News

Rupiah saat ini sedang menghadapi tekanan mata uang yang sangat besar dan lonjakan arus keluar modal dalam dua minggu terakhir

Jakarta (ANTARA) – Ekonom Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teuku Riefky menyampaikan bahwa Bank Indonesia (BI) sebaiknya mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 6 persen untuk meredam dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

“Rupiah saat ini sedang menghadapi tekanan mata uang yang sangat besar dan lonjakan arus keluar modal dalam dua minggu terakhir, yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah,” ujar Teuku Riefky di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel menimbulkan sentimen bahwa bank sentral Amerka Serikat, Federal Reserve System atau The Fed, berpotensi menahan suku bunga acuannya lebih lama.

Ia menuturkan bahwa hal tersebut mendorong investor untuk mengalihkan portofolionya dari pasar modal domestik. Selama minggu pertama pascalibur Lebaran, arus modal keluar mencapai 490 juta dolar AS.

Sementara itu, akumulasi modal keluar selama satu bulan terakhir per 18 Maret hingga 18 April mencapai 2,11 miliar dolar AS dan tercatat sebagai arus modal keluar bulanan terbesar sejak September lalu.

Baca juga: Ekonom: Sektor perbankan tangguh di tengah volatilitas pasar modal

Baca juga: Ekonom: Ada peluang BI naikkan suku bunga demi stabilitas rupiah

“Imbasnya, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun meningkat menjadi 7,03 persen dari 6,67 persen pada bulan sebelumnya, mencapai titik tertingginya dalam lima bulan terakhir,” kata Riefky.

Ia mengatakan bahwa imbal hasil SUN tenor satu tahun juga melonjak mencapai 6,33 persen dari 6,19 persen pada bulan sebelumnya.

BI pun merespons dengan meningkatkan intensitas intervensi moneter melalui strategi triple intervention, yakni intervensi aktif di pasar spot valuta asing, pembelian Surat Berharga Negara (SBN), dan intervensi di pasar domestic non-delivery forward (DNDF).

Riefky menyatakan bahwa intervensi yang dilakukan BI dalam seminggu terakhir akhirnya mampu menstabilkan nilai tukar rupiah, walaupun hanya pada kisaran Rp16.200 per dolar AS karena besarnya tekanan eksternal.

Rupiah sejauh ini terdepresiasi sekitar 2,98 persen month-to-month (mtm) atau 5,5 persen year-to-date (ytd) terhadap dolar AS dan tercatat sebagai salah satu mata uang dengan performa terburuk dibandingkan negara sejawat (peer country) dan hanya lebih baik dari Lira Brazil dalam satu bulan terakhir.

“Walaupun terdapat ruang untuk kenaikan suku bunga acuan, keputusan menaikkan suku bunga acuan BI nampaknya bukanlah langkah ideal yang perlu diambil saat ini,” ucapnya.

Konflik terbaru antara Iran dan Israel dipicu oleh serangan terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan ratusan rudal balistik dan pesawat tanpa awak (drone) ke Israel pada 13 April.

Pada 19 April dini hari waktu setempat, Israel meluncurkan rudal yang diduga menyasar pangkalan udara dekat Kota Isfahan, Iran.

Baca juga: Ekonom: Cadangan devisa sebagai amunisi tahan laju pelemahan rupiah

Baca juga: Ekonom: Konflik Iran-Israel picu investor beralih ke aset “safe haven”

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Partai oposisi utama India menuduh Perdana Menteri (PM) Narendra Modi melakukan ujaran kebencian kepada Muslim. Hal ini terjadi setelah Modi menyebut umat Islam sebagai “penyusup” dan menggunakan retorikanya untuk menghasut mengenai agama minoritas di negara tersebut.

Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (23/04/2024).

“Memang ada daerah yang potensi bencananya banyak, bisa tiga sampai empat potensi bencana. Nah ini ternyata di Lumajang tidak hanya erupsi Gunung Semeru, tapi bisa juga banjir lahar dingin dan longsor yang tanpa ada erupsi, tapi karena ada sedimentasi sehingga material itu bisa terbawa banjir akibat curah hujan tinggi,” kata Risma dikutip dari Antara, Selasa (23/4) dini hari.

Jakarta (ANTARA) – Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin menyatakan pemerintah daerah (pemda) harus saling bekerjasama dalam rangka mengendalikan laju inflasi dengan fokus mengantisipasi krisis pangan.

Dia mengharapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa menjadi motor untuk menggerakkan setiap pemda dalam melakukan kerjasama.

“Bikin KAD (Kerjasama Antar Daerah) sebanyak-banyak,” katanya dalam webinar “Dampak Kebijakan Ekonomi Politik di tengah Perang Iran-Israel” di Jakarta, Senin (22/4).

Menurut dia, KAD yang dilakukan pemda dapat dalam bentuk Business-to-Business (B2B) atau Government to Goverment (G2G), terutama antara daerah yang surplus dengan yang mengalami defisit.

“This is very serious. Jangan dianggap enteng, jangan atas nama otonomi, daerah kerja untuk dirinya sendiri,” ucapnya.

Kalau perlu, lanjut Bustanul, realisasikan contract farming yang berarti membuka skema kesepakatan antara petani dan pembeli mengenai syarat produksi dan pemasaran produk pertanian antar daerah.

Selain itu, dapat dilakukan pula subsistem on-farm yaitu melakukan usaha tani atau proses budidaya untuk menghasilkan produk pertanian primer. Dalam hal ini, sektor swasta atau pembeli lain bisa melakukan pendampingan terhadap petani, kemudian berbagai inovasi seperti smart farming dan digitalisasi pertanian.

“Plus, ada standby buyer. Jadi, standby seperti ini yang menjadi salah satu kunci untuk antisipasi krisis pangan. Kalau perlu pergudangan perbaiki, baik pergudangan biasa maupun sistem resi gudang. Di situ kita sebagai akademisi ikut menjadi pendamping, ya universitas, LSM (Lembawa Swadaya Masyarakat),” ungkap Bustanul.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024