by admin admin No Comments

Profil Maroef Sjamsoeddin, Direktur Utama BUMN MIND ID

Jakarta (ANTARA) – Menteri BUMN, Erick Thohir, telah melakukan restrukturisasi kepemimpinan di holding BUMN Pertambangan MIND ID, dengan menunjuk Maroef Sjamsoeddin sebagai Direktur Utama menggantikan Hendi Prio Santoso, yang telah menjabat sejak 29 Oktober 2021.

Maroef Sjamsoeddin adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara dari Korps Pasukan Khas. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1980 dan memiliki pengalaman panjang di dunia militer dan intelijen.

Dalam kariernya di TNI AU, ia pernah menjabat sebagai Komandan Skadron 465 Paskhas. Ia juga pernah menjadi Atase Pertahanan RI untuk Brasil dan Direktur Kontra Separatis Badan Intelijen Negara (BIN). Puncak karier militernya adalah ketika menjabat sebagai Wakil Kepala BIN pada periode 2011-2014.

Setelah pensiun dari militer, Maroef Sjamsoeddin beralih ke dunia industri dan bisnis. Pada 7 Januari 2015, ia ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, menggantikan Rozik B. Soetjipto yang memasuki masa pensiun.

Ia memimpin Freeport Indonesia hingga tahun 2016. Selain memiliki latar belakang di bidang pertahanan dan intelijen, Maroef juga memiliki keahlian di bidang manajemen bisnis. Ia memperoleh gelar Master of Business Administration dari Jakarta Institute Management Studies.

Dengan pengalaman di berbagai sektor strategis, diharapkan kepemimpinan Maroef Sjamsoeddin di MIND ID dapat membawa holding pertambangan BUMN ini semakin maju dan berdaya saing tinggi di kancah global.

Baca juga: MIND ID rombak jajaran komisaris dan direksi

Apa itu MIND ID?

Mining Industry Indonesia atau MIND ID adalah Holding BUMN Industri Pertambangan Indonesia yang dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya mineral nasional. Holding ini terdiri dari beberapa perusahaan tambang besar di Indonesia, yaitu:

  • PT ANTAM Tbk – Bergerak di sektor pertambangan emas, nikel, dan bauksit.
  • PT Bukit Asam Tbk – Fokus pada pertambangan batubara.
  • PT Freeport Indonesia – Mengelola tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia.
  • PT INALUM (Persero) – Berperan sebagai induk holding dan bergerak di sektor aluminium.
  • PT Timah Tbk – Perusahaan pertambangan timah terkemuka di dunia.

MIND ID dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antar perusahaan tambang BUMN dalam rangka menjaga ketahanan industri pertambangan nasional.

Selain itu, holding ini juga memiliki visi untuk mengelola sumber daya mineral dengan lebih optimal serta mendukung program hilirisasi industri pertambangan agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Dengan kepemimpinan baru di bawah Maroef Sjamsoeddin, diharapkan MIND ID dapat semakin berkembang dan berkontribusi lebih besar bagi negara.

Baca juga: MIND ID lakukan pengiriman emas perdana Freeport-ANTAM

Baca juga: Komut MIND ID benarkan Maroef Sjamsoeddin ditunjuk jadi dirut

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

by admin admin No Comments

Kapan Pencairan THR ASN Tahun 2025?

TEMPO.CO, Jakarta – Tunjangan Hari Raya atau THR 2025 menjadi salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam hal ini berupa THR ASN. Maupun perusahaan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan waktu pencairan THR ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Nanti diumumkan Bapak Presiden,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Maret 2025.

Dalam rapat koordinasi para menteri pada Kamis, 27 Februari 2025, dinyatakan bahwa THR rencananya dicairkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran 2025 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Anggaran yang disiapkan untuk THR ASN tersebut mencapai Rp 50 triliun.

Apabila Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025, maka THR bagi ASN kemungkinan akan dicairkan paling cepat pada Senin, 10 Maret 2025. Namun, tanggal tersebut hanya bersifat perkiraan.

Pencairan THR dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat domestik, serta mendorong perputaran ekonomi, terutama di sektor jasa dan perdagangan. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025.

Berapa Besaran THR ASN untuk PNS dan PPPK?

Mengacu pada PP No.14 Tahun 2024 mengenai jadwal pencairan THR maka jumlahnya akan setara dengan gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Besaran totalnya akan berbeda-beda tergantung pada golongan jabatan dan lama masa kerja.

Dilansir dari Antara, berikut adalah rincian besaran tunjangan hari raya untuk setiap kategori atau golongan. 

1. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural:

• Ketua/Kepala: Rp26.299.000
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp24.721.200
• Sekretaris: Rp23.420.250
• Anggota: Rp23.420.250

2. Pegawai non-ASN pada lembaga non-struktural:

• Eselon I: Rp20.738.550
• Eselon II: Rp16.262.400
• Eselon III: Rp11.535.300
• Eselon IV: Rp8.844.150

3. Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja:

• Masa kerja ≤ 10 tahun: Rp3.571.050
• Masa kerja 10–20 tahun: Rp3.866.100
• Masa kerja > 20 tahun: Rp4.210.500

• Masa kerja ≤ 10 tahun: Rp4.089.750
• Masa kerja 10–20 tahun: Rp4.456.200
• Masa kerja > 20 tahun: Rp4.884.600

C. Diploma II/Diploma III:

• Masa kerja ≤ 10 tahun: Rp4.573.800
• Masa kerja 10–20 tahun: Rp4.971.750
• Masa kerja > 20 tahun: Rp5.436.900

• Masa kerja ≤ 10 tahun: Rp5.492.550
• Masa kerja 10–20 tahun: Rp5.967.150
• Masa kerja > 20 tahun: Rp6.521.550

• Masa kerja ≤ 10 tahun: Rp6.470.100
• Masa kerja 10–20 tahun: Rp6.964.650
• Masa kerja > 20 tahun: Rp7.542.150

THR ASN yang sudah cair akan langsung dikirimkan melalui rekening bank yang digunakan untuk menerima gaji bulanan.

Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Gelontorkan Rp 50 Triliun, Pemerintahan Prabowo Pastikan THR ASN Cair Tepat Waktu

by admin admin No Comments

Maaf! Tiket Mudik Kapal Pelni Tak Ada Diskon, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia – Berbeda dengan pesawat udara dan kereta api yang mendapatkan diskon tarif saat musim mudik Lebaran 2025, moda transportasi laut yaitu kapal Pelni tidak menerapkan kebijakan serupa. Sebagai gantinya, pemerintah menyediakan tiket kapal gratis bagi masyarakat.

Direktur Utama Pelni, Tri Andayani menjelaskan bahwa perbedaan skema tarif menjadi alasan utama mengapa kapal laut tidak mendapatkan potongan harga seperti pesawat atau tol.

Pada transportasi udara, tarif tiket mengalami perubahan tergantung pada musim perjalanan. Saat liburan atau peak season, harga tiket biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan hari biasa atau low season. Selain itu, terdapat regulasi yang mengatur batas minimum dan maksimum harga tiket pesawat.

Sementara itu, harga tiket kapal laut tetap stabil sepanjang tahun, baik saat musim liburan maupun hari biasa. Tidak seperti transportasi udara, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tidak menetapkan batas atas maupun bawah untuk tarif kapal, sehingga pemberian diskon tidak dapat diterapkan.

Fasilitas KM Sinabung KTT ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo, NTT, Indonesia. (Dok. Pelni)Foto: Fasilitas KM Sinabung KTT ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo, NTT, Indonesia. (Dok. Pelni)
Fasilitas KM Sinabung KTT ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo, NTT, Indonesia. (Dok. Pelni)

“Transportasi udara itu mereka antara low season dengan peak season itu memiliki harga yang berbeda. Kemudian mereka juga mempunyai batas atas dan batas bawah. Sedangkan kami di angkutan laut, dengan aturan Permenhub tidak memungkinkan untuk dilakukan diskon,” kata Andayani dalam Konferensi Pers Angkutan Laut Lebaran 2025 PT Pelni, di Jakarta, Jumat malam (7/3/2025).

Selain itu, ia menambahkan bahwa layanan transportasi laut sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui anggaran Public Service Obligation (PSO), yang menutupi sekitar 70% dari harga pokok produksi (HPP) tiket kapal.

“Pada dasarnya, tarif kapal sudah mendapat subsidi sepanjang tahun, sehingga secara tidak langsung harga tiket kapal pun sudah lebih murah dibandingkan harga aslinya,” jelasnya.

Alih-alih memberikan diskon tarif perjalanan mudik, pemerintah memberikan kuota 13.100 tiket gratis untuk angkutan laut. Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni, Nuaraini Dessy menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, 9.900 tiket merupakan penugasan dari Kementerian Perhubungan kepada PT Pelni, sementara 3.200 tiket berasal dari program mudik gratis Kementerian BUMN melalui berbagai perusahaan pelat merah.

