News

Jambi (ANTARA) – Gubernur Jambi Al Haris memperingatkan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mempercepat serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

“Kabupaten dan kota serta OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sudah kita peringatkan untuk percepat serapan DAK Fisik, jika sampai batas akhir belum terealisasi maka DAK fisik tersebut terancam tidak dapat disalurkan,” kata Gubernur Jambi Al Haris di Jambi, Rabu.

Sampai dengan 21 Juli 2021 realisasi serapan DAK fisik se-Provinsi Jambi baru mencapai 14,59 persen. Atau baru sebesar Rp171,9 miliar dari total DAK Fisik se-Provinsi Jambi sebanyak Rp1,2 triliun.

Dijelaskan, pemerintah pusat telah memperpanjang batas akhir realisasi DAK Fisik tahap pertama sampai dengan 30 Agustus 2021. Di mana sebelumnya batas akhir realisasi serapan DAK Fisik tersebut sampai dengan 21 Juli 2021.

“Jangan sampai DAK Fisik tidak terealisasi, karena akan menghambat pembangunan di daerah yang harapannya berdampak langsung terhadap masyarakat,” kata Al Haris.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Provinsi Jambi Supendi, mengatakan jika serapan anggaran DAK Fisik tersebut tidak terealisasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka akan terjadi keterlambatan pencairan dana dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut akan berdampak terhadap pembangunan yang bersumber dari dana tersebut.

“Pencairan DAK Fisik tersebut dilakukan bertahap, untuk DAK Fisik yang nilainya di bawah Rp1 miliar disalurkan sekaligus, namun yang nilainya di atas Rp1 miliar dapat disalurkan hingga tiga tahap,” kata Supendi.

Supendi berharap, sampai dengan batas akhir realisasi DAK fisik tersebut diharapkan sudah dilakukan kontrak dengan rekanan terhadap proyek pembangunan. Masih kecilnya realisasi serapan DAK fisik tersebut terkendala oleh aturan dari Pemerintah Daerah terhadap proses kontrak dengan rekanan.

“Kita harap Bapak Gubernur dapat mengingatkan kepala daerah dan kepala OPD untuk mempercepat realisasi serapan, karena uang negara ini akan dipertanggungjawabkan,” katanya.

Pewarta: Muhammad Hanapi
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi pandemi ini tak dapat dipungkiri membuat sejumlah barang dan jasa menjadi lebih mahal, terutama obat-obatan, alat kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Tapi berbeda dengan di Indonesia, ternyata sejumlah barang dan jasa di Amerika Serikat malah justru menjadi lebih murah selama pandemi. Bahkan, pelayanan kesehatan di Amerika Serikat pun justru menjadi lebih murah lho. 

Suara.com – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dinilai mampu mendorong pertumbuhan transaksi digital yang pada akhirnya juga turut mendukung upaya pemulihan ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Izza Mafruhah.

Dia menilai, penerapan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021 berpotensi meningkatkan tren transaksi ekonomi digital di Indonesia.

“Pembatasan kegiatan masyarakat ini membuat masyarakat harus mengasah kreativitasnya dan mencari cara agar usahanya tidak berhenti, karena kondisi pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk bertahan dan beradaptasi. Salah satunya dengan memanfaatkan telepon genggam seperti menjual usahanya melalui whatsapp maupun platform digital dan ojek online,” ujarnya dalam diskusi online melalui platform Instagram akun @perekonomian.maju yang bertajuk ‘Survivalitas Ekonomi Indonesia di Tengah PPKM Darurat’, Jumat (16/7/2021).

Izza mengatakan, untuk menggerakan perekonomian Indonesia, ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh masyarakat. Pertama, tahap rescue, dimana bantuan ekonomi diberikan kepada masyarakat sebagai dampak pandemi.

Baca Juga: Menjaga Hari Raya Kurban yang Aman di Saat Pandemi

Kemudian, kata Izza, tahap kedua yaitu stability yaitu masyarakat mampu beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan tahap ketiga, adalah recovery, tahap di mana masyarakat mulai berdamai dengan kondisi pandemi dan melakukan segala kegiatan dengan pola kebiasaan baru.

“Jadi tahap recovery ini terjadi pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, di mana aktivitas ekonomi sudah mulai pulih. Tetapi saat ini, kita kembali ke tahap rescue, dengan pembatasan ketat dan lonjakan kasus yang mencapai 56 ribu per hari yang diakibatkan masyarakat sudah mulai bosan dan melonggarkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Namun demikian, Izza menyebutkan, kondisi masyarakat saat ini lebih siap dibandingkan pada awal pandemi. Salah satunya, sektor padat karya, seperti industri batik di Kota Solo masih bisa beroperasi dengan kreativitas yang dimiliki dari awal pandemi yaitu berbasis online.

“Jadi saya kira, meski sektor tourism seperti hotel, restoran bahkan transportasi terdampak. Namun, sektor e-commerce, delivery, logistik, telemedicine akan mengalami pertumbuhan meski diberlakukan PPKM Darurat. Karena banyak UMKM yang sudah banyak beradaptasi sejak awal pandemi,” jelas Izza.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah optimistis  pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 tumbuh 3,7 hingga 4,5 persen.

Baca Juga: Realisasi Program PEN Tahun 2020 Tak Capai Target 100 Persen

“3,7 sampai 4,5 persen itu full year 2021, masih skenario ya. Jadi, kami masih monitor juga perkembangan Covid-19 ini, kapan varian delta bisa tertangani. Tentu, untuk kuartal II ini pemerintah melihat angka 7 persen itu masih bisa dicapai,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin, (5/7/2021).

TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi lebih memilih menyelamatkan Ari Kuncoro ketimbang Universitas Indonesia. Ari Kuncoro adalah Rektor Universitas Indonesia yang merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Lihat Juga