News

Jakarta (ANTARA) – Nama Mawardi Nur belakangan ini menjadi perhatian publik usai ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PT PEMA) Perseroda oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, selaku pemegang saham perusahaan daerah tersebut.

Mawardi Nur ditunjuk menggantikan Faisal Saifuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama namun telah dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh pada 8 Mei 2024.

Penunjukkan Mawardi Nur mulai berlaku sejak 28 Februari 2025, berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat manajemen perusahaan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Dengan pengalaman dan rekam jejak Mawardi Nur di bidang manajemen serta bisnis, diharapkan mampu membawa PT PEMA semakin berkembang dan berkontribusi signifikan terhadap kemajuan Aceh.

Selain itu, pergantian pimpinan ini juga menjadi bagian dari upaya penyegaran di tubuh perusahaan demi meningkatkan kinerja serta transparansi dalam pengelolaan aset daerah.

Lantas, seperti apakah sosok Mawardi Nur? Berikut ini profilnya, berdasarkan rangkuman berbagai sumber.

Baca juga: PT PEMA menjajaki pengembangan industri hilir kelapa sawit di Aceh

Profil Mawardi Nur

Mawardi Nur merupakan seorang putra asli Aceh Timur, dikenal sebagai sosok berkarir cemerlang di dunia politik. Pria yang akrab disapa Ardi ini memiliki potensi besar dalam membangun daerah asalnya menjadi lebih maju.

Latar belakang pendidikannya terbilang gemilang. Ia menempuh pendidikan dasar di MIN Panton Labu, Kabupaten Aceh Utara, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Tsanawiyah MUQ Langsa.

Setelah lulus, Ardi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di SMA Negeri 1 Langsa. Kecerdasannya membuat ia dikenal di lingkungan sekolah yang pernah ia tempuh.

Selepas menyelesaikan pendidikan menengah, Mawardi Nur melanjutkan kuliah di Universitas Trisakti Jakarta dengan mengambil jurusan Ekonomi. Tak berhenti di situ, ia kemudian meraih gelar Magister di University of California Irvine, Amerika Serikat. Setelah menamatkan pendidikannya, Ardi memulai perjalanan karier politiknya dengan menjadi Staf DPD/MPR RI pada periode 2010–2014.

Namanya semakin dikenal di dunia politik hingga akhirnya maju sebagai Caleg DPRA Dapil 6 dari Partai Gerindra. Sebelumnya, ia juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum PD Tidar Provinsi Aceh.

Baca juga: PT PEMA kirim komoditas sulfur ke Riau lewat Pelabuhan Kuala Langsa

Dengan rekam jejak tersebut, Mawardi Nur dinilai memiliki peluang besar dalam membangun Aceh Timur di masa depan, sejalan dengan visi dan misinya membawa perubahan positif bagi daerah. Atas dasar itulah, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menunjuk Ardi sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PT PEMA) Perseroda.

Penunjukan tersebut turut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Gubernur Aceh, Teuku Kamaruzzaman atau Ampon Man. Ia menyatakan bahwa pengangkatan Mawardi Nur telah selesai melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Betul, RUPS sudah selesai. Penunjukan memang di luar RUPS, tetapi sudah tercatat dalam notulen dan langsung ditunjuk oleh Mualem,” ujar Ampon Man.

Penunjukan Mawardi Nur sebagai Direktur Utama PT PEMA Perseroda diharapkan mampu membawa angin segar dalam pengelolaan perusahaan daerah tersebut. Dengan latar belakang pendidikan serta pengalaman yang dimiliki, ia diyakini dapat memberikan inovasi baru dalam memajukan sektor ekonomi daerah, khususnya dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam yang dimiliki Aceh.

Masyarakat Aceh pun menaruh harapan besar kepada Mawardi Nur agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Terlebih, PT PEMA memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan.

Baca juga: PEMA persiapkan ekspor perdana cangkang sawit ke Jepang dari Aceh

Baca juga: BUMD Aceh: Lapangan gas Arun strategis untuk proyek penangkapan karbon

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam upaya mencari jalan damai untuk mengakhiri perang di Ukraina, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan rencana perdamaian yang melibatkan kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump. Zelensky bahkan menyatakan kesediaannya untuk menandatangani kesepakatan yang memberikan akses kepada AS terhadap kekayaan mineral Ukraina.

Langkah ini diambil setelah hubungan antara Kyiv dan Washington mengalami ketegangan akibat keputusan Trump untuk secara tiba-tiba menangguhkan bantuan militer kepada Ukraina.

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (4/3/2025), Zelensky mengatakan bahwa dirinya siap untuk segera bernegosiasi demi mencapai perdamaian. “Saya ingin menegaskan kembali komitmen Ukraina terhadap perdamaian,” tulisnya di platform X.

Dilansir The Guardian, kedua pihak juga tampaknya makin dekat untuk menandatangani kesepakatan mineral strategis yang disebut oleh Gedung Putih sebagai langkah awal menuju perundingan damai.

Sementara itu, negara-negara Eropa menyatakan keprihatinannya terhadap keputusan Trump untuk menghentikan bantuan militer kepada Ukraina. Beberapa pemimpin Eropa juga menegaskan kembali dukungan mereka terhadap Kyiv.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Polandia mengungkapkan bahwa pengumuman Trump tersebut dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan sekutu NATO maupun kelompok Ramstein yang mendukung Ukraina.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengumumkan rencana peningkatan anggaran pertahanan Uni Eropa hingga 800 miliar euro. “Ini adalah momen penting bagi Eropa, dan kami siap mengambil langkah lebih jauh,” katanya.

