CEO Bybit, Ben Zhou, melalui unggahan di X menyatakan Bybit mengalami peretasan senilai USD 1,5 miliar atau setara Rp 24,4 triliun (kurs Rp 16.310) ke rekening yang tidak diketahui. Peretas disebut berhasil mentransfer kripto dari dompet Etherum milik Bybit
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah resmi memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun.
Kebijakan pemberian insentif PPN DTP untuk penyerahan rumah dan rusun ini pemerintah atur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK-13/2025) yang mulai berlaku tanggal 4 Februari 2025.
Perpanjangan insentif ini merupakan keberlanjutan kebijakan insentif PPN yang sebelumnya telah diberikan pada tahun 2023 dan 2024.
“Pemberian insentif PPN ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui siaran pers, Sabtu (22/2/2025).
Dengan terbitnya PMK 13/2025, maka untuk penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025 akan mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 100% atas PPN terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar.
Sedangkan penyerahan mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2025 akan mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 50% atas PPN terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar.
“Contohnya jika Tuan A membeli rumah seharga Rp2 miliar pada 14 Februari 2025, maka seluruh PPN-nya ditanggung Pemerintah. Contoh lain jika Ny.B membeli rumah seharga Rp2,5 miliar pada 15 Februari 2025, maka PPN yang harus ditanggung Ny.B adalah efektif 11% dikali Rp500 juta atau sebesar Rp55 juta,” ucap Dwi.
Dwi juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi rumah tapak atau satuan rumah susun yang telah mendapat fasilitas pembebasan PPN.
“Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki rumah sekaligus mendukung geliat ekonomi nasional sektor properti dan sektor-sektor pendukungnya,” tegas Dwi.
Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing merupakan indikator penting yang mencerminkan kesehatan ekonomi Indonesia dan hubungannya dengan perekonomian global. Fluktuasi nilai tukar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter, kondisi ekonomi domestik, serta dinamika pasar internasional.
Kondisi terkini nilai tukar Rupiah
Per 20 Februari 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) berada pada kisaran 16.332 IDR per 1 USD. Angka ini menunjukkan depresiasi rupiah dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, yang dipengaruhi oleh penguatan dolar AS dan ketidakpastian ekonomi global.
Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah
1. Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI)
Pada 19 Februari 2025, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan 7-day reverse repurchase rate di level 5,75%. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global.
Meskipun demikian, BI mengindikasikan kemungkinan penurunan suku bunga di masa mendatang guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global.
Baca juga: BI: Nilai tukar rupiah terkendali di tengah ketidakpastian pasar
2. Kondisi ekonomi domestik
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,03%, yang merupakan laju paling lambat dalam tiga tahun terakhir dan jauh di bawah target Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%.
Pertumbuhan yang melambat ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan, pada gilirannya, nilai tukar rupiah.
3. Dinamika pasar internasional
Penguatan dolar AS, perselisihan perdagangan global, dan ketidakpastian kebijakan fiskal di Amerika Serikat telah memberikan tekanan pada rupiah dan mata uang pasar berkembang lainnya.
Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi AS membuat aset denominasi dolar lebih menarik bagi investor, yang dapat menyebabkan aliran modal keluar dari Indonesia dan melemahkan rupiah.
Upaya stabilisasi nilai tukar
Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar valuta asing hampir setiap hari. Selain itu, mulai 1 April 2025, BI akan memberlakukan kebijakan yang memungkinkan bank untuk menjaga cadangan yang lebih rendah jika mereka menyalurkan kredit ke sektor prioritas, seperti properti. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit dan, pada akhirnya, mendukung perekonomian nasional.
Baca juga: Uji tangguh fondasi ekonomi di tengah gejolak pasar yang tak pasti
Perbandingan Rupiah dengan mata uang lain
Secara historis, rupiah termasuk dalam jajaran mata uang dengan nilai tukar terendah terhadap dolar AS. Menurut data yang dikutip dari Index Mundi pada tahun 2022, rupiah berada di peringkat kelima mata uang dengan nilai terendah secara global.
Meskipun demikian, nilai tukar bukanlah satu-satunya indikator kekuatan ekonomi suatu negara, karena berbagai faktor lain seperti tingkat inflasi, cadangan devisa, dan stabilitas politik juga memainkan peran penting.
