News

terkait dengan infrastruktur IKN, terutama yang dari Kementerian PUPR secara keseluruhan baik dari air, bina marga, dan perumahan batch pertama sudah 82 (persen)

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengupayakan kemajuan pembangunan berbagai sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN) agar siap digunakan sebelum Upacara HUT ke-79 RI, Agustus mendatang.

“Kalau terkait dengan infrastruktur IKN, terutama yang dari Kementerian PUPR secara keseluruhan baik dari air, bina marga, dan perumahan batch pertama sudah 82 (persen),” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, ketika mendampingi Presiden Joko Widodo pada Peresmian Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis.

Dia memaparkan bahwa Kementerian PUPR menargetkan sejumlah infrastruktur mendasar yaitu pasokan air minum, istana kepresidenan, kantor presiden, jalan tol, dan memorial park untuk bisa fungsional dan dimanfaatkan pada akhir Juli ini.

Terkait pembangunan istana kepresidenan, ia memaparkan bagian lapangan, eksterior, dan interior sudah hampir rampung tetapi masih akan diperlukan masa pemeliharaan.

“Kantor presiden juga alhamdulillah, mudah-mudahan akhir Juli ini nanti bilah-bilah garuda juga sudah. Sumbu kebangsaan yang di depan istana juga sudah selesai. Kantor menko-menko nanti fungsional untuk bisa digunakan. Jalan di depan istana presiden mudah-mudahan nanti bisa dikebut untuk Juli ini selesai semua,” ujar Diana.

Lebih lanjut ia pun memastikan kantor tersebut bisa mulai ditempati pada Juli, sesuai rencana Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN pada Juli, atau sebulan sebelum penyelenggaraan rangkaian acara peringatan HUT RI.

“Sudah kita siapkan. Kemudian Pak Bas kan nanti akan tinggal di sana, Presiden juga akan tinggal di sana. Mudah-mudahan sesuai rencana,” kata Diana, merujuk pada sapaan akrab Menteri PUR Basuki Hadimuljono.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar yaitu pasokan air air bersih dan bandara IKN, yang akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Meskipun pembangunan bandara ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan masih diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional bandara tersebut.

“Ya kan ada air, ada bandara. Kemarin bandara (ditargetkan) bisa selesai Agustus lah ya, dan hasil informasi yang saya dapat tentunya masih perlu penyempurnaan,” tuturnya.

Heru mengatakan pemerintah terus mematangkan persiapan rangkaian acara peringatan HUT Ke-79 RI, yang akan dimulai dengan kegiatan zikir bersama pada 1 Agustus 2024.

Berbeda dari rencana awal untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian acara peringatan HUT tahun ini di IKN, Heru menyebut kegiatan selama 1-17 Agustus mendatang akan diselenggarakan secara luring dan daring, di IKN dan Jakarta.

Baca juga: Presiden siapkan Kotawaringin Timur sebagai penyangga pangan IKN
Baca juga: Bank Tanah: Status lahan Bandara VVIP IKN sudah “clean and clear”
Baca juga: Badan Otorita berkomitmen tingkatkan mutu SDM lokal di IKN

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda mengatakan keputusan Partai Keadilan Sejahtera untuk mencalonkan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta keliru. Hal itu dikatakannya kepada wartawan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

“Saya melihatnya memang yang pertama ini kegamangan ya. Kegamangan teman-teman PKS internal, yang semestinya ini konsumsi internal PKS sendirilah, tapi terpublish karena saya nggak tahu persis karena yang pertama kan pengumuman Pak Sohibul Iman saja, dikoreksi dua hari berikutnya oleh Presiden PKS. Itu artinya ada kegamangan,” kata Huda.

Problem ikutannya, menurut dia, adalah PKS langsung memasangkan Anies dan Sohibul.

“Di mata saya sih blunder menurut saya. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan membangun poros koalisi ini,” ujar Huda seperti dilansir detik.com.

Anggota Komisi X DPR itu menyebut sejauh ini ada dua nama yang dipertimbangkan partai untuk maju Pilkada, yakni Anies dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ia menyebut pihaknya masih mendalami semua kemungkinan.

“Kebetulan di desk pilkada DPP (PKB) sendiri itu masih ada 2 nama yang terus kami simulasikan, ada Mas Anies, ada Mba Ida Fauziyah Menaker sekarang yang kebetulan lolos juga dari Dapil DKI Jakarta,” ujar Huda.

“Jadi memang kami masih dalam proses itu. Tahapannya kan setelah kami dapat dokumen dari DPW PKB DKI, sedang kami jadwalkan untuk melakukan UKK (uji kompetensi dan kelayakan) termasuk dua-duanya. Mba Ida Fauziah juga belum kita UKK, nanti akan kita barengkan dengan Mas Anies Baswedan,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, PKS telah memutuskan mengusung pasangan Anies dan Sohibul dalam Pilgub Jakarta 2024. Keputusan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada saat pembukaan Sekolah Kepemimpinan Partai di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

“Struktur DPW PKS DKI Jakarta sebelumnya telah mengusulkan beberapa nama bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta ke DPP PKS, termasuk di antaranya Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman,” tutur Syaikhu seperti dilansir dari situs resmi PKS.

