by admin admin No Comments

Kadin Harap Pemerintah Buka Kran Perdagangan Karbon Kredit di Pasar Internasional

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Badan Hubungan Legislatif Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Dede Indra Permana Soediro menyebut mekanisme perdagangan karbon kredit saat ini telah berjalan di negara maju dengan insentif berbasis pasar bagi pihak yang berhasil menurunkan karbon. 

Dede mengatakan di bursa karbon dunia pada 2023 mencatat nilai perdagangan hingga US$ 480 miliar atau setara Rp 8.000 triliun. “Indonesia mempunyai hutan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area 125,9 juta hektar mampu menyerap 25 miliar ton emisi karbon. Apabila Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat memanfaatkan potensi perdagangan karbon kredit maka bisa dibayangkan berapa besar pemasukan negara melalui pajak dan PNBP,” kata Dede seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 20 Juli 2024. 

Dede yang juga anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan potensi pasar internasional untuk perdagangan karbon kredit ini sangat masif. Namun, ia menyayangkan regulasi di Indonesia belum memfasilitasi ini. 

“Sayangnya regulasi kita belum memperbolehkan perdagangan karbon kredit di perdagangan internasional. Harapan kami akan ada pembahasan terkait regulasi perdagangan karbon kredit untuk pasar internasional sehingga kita tidak tertinggal dari negara-negara maju yang telah lebih dulu memasuki perdagangan kredit karbon ini,” kata dia. 

Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menilai karbon kredit di Indonesia terlalu besar kalau hanya diperdagangkan dala bursa karbon dalam negeri. Dia berharap Indonesia memiliki payung hukum yang lebih kuat untuk memfasilitasi perdagangan karbon kredit di pasar internasional. 

Tak hanya itu, Dede menegaskan bahwa dengan adanya regulasi ini pastinya akan menambah nilai tambah bagi pemerintah, apalagi isu perdagangan karbon kredit sedang ramai dibicarakan di pasar internasional. “Indonesia harus menjadi negara maju dengan berbagai terobosan yang ada,” kata Dede.

Pilihan editor: Mengapa Bursa Karbon Masih Sepi?

by admin admin No Comments

Jokowi soal Berkantor di IKN: Siap, tapi…

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya siap untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Ia masih menunggu kesiapan dari sarana dan prasarana Istana Kepresidenan.

“Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor,” tegas Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).

Sebelumnya Jokowi menerangkan bahwa saat ini masih menunggu kesiapan air bersih dan listrik di IKN. Ia pun tidak membantah niatan awal pindah berkantor di IKN itu pada Juli 2024 namun harus mundur karena belum adanya infrastruktur dasar yang mencukupi.

“Ya melihat itu tadi, kesiapan itu. Kalau itu siap, kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deres banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar,” di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

Jokowi meminta semua pihak memahami bahwa pembangunan IKN jangka panjang. Proses yang terjadi dalam tiga tahun terakhir menurutnya sudah sangat baik.

“Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15%,” papar Jokowi.

IKN, kata Jokowi juga membutuhkan investor untuk pembangunan di luar kantor pemerintahan.

“Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar. Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan istana presiden, wakil presiden dan oleh karena itu 100% dari APBN,” pungkasnya.

Saksikan video di bawah ini:

Video: Ditanya Soal Pindah Ke IKN, Ini Jawaban Jokowi


Next Article Media Asing Sorot Hubungan Prabowo-Jokowi & Masa Depan RI

(luc/luc)

by admin admin No Comments

Kerja Sama Bank Indonesia dan Bank of Korea, Kapan Mulai Bisa Belanjja di Korea dengan QRIS?

TEMPO.CO, Jakarta – Transaksi belanja melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK), pada Senin, 15 Juli 2024.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara menggunakan kode QR. Ini mencakup QR Code Indonesian Standard (QRIS) dari Indonesia dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditetapkan oleh Bank of Korea (BoK).

“Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antarkedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran,” kata Perry dalam keterangan resmi pada Senin lalu.

Selanjutnya, inisiasi kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pengembangan interkoneksi. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap uji coba sebelum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Implementasi kerja sama ini, kata Perry akan mendukung transaksi antarmasyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korea Selatan, mengingat tingginya jumlah turis antara kedua negara.

Perry Warjiyo menambahkan bahwa kolaborasi dalam sistem pembayaran berbasis kode QR ini merupakan implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Ini juga menekankan pentingnya menyatukan konektivitas pembayaran lintas negara dengan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Langkah ini diharapkan dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Dia berharap bahwa kerja sama ini akan membantu menciptakan sistem pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan yang lebih efisien, cepat, inklusif, dan transparan. Perry menambahkan bahwa ke depannya, Bank Indonesia akan terus memperkuat serta memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya untuk mendorong konektivitas pembayaran lintas batas.

QRIS adalah inisiatif kolaborasi antara Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menyatukan berbagai jenis QR Code yang digunakan oleh berbagai PJSP seperti e-wallet, bank, dan penyedia layanan pembayaran lainnya. Dengan QRIS, konsumen dapat melakukan pembayaran menggunakan QR Code tanpa perlu khawatir dengan jenis QR Code yang digunakan oleh pedagang atau penyedia jasa lainnya.

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, QRIS mengakomodir 2 model penggunaan QR Code Pembayaran yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Namun demikian, implementasinya mengacu pada standar QRIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional. 

Pihak yang terlibat dalam pengolahan transaksi QRIS mencakup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan pengelola National Merchant Repository. Transaksi QRIS dapat dilakukan oleh PJSP yang termasuk dalam kategori PJSP front end seperti Penerbit dan/atau Acquirer. Sebelum melakukan proses transaksi QRIS, PJSP dan Lembaga Switching harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Scroll Untuk Melanjutkan

Penggunaan QRIS memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

1, Kemudahan: Konsumen dapat menggunakan QRIS tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu kredit/debit.