“Untuk tahun ini, kami mendapat penugasan mudik gratis sebanyak 9.900 tiket dari Kementerian Perhubungan, yang tersebar di 28 rute perjalanan,” kata Dessy dalam kesempatan yang sama.

Jumlah ini sedikit lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 12.000 tiket. Namun, berbeda dari tahun lalu, Pelni tidak lagi mengoperasikan program mudik motor gratis untuk Lebaran 2025.

(wur)

Next Article Prabowo Minta Pertamina Sampai Pelni Beli Kapal Buatan Dalam Negeri

by admin admin No Comments

Perang Dagang Trump ‘Makan Korban’ Hong Kong, Tetangga RI Untung

Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memakan korban baru. Hong Kong, menjadi salah satunya.

Mengutip Reuters Jumat (7/3/2025), perusahaan perkapalan dunia kini mulai menarik diri dari operasi di wilayah otonomi khusus China tersebut. Beberapa perusahaan pelayaran bahkan diam-diam memindahkan operasinya dari bekas jajahan Inggris itu dan mencabut kapal dari daftar benderanya.

Mereka khawatir kapalnya dapat dibajak oleh otoritas China. Bahkan, dikenai sanksi AS dalam konflik antara Beijing dan Washington.

“Penekanan Beijing pada peran Hong Kong dalam melayani kepentingan keamanan China dan meningkatnya pengawasan AS terhadap pentingnya armada komersial China dalam kemungkinan bentrokan militer, seperti di Taiwan, menyebabkan keresahan di seluruh industri,” ujar enam eksekutif perusahaan pelayaran.

Perlu diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS bulan lalu mengusulkan untuk mengenakan biaya pelabuhan AS yang tinggi pada perusahaan pelayaran China dan perusahaan lain yang mengoperasikan kapal buatan Negeri Tirai Bambu. Hal ini dilakukan untuk melawan “dominasi yang ditargetkan” China dalam pembuatan kapal dan logistik maritim.

Pada bulan September, Washington memperingatkan bisnis Amerika tentang meningkatnya risiko beroperasi di Hong Kong. Diketahui, wilayah itu merupakan tempat AS melempar sejumlah sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam tindakan keras keamanan.

Sebenarnya, selama lebih dari satu abad, Hong Kong telah menjadi pusat bagi pemilik kapal dan para pialang, pemodal, penjamin emisi, serta pengacara yang mendukung mereka. Data resmi menunjukkan bahwa industri maritim dan pelabuhannya menyumbang 4,2% dari PDB pada tahun 2022.

Kapal komersial harus didaftarkan, atau ditandai, dengan negara atau yurisdiksi tertentu untuk mematuhi peraturan keselamatan dan lingkungan. Menurut VesselsValue, bendera Hong Kong sendiri merupakan bendera kedelapan yang paling banyak dikibarkan oleh kapal-kapal di seluruh dunia.

Meskipun ada banyak kapal yang dioperasikan China yang masuk ke dalam daftar Hong Kong, menurut analisis independen oleh VesselsValue, jumlah kapal laut yang ditandai di kota tersebut turun lebih dari 8% menjadi 2.366 pada bulan Januari dari 2.580 empat tahun sebelumnya. Data pemerintah menunjukkan penurunan yang serupa.

Di antara kapal-kapal yang meninggalkan registrasi Hong Kong, 74 kapal berganti bendera menjadi Singapura dan Kepulauan Marshall pada tahun 2023 dan 2024. Ini terjadi terutama kapal pengangkut curah kering yang dirancang untuk mengangkut komoditas seperti batu bara, bijih besi, dan biji-bijian.

“Sekitar 15 kapal tanker dan tujuh kapal kontainer secara terpisah meninggalkan registrasi Hong Kong untuk bendera tersebut,” menurut VesselsValue.

Tetangga RI Untung

Sementara itu, Basil Karatzas, konsultan yang berbasis di AS di Karatzas Marine Advisors & Co, mengatakan Singapura telah menjadi tempat tinggal yang lebih disukai bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak China. Hal ini karena Singapura menawarkan banyak efisiensi, termasuk sistem hukumnya, tetapi risikonya lebih rendah daripada Hong Kong.

Namun, Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura mengatakan keputusan tentang tempat tinggal dan pemberian bendera baru didasarkan pada pertimbangan komersial. Otoritas tersebut tidak mengamati adanya “perubahan signifikan” dalam jumlah perusahaan pelayaran yang berbasis di Hong Kong yang merelokasi operasi atau mengganti bendera kapal ke Singapura.

(sef/sef)


Next Article Dunia Makin Kacau, China Respons Perang Dagang Jilid II Trump