TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto Presiden Prabowo Subianto meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut patungan dengan pemerintah pusat dalam proyek giant sea wall di pantai utara Jawa. Ia memperkirakan biaya pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta itu mencapai US$ 8 hingga 10 miliar dari total US$ 80 miliar untuk kawasan pesisir utara Banten sampai Jawa Timur.
Prabowo mengaku telah menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung agar ikut mendanai proyek tersebut. Pramono, menurutnya, bersedia menyumbang. “Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan, jadi kalau US$ 8 miliar, katakanlah 8 tahun, berarti US$ 1 miliar satu tahun,” ujar Prabowo dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis, 12 Juni 2025.
Pemerintah pusat akan memprioritaskan pembangunan tanggul laut di Jakarta dan Semarang, dua kota yang kini terancam banjir rob. Proyek ini juga akan diperluas hingga ke pesisir Semarang. Prabowo mengajak perusahaan asing dari Cina, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Timur Tengah untuk ikut serta.
Ia juga berencana membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa agar proyek ini terealisasi. “Saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow, keliling, dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” kata Prabowo.
Prabowo berambisi memulai proyek tanggul laut yang tertunda sejak 30 tahun lalu berdasarkan perencanaan Bappenas. Tanggul akan membentang dari pesisir Banten hingga Gresik, Jawa Timur, sepanjang 500 kilometer.
Untuk Teluk Jakarta saja, pembangunan diperkirakan memakan waktu 8 hingga 10 tahun. Secara keseluruhan, proyek ini membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun dengan estimasi biaya mencapai US$ 80 miliar. “Dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$ 80 miliar,” kata Prabowo.
Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Tambang Nikel Mengancam Ekowisata di Raja Ampat