News

Jakarta, CNBC Indonesia – Genderang perpolitikan Tanah Air makin nyaring terdengar. Hingar bingar berita politik bukan hanya ramai di media nasional, melainkan media asing. Kali ini yang dibahas adalah masa lalu calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Pembahasan masa lalu Prabowo terbit pada media The Economist melalui artikel berjudul ‘The favourite in Indonesia’s presidential election has a sordid past’. Artikel itu sendiri terbit 11 Januari lalu.

Dalam artikel tersebut, media berbasis Inggris ini blak-blakan membandingkan masa lalu antara ketiga capres dan secara khusus menekankan bahwa Prabowo memiliki masa lalu yang dikatakannya cukup buruk. Mereka bahkan membandingkan Prabowo dengan Benito Mussolini, ditaktor Italia.

“Yang lebih meresahkan lagi adalah catatan pra-reformasi yang dimiliki oleh Prabowo. Ia mempunyai hubungan erat dengan rezim Suharto yang telah didiskreditkan; dia pernah menikah dengan putri diktator,” demikian laporan The Economist, dikutip Sabtu (20/1/2024).

The Economist mengatakan Prabowo adalah seorang perwira dan kemudian menjadi komandan Kopassus, pasukan khusus yang ditakuti oleh tentara. Ia kemudian dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan di Timor Timur, seperti yang dijelaskan secara rinci oleh Pat Walsh dari Inside Indonesia, sebuah publikasi online Australia.

“Negara bekas jajahan Portugis ini, yang diinvasi oleh Indonesia pada tahun 1975, mengupayakan dan meraih kemerdekaan sebagai Timor-Leste pada tahun 2002,” kata laporan itu.

“Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menemukan bahwa angkatan bersenjata Indonesia, dan khususnya Kopassus, bertanggung jawab melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama pendudukan. Pasukan di bawah komando Prabowo melakukan pembantaian. Prabowo juga bertanggung jawab untuk melatih proxy lokal yang kejam dan melakukan banyak pekerjaan kotor tentara. Mantan jenderal itu membantah melakukan kesalahan,” jelas media tersebut.

Media tersebut kemudian mengatakan keterlibatan Pak Prabowo dalam melawan protes yang menggulingkan Suharto pada tahun 1998 telah didokumentasikan dengan baik. Dia mengorganisir penculikan 23 aktivis demokrasi, 13 di antaranya masih hilang hingga kini.

Dewan militer memutuskan Prabowo bersalah atas penculikan tersebut dan memecatnya dengan tidak hormat. Dia bahkan sudah lama dilarang memasuki Amerika tetapi Presiden Donald Trump mencabut larangan tersebut pada tahun 2020.

“Dikenal memiliki temperamen yang meledak-ledak, Prabowo telah mengalami perubahan. Setelan safari bergaya diktatornya sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan pakaian bisnis. Didukung oleh kampanye media sosial yang cerdik, ia ingin para pemilih mengenalnya sebagai sosok yang menggemaskan. Favorit dalam pemilihan presiden Indonesia memiliki masa lalu yang buruk dalam kampanye media sosial yang cerdik, ia ingin para pemilih mengenalnya sebagai seorang kakek yang menggemaskan,” jelas laporan itu.

“(Akibatnya) Pemilih muda hanya tahu sedikit tentang masa lalu kelamnya; pers dan televisi Indonesia jarang menyebutkannya,” tambahnya.

Jika Prabowo memenangkan lebih dari separuh suara pada 14 Februari, ia akan menjadi presiden. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh 50% suara, maka pemilihan putaran kedua akan dilakukan pada Juni antara dua kandidat utama.

[Gambas:Video CNBC]

(fsd/fsd)

Suara.com – Pemerintah berencana melakukan uji coba penerapan skema credit scoring untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

“Uji coba akan dilakukan melalui lembaga penyalur seperti fintech, koperasi, dan multifinance. Saat ini kami sedang mempersiapkan infrastrukturnya,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius.

Credit scoring adalah suatu sistem evaluasi yang digunakan oleh Lembaga Penilaian Kredit untuk menilai kemampuan seseorang atau UMKM dalam membayar kewajiban pinjamannya. Dalam proses ini, data transaksi UMKM menjadi pertimbangan utama dalam penentuan pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan kepada nasabahnya.

Yulius menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan untuk menyusun instrumen pendukung, seperti penggunaan teknologi dan aspek lainnya, sebelum tahap uji coba dimulai.

Uji coba ini dijadwalkan akan dimulai pada bulan Juni hingga Juli 2024, dengan plafon maksimal Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp500 juta.

Bersamaan dengan ini, KemenKopUKM bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait lainnya juga akan menyusun regulasi untuk implementasi skema credit scoring. 

Proses uji dan penyusunan regulasi diharapkan berjalan seiring kebijakan penyaluran KUR dengan skema credit scoring bisa segera diimplementasikan secara penuh sesuai amanat dari Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Rapat Nasional HIPMI ke-18 pada 31 Agustus 2023.

“Kami akan membuat semacam konsorsium yang melibatkan BI, OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyusun aturan credit scoring. Nanti kami juga akan menggunakan artificial intellegence dan machine learning,” kata Yulius, Jumat (19/1/2024) lalu.

Skema credit scoring dalam penyaluran KUR, lanjut Yulius, menjadi solusi bagi UMKM yang tidak memiliki aset sebagai agunan. Diakuinya selama ini agunan menjadi salah satu kendala utama bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan termasuk KUR.

