Lebih lanjut Yulis mengatakan, BAKTI sendiri telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan kelancaran pembangunan BTS di daerah kahar. Kerja sama dengan TNI sangat penting, tapi sayangnya jumlah lokasi yang bisa dijangkau TNI masih terbatas karena terkait prioritas keamanan.
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan Implementasi Sertifikat Elektronik di 29 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah kemarin.
Peresmian yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah itu, AHY didampingi Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnama.
AHY mengatakan saat ini 35 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah sudah lengkap dan mampu melayani masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat elektronik.
“Transformasi digital adalah tuntutan zaman sekaligus tuntutan dari pelayanan publik yang harus kita bisa jawab melalui alih media. Dari serba fisik, serba konvensional, menjadi serba elektronik,” ujar Menteri AHY seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 12 Juli 2024.
Dengan peresmian ini, Jawa Tengah menjadi provinsi ke-20 di Indonesia yang telah mengimplementasikan Layanan Sertipikat Tanah Elektronik pada seluruh Kantor Pertanahannya. Keuntungan dari implementasi layanan pertanahan elektronik ini antara lain menghindari kejahatan pertanahan yang merugikan masyarakat.
“Dengan Sertifikat Tanah Elektronik, kami berharap semakin aman dari potensi kejahatan pertanahan karena masuk ke dalam database. Walaupun selalu ada kerentanan, cyber attacks, kita harus memperkuat sistem pengamanan terhadap semua data tanah dan tata ruang,” kata AHY.
AHY berharap transformasi digital ini akan mampu mengelola pendataan secara baik. Selain itu, AHY menyebut langkah ini akan semakin menguntungkan untuk ekonomi negara.
Selanjutnya: Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan….
Jakarta, CNBC Indonesia – Terus memanasnya peperangan Rusia dan Ukraina membuat beberapa negara di kawasan Eropa meningkatkan siaga penuh untuk menghadapi perluasan konflik.
Salah satu negara anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization (NATO), bahkan kini memperkuat persiapan tentaranya untuk menghadapi konflik skala besar. Negara itu ialah Polandia.
Dalam laporan Reuters, Kepala Staf Angkatan Darat Polandia, Jenderal Wieslaw Kukula, mengatakan Warsawa harus siap dalam menghadapi konflik skala penuh. Maka, sejumlah pelatihan khusus dilakukan.
“Hal ini memaksa kami untuk menemukan keseimbangan yang baik antara misi perbatasan dan menjaga intensitas pelatihan tentara,” kata Wieslaw dikutip Sabtu (13/7/2024).
Wakil Menteri Pertahanan Pawel Bejda mengatakan mulai Agustus, jumlah pasukan yang menjaga perbatasan timur Polandia akan ditingkatkan menjadi 8.000 dari yang saat ini sebanyak 6.000 personil.
“Pasukan itu juga akan memperoleh tambahan barisan belakang sebanyak 9.000 yang dapat ditingkatkan dalam waktu 48 jam,” ujar Pawel.
Hubungan Polandia dengan Rusia beserta sekutunya, Belarus, telah memburuk sejak Moskow mengirim puluhan ribu tentara ke negara tetangga Ukraina pada 24 Februari 2022. Sejumlah pihak menuding Moskow dapat menjadi ancaman bagi Eropa.
Warsawa telah meningkatkan belanja pertahanan hingga lebih dari 4% dari output ekonominya tahun ini sebagai respons terhadap serangan Rusia ke Ukraina. Pada Mei lalu, Polandia mengumumkan program pertahanan “Perisai Timur”.
Program senilai 10 miliar zloty (Rp 40 triliun) ini dilakukan untuk meningkatkan pertahanan di sepanjang perbatasannya dengan Belarus dan Rusia. Polandia menargetkan program ini selesai pada 2028.
Jumlah personil angkatan bersenjata Polandia mencapai sekitar 190.000 personel pada akhir tahun lalu, termasuk pasukan darat, udara, angkatan laut, pasukan khusus dan pasukan pertahanan teritorial. Warsawa pun berencana menambah jumlah pasukannya menjadi 300.000 tentara dalam beberapa tahun.
Jenderal Wieslaw Kukula sendiri menyebut saat ini tingginya minat warga untuk bergabung dengan militer menimbulkan tantangan pendanaan yang besar. Ia memprediksi minat ini tidak akan begitu tinggi lagi pada 2027.
“Tingginya minat para kandidat untuk bergabung dengan tentara saat ini menimbulkan dilema mengenai apakah akan menerima lebih banyak rekrutan daripada yang dianggarkan dengan mengorbankan pengadaan peralatan militer,” tambahnya.
Next Article Kematian Presiden Iran Raisi Bisa Picu PD 3, Ini Penjelasannya
(pgr/pgr)
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kabupaten Lampung Barat. Jokowi bakal meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pasar, hingga ke kebun kopi.
Melalui Helipad Stadion Transad Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas menggunakan helikopter Super Puma TNI AU sekitar pukul 07.45 WIB.
Setibanya di Helipad Stadion Bumi Sekala Bekhak, Kabupaten Lampung Barat, Jokowi akan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alimuddin Umar.
“Bapak Presiden akan mengecek fasilitas dan pelayanan kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.
Di Kabupaten Lampung Barat, Jokowi juga diagendakan untuk meninjau panen kopi di Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak. Selanjutnya, ia akan kembali ke Stadion Bumi Sekala Bekhak guna lepas landas menuju Kabupaten Tanggamus.
“Di Kabupaten Tanggamus, Bapak Presiden akan mengecek harga bahan pokok di Pasar Kota Agung dan meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Batin Mangunang,” ungkap Yusuf.
Turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju Kabupaten Lampung Barat yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Pj. Gubernur Lampung Samsudin
Next Article Jokowi Target Ekonomi 2025 Tumbuh 5,6%, 2041 Baru 6%
(emy/mij)
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44,24 triliun untuk 16 badan usaha milik negara (BUMN). Usulan itu disepakati sembilan fraksi dalam rapat dengar pendapat.
“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN,” kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu malam.
Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR itu. Dia mengklaim, PMN itu untuk pertama kalinya bersumber dari dividen BUMN, bukan utang.
“Ini pertama kali PMN yang diodorng Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick Thohir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam.
Sepanjang 2020–2024, BUMN menyetor total dividen ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick Thohir, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN menjadi benteng ekonomi nasional.
Dari total suntikan dana segar itu, Erick Thohir menyebut 90 persen di antaranya merupakan penugasan pemerintah. Dia merincikan, 7 persen digunakan untuk restrukrisasi, sementara 4 persen untuk pengembangan usaha. Sementara sisanya untuk pembangunan infrastruktur.
Selanjutnya: Dalam draft kesimpulan….