Syaikhu menyebutkan nama-nama yang ada kemudian dibahas dalam rapat DPTP dengan mempertimbangkan calon yang memiliki rekam jejak pengalaman kepemimpinan baik di eksekutif maupun legislatif, memiliki kredibilitas dan kapasitas, serta peluang menang yang besar.

Syaikhu kemudian menjelaskan DPP PKS mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, juga mendengarkan berbagai masukan para tokoh, ulama, habaib, tokoh lintas agama, para cendekiawan, serta masyarakat terkait Pilgub Jakarta. Atas pertimbangan tersebut PKS memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman.

“Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS pada rapatnya di hari Kamis, 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta tahun 2024,” kata Syaikhu.

Syaikhu menyebutkan PKS menyadari tidak bisa sendirian mengusung calon pada pilgub karena jumlah kursi yang dimiliki belum memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan. Ia mengatakan PKS telah menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lain

“PKS telah membangun komunikasi dengan Partai NasDem dan alhamdulillah mendapatkan sinyal positif untuk membangun kerja sama di Pilkada Daerah Khusus Jakarta,” ujar Syaikhu. “Selanjutnya, rencana pertemuan dengan PKB juga sudah dirancang dan akan dilaksanakan. Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar,” lanjutnya.

Anies pun sudah merilis pernyataan untuk merespons keputusan PKS. Ia menyampaikan respons positif atas sikap PKS.

“Saya saat ini sedang dalam perjalanan, karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh bapak Presiden PKS (Ahmad Syaikhu),” ujar Anies seperti dikutip dari akun Instagram resminya, Rabu (26/6/2024).

Dia memastikan, sekembalinya ke tanah air dari kunjungan ke luar negeri, akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain.

“Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS, Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan,” kata Anies.

Sejauh ini, Anies sudah memperoleh dukungan resmi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan PKS. Ia meyakini akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang ‘Maju Kotanya Bahagia Warganya’.

“Salam takzim untuk seluruh keluarga besar PKS,” ujar Anies.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sugeng Suparwoto membeberkan harga asli dari Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite (RON 90) bukan lagi Rp 10.000 per liter, melainkan sudah menyentuh angka Rp 13.500 per liternya.

“Karena Pertalite dengan harga jual Rp10.000 (per liter), itu harga produksinya kurang lebih Rp12.400. Bahkan akhir-akhir ini akan naik merangkak kurang lebih menjadi Rp3.500. Jadi Rp13.500 harga realnya,” beber Sugeng dalam program Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Rabu (26/6/2024).

Sugeng menjabarkan, selisih harga antara harga jual dengan harga asli Pertalite itu sendiri dinilai bisa menjadi beban bagi korporasi apabila penyaluran BBM Pertalite melebihi kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah yakni melebihi 31 juta kilo liter tahun ini.

“Jadi setiap liternya itu kurang lebih Rp3.500 dikalikan 31 juta kiloliter. Itu untuk Pertalite di tahun 2024 ini kita targetkan demikian. Dan prognosa yang ada itu akan terlampaui tampaknya bahkan menjadi 32 juta kiloliter. Nah ini kan beban juga bagi korporasi sebagaimana saya kemukakan tadi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sugeng menilai, perhitungan harga jual BBM di dalam negeri setidaknya harus memperhatikan 3 aspek utama.

“Satu adalah kemampuan daya beli masyarakat yang implikasinya kepada inflasi. Kedua adalah kemampuan APBN kita. Ketiga jangan lupa jadi korporasi juga yang mendapat penugasan dalam hal ini adalah Pertamina. Karena ini ketiga-tiganya adalah juga harus mendapat perhatian yang sangat-sangat teliti,” ungkap dia

Harga Solar Subsidi

Selain harga Pertalite, harga jenis BBM tertentu (JBT) yakni Solar Subsidi juga sudah bukan lagi Rp 6.800 per liter, melainkan sudah Rp 12.000-an per liter. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Atas hal itu, Kementerian ESDM mengusulkan adanya kenaikan nilai subsidi solar sekitar Rp 1.000-3.000 per liter pada tahun 2025 mendatang. Adapun subsidi solar pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.000 per liter.

“Sampai dengan Mei 2024, dengan subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000/liter, besarnya kompensasi yang dialokasikan sampai dengan bulan Mei 2024 adalah Rp 4.496/liter. Dalam RAPBN T.A. 2025, kami mengusulkan Subsidi Tetap untuk Minyak Solar sebesar Rp1.000 – Rp3.000 per liter,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, beberapa waktu yang lalu.

Arifin menjelaskan kenaikan pemberian subsidi untuk BBM jenis solar dalam RAPBN 2025 mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya yakni mengenai harga keekonomian solar yang saat ini mencapai Rp12.100/liter.

“Hal ini perlu dilakukan mengingat harga keekonomian minyak solar mencapai Rp12.100/liter sedangkan Harga Jual Eceran sebesar Rp6.800/liter,” kata dia.

Menurut Arifin minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum. Sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar.

[Gambas:Video CNBC]

(pgr/pgr)