Dengan credit scoring, diharapkan penyaluran KUR bisa semakin meningkat sehingga UMKM terbantu dalam meningkatkan skala usahanya.

Menurutnya, skema credit scoring juga akan meningkatkan peluang UMKM untuk mendapat persetujuan pinjaman serta dapat menjaga tingkat non performing loan (NPL/ kredit macet) dalam batas yang wajar.

“Riset menunjukkan dengan credit scoring yang ditambahkan data alternatif dapat meningkatkan persetujuan (pinjaman) sebesar 10 persen dan menurunkan potensi NPL sebesar 4 persen dibandingkan dengan penilaian yang hanya menggunakan data konvensional,” kata Yulius.

Ia menyebut, penerapan skema credit scoring dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM merupakan alat yang bersifat adil dan inklusif, terutama bagi nasabah baru yang belum memiliki riwayat peminjaman.

Meskipun beberapa bank dan perusahaan fintech sudah menggunakan credit scoring untuk memberikan kredit, namun penggunaannya masih belum sepenuhnya optimal.

Dia menambahkan, “Penggunaan data alternatif dalam credit scoring juga dapat meningkatkan ketepatan prediksi risiko gagal bayar untuk nasabah baru yang belum pernah mengakses layanan kredit perbankan sebelumnya.”

“Jadi dari situ kita mendapatkan 1 korban warga negara Indonesia. Kemudian warga negara asing yang menjadi korban sebanyak 367 orang. Terdiri dari warga Amerika [Serikat], Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Jerman, Maroko, Turki, Portugal, Hungaria, Jersi, India, Jordania, Thailand, Austria, Filipina, Kanada, Inggris, Moldova, Rumania, Italia, Kolombia,” jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah melakukan tender ulang Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci) saat ini untuk menemukan investor baru. Hingga kini nama baru yang terpilih untuk menggarap proyek ini masih dalam tahap pencarian, namun dalam waktu dua bulan ke depan nama-nama investor tersebut sudah akan terlihat.

“Saat ini tol Getaci masih dalam proses prakualifikasi. Target Maret sudah ada calon-calon untuk masuk tahap tender. Target kita penetepan pemenang akan sekitar Agustus dan perjanjian pengusahaan jalan tol (perjanjian invertasi) sekitar September 2024,” ungkap Anggota Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Sony Sulaksono kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/1/2024).

Meski nama investor baru akan muncul, namun masih ada sejumlah tahapan menuju proses pembangunannya, yakni pembebasan lahan. Di tahap awal, pemerintah bakal mengutamakan di titik awal yakni Gedebage.

“Pengadaan tanah masih berlangsung dan diharapkan selesai juga di akhir 2024. Pembangunan akan dilakukan dulu untuk Gedebage – Garut Utara 2025-2027 sehingga 2028 segmen itu sudah bisa dioperasikan,” ujar Sony.

Artinya masyarakat harus menunggu beberapa tahun lagi untuk menggunakan jalan tol terpanjang di RI ini, termasuk pembangunan jalan tol setelah Garut Utara selesai.

Foto: Proyek Jalan Tol Getaci, Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. (Tangkapan Layar Official Jasa Marga) Proyek Jalan Tol Getaci, Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. (Tangkapan Layar Official Jasa Marga)

“Konstruksi Garut Utara – Ciamis akan dilakukan pembangunan 2030, dimana pembebasan lahan dilakukan 2028,” kata Sony.

Saat ini sudah ada beberapa investor dari sejumlah negara yang tertarik untuk masuk ke dalam proyek tol terpanjang di RI ini. Sony pun menyebut asal investornya bervariasi bukan hanya dari negara Asia tapi juga sampai Amerika.

“Sejauh ini udah banyak dan dari dalam dan luar negeri ada, kita pernah ngobrol dengan kami di BPJT dari Australia, dari China, Timur Tengah, ada beberapa yang sudah berpengalaman Malaysia, Hong Kong, Kanada mereka tertarik menjajaki itu,” imbuhnya.

Jalan Tol GeTaCi atau Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap memiliki total 206,65 Km melintas di dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat (171,40 Km) Provinsi Jawa Tengah (35,25 Km) dan akan menjadi Jalan Tol terpanjang di Indonesia. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap merupakan Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Jalan tol ini terbagi atas empat seksi, antara lain :

– Seksi 1 Junction Gedebage-Garut Utara sepanjang 45,20 Km
– Seksi 2 Garut Utara-Tasikmalaya sepanjang 50,32 Km
– Seksi 3 Tasikmalaya-Patimuan sepanjang 76,78 Km
– Seksi 4 Patimuan-Cilacap sepanjang 34,35 Km

Sebelumnya konsorsium yang berisikan perusahaan BUMN dan swasta bakal membangun tol ini. Bahkan ada nama-nama perusahaan di balik Konglomerat Martua Sitorus hingga taipan tol Yusuf Hamka. Namun, beberapa memilih hengkang.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjadi pemimpin konsorsium pembangunan tol ini, dengan porsi 32,5%, sedangkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk memiliki porsi 20%, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 10%. Sisanya PT Gama Grup 13,38%, PT Jasa Sarana 0,75%, PT Wijaya Karya (Persero) 10%.

[Gambas:Video CNBC]

(fys/wur)