2. Kecepatan: Proses pembayaran lebih cepat karena hanya memerlukan pemindaian QR Code dan konfirmasi sederhana.

3. Keamanan: QRIS memastikan keamanan transaksi dengan standar teknologi yang tinggi, mengurangi risiko penipuan atau kesalahan pembayaran.

4. Efisiensi Operasional: QRIS mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan proses manual seperti penghitungan kembalian, sehingga meningkatkan efisiensi operasional bagi pedagang.

5. Peningkatan Inklusi Keuangan: QRIS mempermudah akses pembayaran digital bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal, meningkatkan inklusi keuangan secara keseluruhan.

MYESHA FATINA RACHMAN I  ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Sudah Bisa Digunakan di 9 Negara, Begini Cara Melakukan Transaksi dengan QRIS antar Negara

by admin admin No Comments

Teori Konspirasi Merebak usai Microsoft Down

Ilustrasi perempuan berprofesi sebagai software developer. Foto: dok.Shutterstock
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green

kumparan Hadir di WhatsApp Channel

Setelah layanan dan aplikasi Microsoft mendadak down pada Jumat (19/7) WIB, teori konspirasi pun bermunculan. Dari ketakutan akan “Perang Dunia III” hingga narasi palsu yang mengaitkan elite global dengan serangan siber menyebar cepat di dunia maya.

ADVERTISEMENT

Gangguan IT global itu dipicu oleh kesalahan pembaruan perangkat lunak pada program antivirus yang beroperasi di Microsoft Windows.

Maskapai penerbangan, bank, saluran TV, hingga rumah sakit di Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya ikut terdampak. Hal ini menjadi salah satu kekacauan terbesar di bidang IT dalam beberapa tahun terakhir.

Platform media sosial, kanal yang rentan terhadap penyebaran misinformasi, menjadi tempat berkembangnya teori-teori akibat fenomena tersebut.

Di X, banyak postingan tanpa bukti yang menyebarkan narasi apokaliptik, mengeklaim dunia sedang diserang oleh kekuatan jahat.

“Saya pernah membaca bahwa ww3 (Perang Dunia III) sebagian besar merupakan perang cyber,” tulis seorang pengguna di X, seperti dikutip dari AFP.

Ada juga teori yang mengaitkan kejadian ini dengan Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang sering menjadi sasaran penganut teori konspirasi.

ADVERTISEMENT

Mereka mengeklaim WEF merencanakan serangan siber global, memperkuat klaim tersebut dengan video lama WEF yang memperingatkan tentang potensi “serangan siber dengan karakteristik mirip Covid”.

Kebangkitan Teori Konspirasi

Ilustrasi media sosial. Foto: Shutterstock

Menurut Wakil Presiden Perusahaan Keamanan Disinformasi Cyabra, Rafi Mendelsohn, meningkatnya teori konspirasi setelah peristiwa besar seperti ini menunjukkan kekacauan dalam ekosistem informasi.

“Platform media sosial, forum, dan aplikasi perpesanan memfasilitasi penyebaran konten secara cepat, memungkinkan teori mendapatkan daya tarik dengan cepat dan menjangkau khalayak global,” katanya kepada AFP.

Ia menambahkan, platform teknologi kini sering menjadi lahan subur bagi penyebaran informasi palsu, terutama di tengah peristiwa besar. Berkurangnya moderasi konten dan akun-akun penyedia misinformasi semakin memperparah situasi.

Kepercayaan terhadap Informasi

Ilustrasi Microsoft. Foto: rafapress/Shutterstock

Direktur Eksekutif Lab Disinformasi Global di Universitas Texas di Austin, Michael W. Mosser, menyoroti masalah kepercayaan masyarakat terhadap informasi.

ADVERTISEMENT

“Kepercayaan terhadap sumber informasi tepercaya telah menurun, sehingga masyarakat lebih mudah percaya pada teori konspirasi yang ‘pasti benar’ dibandingkan informasi faktual,” jelasnya, seperti dikutip dari AFP.

Krisis IT yang bermula di AS ini menghentikan berbagai fasilitas penyokong kebutuhan sehari-hari dan mengguncang pasar saham AS.

Gangguan disebabkan oleh bug dalam pembaruan program antivirus dari grup keamanan siber Amerika, CrowdStrike.

Meskipun CEO CrowdStrike, George Kurtz, menyatakan bahwa masalah ini sedang diatasi, teori konspirasi tetap menyebar dengan cepat.

“Mengatasi misinformasi dengan bantahan faktual sangat sulit, karena permasalahannya sangat teknis,” kata Mosser.

“Menjelaskan bahwa kesalahan terjadi pada file sistem yang tidak dikonfigurasi dengan benar mungkin akurat, namun tidak akan dipercaya oleh mereka yang cenderung melihat motif jahat di balik kegagalan,” tambahnya.

ADVERTISEMENT
by admin admin No Comments

Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu, Disiapkan Jadi Pengganti Sri Mulyani?

Jakarta, CNBC Indonesia- Keponakan Presiden terpilih, Prabowo Subianto yakni Thomas Djiwandono menempati posisi baru sebagai Wakil Menteri Keuangan II jelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Selain itu Mantan Aspri Prabowo yakni Sudaryono juga diangkat sebagai Wamentan menggantikan Harvick Hasnul Qolbi.

Seperti apa analisis editorial CNBC Indonesia melihat arah penempatan orang-orang dalam tim pemenangan Prabowo-Gibran di kabinet hingga jabatan strategis lainnya? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dan Bramudya Prabowo dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Muhammad Iqbal dalam Squawk Box,CNBCIndonesia (Jum’at, 19/07/2024)