Rencana Perdamaian

Zelensky memaparkan tahap awal rencana perdamaian yang diusulkannya, termasuk pertukaran tahanan dan larangan penggunaan rudal serta drone jarak jauh yang menyerang infrastruktur sipil dan energi. Ia juga menyatakan kemungkinan memperluas gencatan senjata di udara ke wilayah laut, dengan syarat Rusia mengambil langkah serupa.

Namun, beberapa pejabat AS menilai sikap Zelensky masih belum sesuai dengan harapan Trump. Trump sendiri menuduh Zelensky kurang menghormatinya, sementara penasihat Gedung Putih menilai bahwa sikap keras Ukraina terhadap jaminan keamanan telah memperburuk hubungan dengan Washington.

Wakil Presiden AS, JD Vance, juga menuduh Zelensky tidak cukup berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan AS.

Zelenskiy, dalam upayanya meredakan ketegangan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Trump karena telah memberikan Javelin kepada Ukraina selama masa kepresidenannya yang pertama.

“Kami benar-benar menghargai betapa besar dukungan Amerika Serikat dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina,” katanya.

Di sisi lain, Gedung Putih disebutkan mencari alasan untuk menjaga jarak dengan Ukraina. Beberapa pejabat AS mengungkapkan bahwa Zelensky dan penasihatnya, Andriy Yermak, sebenarnya telah meminta pertemuan dengan Gedung Putih meskipun ada kekhawatiran dari para penasihat Trump terkait potensi konflik dalam pertemuan tersebut.

Pada Selasa malam waktu setempat, Trump dijadwalkan menyampaikan rencana “memulihkan perdamaian di seluruh dunia” dalam sidang gabungan Kongres. Gedung Putih menyebut bahwa Trump akan menguraikan rencananya untuk mengakhiri perang di Ukraina serta membahas negosiasi pembebasan sandera di Gaza.

Salah satu poin utama dalam negosiasi ini adalah perjanjian mineral yang akan memberikan AS akses ke sumber daya mineral Ukraina. Trump berpendapat bahwa keberadaan pekerja AS di Ukraina akan cukup untuk mencegah agresi lebih lanjut dari Rusia tanpa perlu adanya jaminan keamanan tambahan.

Vance pun mengungkapkan optimisme terhadap kesepakatan ini. “Saya pikir presiden masih berkomitmen terhadap kesepakatan ini, dan kami telah mendengar beberapa hal positif, meskipun belum ada tanda tangan dari pihak Ukraina,” ujarnya.

Adapun Zelensky menyatakan kesiapan Ukraina untuk menandatangani perjanjian ini kapan saja dan dalam format apapun.

“Kami melihat kesepakatan ini sebagai langkah menuju keamanan yang lebih besar dan jaminan keamanan yang kokoh. Saya benar-benar berharap ini akan berhasil,” katanya.

Ketua DPR AS, Mike Johnson, mengatakan bahwa penghentian sementara bantuan militer ini adalah “waktu jeda untuk melakukan reset”. Ia juga mendukung langkah Zelensky yang ingin kembali menegosiasikan kesepakatan.

“Saya sangat mendorong kesepakatan ini terjadi. Jika Zelenskyy dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi pekan lalu – insiden mengejutkan di Ruang Oval – maka ini akan menjadi solusi yang menguntungkan bagi semua pihak,” katanya.

Sikap Rusia

Sementara itu, Rusia menyambut baik keputusan Trump untuk menangguhkan bantuan militer AS, menyebutnya sebagai “langkah terbaik menuju perdamaian”. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa AS selama ini adalah “pemasok utama perang ini”.

Di Eropa, Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, memperingatkan bahwa benua tersebut menghadapi risiko keamanan terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya harus mengambil “keputusan luar biasa” untuk meningkatkan pertahanan Eropa.

“Pengumuman penangguhan bantuan AS ini, dan kemungkinan pencabutan sanksi terhadap Rusia, tidak bisa dianggap hanya sekadar kata-kata,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menekankan pentingnya peran Eropa dalam mendukung Ukraina, karena Ukraina merupakan “garis pertahanan pertama bagi Eropa dan Prancis”. Ia juga menambahkan bahwa inilah saatnya bagi Eropa untuk mengurangi ketergantungannya pada senjata AS.

“Kita dihadapkan pada pilihan antara upaya dan kebebasan, atau kenyamanan dan perbudakan,” katanya di hadapan anggota parlemen Prancis.

Perdana Menteri Prancis, François Bayrou, mengecam keputusan AS untuk menangguhkan bantuan militer, menyebutnya sebagai tanda bahwa Washington “meninggalkan Ukraina dan membiarkan agresor menang”. Ia menegaskan bahwa Eropa harus mengambil peran lebih besar dalam menggantikan bantuan yang sebelumnya diberikan oleh AS.

Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menegaskan dua hal yang kini menjadi prioritas utama: tambahan bantuan militer dan finansial bagi Ukraina, serta peningkatan kekuatan pertahanan Uni Eropa.

Para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan bertemu pada Kamis mendatang untuk membahas rencana lima tahap senilai 800 miliar euro guna memperkuat industri pertahanan Eropa, meningkatkan kapasitas militer, dan memberikan bantuan militer mendesak bagi Ukraina.

(luc/luc)

Next Article Warning Baru Rusia kepada NATO: Perang? Siapa Takut!