Berikut ini adalah nilai tukar Rupiah terhadap beberapa mata uang lain (per 20 Februari 2025):
Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik dan internasional. Kebijakan moneter yang hati-hati, kondisi ekonomi dalam negeri, serta dinamika pasar global semuanya berkontribusi terhadap fluktuasi nilai tukar.
Upaya kolaboratif antara pemerintah dan Bank Indonesia diperlukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca juga: Kemkomdigi: Google perbaiki kesalahan informasi nilai tukar rupiah
Baca juga: Ekonom beri saran langkah strategis untuk perkuat nilai tukar rupiah
Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menanggapi aksi demonstrasi yang meluas menolak kebijakan pemangkasan anggaran. Aksi para mahasiswa di berbagai daerah ini menggelombang dengan mengusung tagar “Indonesia Gelap“.
Sudaryono mengaku tak masalah dengan aksi demonstrasi para mahasiswa itu. Tapi mempertanyakan kenapa kebijakan pemangkasan anggaran yang menjadi sasaran protes. Menurut dia, yang seharusnya diprotes masyarakat adalah pemborosan anggaran. “Kami lagi penghematan kok diprotes,” ujar politikus Partai Gerindra ini dalam keterangan resminya, Jumat, 21 Februari 2025.
Sudaryono menjelaskan, sebelum pemangkasan anggaran, banyak anggaran tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Ia mencontohkan, ada anggaran untuk pengentasan stunting yang justru tidak sampai pada tujuannya. Anggaran tersebut, menurut dia, justru kerap tersalurkan ke pos lain yang tak relevan.
“Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah ke mana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan Rp 1 miliar Rp 2 miliar diumpeti di ‘alat tulis kantor’,” ujar Sudaryono.
Lewat kebijakan pemangkasan anggaran, Sudaryono berharap pemerintah dapat lebih fokus pada pengalokasian dana untuk pembangunan sektor-sektor yang benar-benar bermanfaat.
Efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menuai gelombang protes dari mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan yang memangkas anggaran sebesar Rp 306,69 triliun itu diprotes karena berdampak kepada berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan.
Apalagi, sejumlah keputusan Prabowo justru bertentangan dengan prinsip penghematan karena lebih banyak menyasar kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab mengurus ekonomi dan kepentingan publik. Sementara, ada kementerian yang tetap dibiarkan melakukan pemborosan. Seperti Kementerian Pertahanan yang pernah dipimpin Prabowo tidak tersentuh pemangkasan anggaran. Selain itu, Prabowo juga memaksakan program makan bergizi gratis yang menyerap anggaran jumbo dan pelaksanaanya tidak tepat sasaran.
Keresahan akibat pemangkasan anggaran disuarakan masyarakat lewat aksi yang bertajuk ”Indonesia Gelap.” Aksi tersebut digelar serentak pada Senin 17 Februari 2025 di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat, Malang, Solo, Bandung, Bali, dan terbesar di Jakarta.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, massa menyampaikan 13 poin tuntutan kepada pemerintah. Isi tuntutan tersebut merentang dari isu pendidikan hingga perombakan Kabinet Merah Putih.
Massa aksi juga menuntut pemerintah menghapus multifungsi TNI, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, mengevaluasi program makan bergizi gratis, dan mereformasi Polri.
Jakarta (ANTARA) – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) adalah sebuah organisasi keuangan internasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi global.
IMF menyediakan bantuan keuangan kepada negara-negara anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi, terutama dalam neraca pembayaran, dengan syarat negara penerima melakukan reformasi ekonomi tertentu.
Lembaga ini didirikan pada tahun 1945 bersama dengan Bank Dunia sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods setelah Perang Dunia II.
Baca juga: IMF dan Sri Lanka sepakat di tingkat staf untuk tinjauan ketiga EFF
Tujuan dan peran IMF
IMF memiliki peran utama dalam memastikan stabilitas sistem moneter internasional. Berdasarkan Pasal I dalam Anggaran Dasarnya (Articles of Agreement), beberapa tujuan utama IMF antara lain:
1. Mempromosikan kerja sama ekonomi internasional
IMF berfungsi sebagai forum permanen bagi konsultasi dan kerja sama antarnegara dalam menghadapi permasalahan moneter global.
2. Mendukung pertumbuhan perdagangan internasional
IMF berkontribusi terhadap pertumbuhan perdagangan global yang seimbang serta menjaga tingkat lapangan kerja dan pendapatan riil yang tinggi di setiap negara.
3. Menjaga stabilitas nilai tukar mata uang
IMF membantu negara-negara anggotanya dalam menjaga kestabilan nilai tukar serta mencegah devaluasi mata uang yang kompetitif.
