Namun, menurut dia, ibu kota pengganti DKI Jakarta tersebut akan sangat menarik bagi masyarakat untuk datang, tinggal, dan bekerja.
“Ibu Kota yang mampu menawarkan dimensi baru bagi perekonomian Indonesia, cara negara itu berkembang, dan menjadi contoh bagi teknologi, melakukan pembangunan dengan cara yang ramah lingkungan,” kata Tony Blair.
Melinda Kusuma Ningrum berkontribusi dalam penulisan artikel ini.