4. Membantu sistem pembayaran internasional
IMF mendorong penghapusan pembatasan pada transaksi valuta asing yang menghambat perdagangan internasional.
5. Menyediakan bantuan keuangan bagi negara anggota
IMF menyediakan dana kepada negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi untuk menyesuaikan neraca pembayaran mereka tanpa harus menerapkan kebijakan yang merugikan pertumbuhan ekonomi nasional maupun global.
6. Mengurangi ketidakseimbangan neraca pembayaran
IMF membantu mempercepat pemulihan ekonomi negara-negara yang mengalami defisit neraca pembayaran dengan menyediakan bantuan keuangan yang bersyarat.
Baca juga: IMF akui ketahanan sistem keuangan Hong Kong
Struktur keuangan dan operasi IMF
Sebagai institusi keuangan, IMF memiliki beberapa fungsi utama:
1. Fungsi regulasi
IMF memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan ekonomi negara anggota, termasuk memastikan keterbukaan data ekonomi yang diperlukan untuk menjaga transparansi dalam sistem moneter internasional.
2. Fungsi konsultatif
IMF bertanggung jawab untuk memantau kondisi ekonomi global serta menilai kebijakan ekonomi negara anggota melalui mekanisme pengawasan berkala (Article IV Consultations).
3. Fungsi keuangan
IMF memberikan pinjaman kepada negara anggota yang menghadapi kesulitan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun panjang, termasuk program bantuan kepada negara miskin dengan bunga rendah atau tanpa bunga.
4. Fungsi informasi dan layanan
IMF mengumpulkan dan menyebarluaskan data ekonomi serta memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota untuk meningkatkan kapasitas kebijakan ekonomi mereka.
Evolusi dan Perkembangan IMF
Sejak berdirinya, IMF telah mengalami berbagai perkembangan dalam menyesuaikan kebijakannya terhadap dinamika ekonomi global:
Baca juga: Bahlil: Kehadiran IMF pascareformasi bikin “penyakit” ekonomi RI
Sumber dan mekanisme keuangan IMF
IMF memperoleh dana dari kontribusi negara anggotanya dalam bentuk kuota, yang mencerminkan kekuatan ekonomi masing-masing negara. Dana ini digunakan untuk memberikan pinjaman kepada negara yang mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, IMF juga memiliki mekanisme pinjaman lain, seperti:
Sisi negatif IMF
Meskipun IMF berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global, banyak kritik yang diarahkan terhadap kebijakan dan dampak dari intervensinya. Beberapa sisi negatif IMF antara lain:
1. Persyaratan pinjaman yang ketat
IMF sering kali mensyaratkan reformasi ekonomi yang drastis, seperti pengurangan subsidi, privatisasi BUMN, dan kebijakan fiskal ketat. Hal ini bisa memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin di negara penerima pinjaman.
Baca juga: Menko Perekonomian: RI mainkan peran penting di belahan bumi selatan
2. Ketergantungan pada IMF
Beberapa negara mengalami ketergantungan pada pinjaman IMF, sehingga terjebak dalam siklus utang yang berkepanjangan tanpa solusi yang nyata.
3. Dampak sosial yang buruk
Kebijakan IMF sering menyebabkan pemotongan anggaran sosial, seperti kesehatan dan pendidikan, yang memperburuk kondisi masyarakat rentan.
4. Dominasi negara maju
Keputusan dalam IMF lebih banyak dikendalikan oleh negara-negara maju, terutama AS dan negara-negara Eropa, yang memiliki hak suara lebih besar karena kontribusi modal yang lebih besar.
5. Gagal mencegah krisis
Meskipun memiliki mekanisme pemantauan ekonomi, IMF sering kali gagal dalam mencegah atau mengatasi krisis keuangan dengan efektif, seperti yang terjadi dalam krisis Asia 1997.
IMF merupakan lembaga keuangan internasional yang memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi global. Namun, berbagai kritik terhadap kebijakan dan dampak dari intervensi IMF menunjukkan bahwa peran lembaga ini tidak selalu memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, reformasi dalam mekanisme kerja IMF terus menjadi perdebatan di tingkat global.
Baca juga: Update Januari, IMF proyeksikan ekonomi RI tumbuh 5,1 persen di 2025
Baca juga: Kemarin, proyeksi ekonomi RI dari IMF hingga hapus tagih piutang UMKM
Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025