Jakarta, CNBC Indonesia – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) meyakini penurunan suku bunga acuan AS (Federal Fund Rate/FFR) yang lebih cepat dari ekspektasi pasar tidak akan menurunkan yield US Treasury (UST).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaku pasar melihat Fed Fund Rate (FFR) bisa turun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, yakni pada September 2024.
“Dengan kondisi tersebut juga surat berharga negara AS atau yang sering disebut US Treasury yang memiliki maturitas atau jatuh tempo 10 tahun yaitu UST 10 years yieldnya atau suku bunganya diperkirakan masih tetap tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Jumat (2/8/2024).
Hal ini, menurut Sri Mulyani disebabkan oleh defisit anggaran atau fiskal AS yang besar dan defisit ini tentunya memerlukan pembiayaan besar.
“Jadi meski harapan FFR mulai turun tapi eskpektasi ke UST yield masih relatif stabil tinggi karena di AS defisit dari anggaran pemerintah AS yang besar yang membutuhkan pembiayaan besar,” ujar Sri Mulyani.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan UST notes memang dipengaruhi gerak Fed Fund Rate, sementara UST bond atau surat utang AS jangka panjang dipengaruhi jumlah utang.
“Ini kenapa UST notes lebih tinggi daripada bond. UST notes 2,47% UST bond 6,44%. Jadi yang jangka pendek ga turun-turun 30 bps lebih tinggi daripada UST bond yang 10 tahun. Ini kenapa Q1 dan Q2 ada keluar SBN,” tegas Perry.
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Rupiah Ambles, Ini Kata Srimul & Bos BI Usai Dipanggil Jokowi
Jakarta (ANTARA) – Suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN sangat mempengaruhi masyarakat dalam mendapatkan hunian impian karena suku bunga akan menentukan besar kecilnya jumlah cicilan per bulan.
Oleh karena itu, masyarakat yang ingin mengambil KPR perlu untuk mengetahui berapa suku bunga pada tagihan setiap bulan atau tahunnya.
Pada bulan April 2024, Bank BI dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) resmi menaikkan suku bunga sebesar 25 bps atau BI-Rate dari 6% menjadi 6,25%.
Kenaikan lainnya juga terjadi pada suku bunga Deposit Facility menjadi 5,50% dan suku bunga Lending Facility menjadi 7,00%. Kenaikan suku bunga itu bisa memicu kenaikan suku bunga KPR.
Namun, untuk KPR BTN kenaikan suku bunga tersebut hanya berdampak pada KPR non-subsidi atau KPR BTN Platinum (komersil).
Berikut suku bunga KPR subsidi dan platinum BTN pada bulan Juli 2024, menurut penjelasan resmi Bank BTN di lamannya:
1. Suku bunga KPR subsidiBTN
Suku bunga pada KPR BTN subsidi tetap (fixed) yaitu sebesar 5% dengan tenor 20 tahun. Pada suku bunga ini biasanya diberlakukan pada pembelian subsidi pemerintah dengan bunga yang tetap.
Suku bunga ini biasa disebut suku bunga mengambang (floating) memiliki pembayaran KPR yang dapat naik atau turun. Dengan memiliki beragam suku bunga yang berlaku diantaranya:
Fixed 2 tahun 8,88% berlaku untuk plafon Rp250 juta – Rp1,5 miliar debitur fixed income Fixed 3 tahun 8,88% untuk nasabah prioritas Bank BTN atau menggunakan payroll/kolektif ASN/BUMN/TNI-POLRI Fixed 2 tahun 9,49% untuk maksimal kredit di bawah Rp250 juta Fixed 3 tahun 5,46% untuk calon konsumen fixed income dari pengembang terpilih Bank BTN Fixed 2 tahun 7,59% untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi Fixed 3 tahun 8,39% untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi Fixed 5 tahun 8,99% untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi Fixed 10 tahun 9,99% untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi Fixed 15 tahun 10,59% untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi Fixed 20 tahun 11,59% untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi Baca juga: Cara cek subsidi KPR BTN
Jakarta, CNBC Indonesia– PT Pertamina (Persero) membeberkan roadmap atau peta jalan bisnis Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau Carbon Capture Storage (CCS). Pengembangan bisnis CCS ini didasarkan pada potensi penyimpanan CO2 di Indonesia dengan kapasitas lebih dari 570 gigaton terutama di cekungan akuifer asin.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mendukung inisiatif pengembangan bisnis CCS Pertamina.
“Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2024 tentang kegiatan CCS menunjukkan komitmen dan keseriusan kita dalam menerapkan teknologi tersebut sebagai bagian dari inisiatif dekarbonisasi pemerintah,” ujar Luhut dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (1/8/2024).
Luhut menambahkan, pemerintah akan mendukung regulasi dan kemitraan untuk keberhasilan implementasi CCS.
“Kami memahami bahwa CCS memerlukan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, kami memimpin upaya penerapan CCS di Asia untuk mempercepat regulasi turunan yang diperlukan,” imbuh Luhut.
Luhut juga menggarisbawahi potensi CCS sebagai bisnis yang menjanjikan dalam waktu dekat, dengan mengundang investasi asing untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek di Kalimantan dan daerah lainnya.
“Dengan posisi strategis Indonesia dan kapasitas penyimpanan yang luas, kami yakin inisiatif CCS ini dapat membawa Indonesia menjadi yang terdepan dalam bidang ini,” ucap Luhut.
Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina A. Salyadi Saputra mengatakan teknologi CCS penting untuk mengurangi emisi di tengah tantangan Indonesia sebagai penghasil gas rumah kaca.
“Pertamina percaya bahwa melalui teknologi CCS, Indonesia dapat mencapai target NZE pada 2060 dan menjadi pemimpin dalam transisi energi di kawasan Asia,” ujar Salyadi.
Pertamina, imbuh Salyadi, telah menyiapkan roadmap pengembangan CCS dalam tiga tahap. Tahap pertama yang akan dijalankan hingga 2030, Pertamina akan membangun kemampuan domestik melalui studi teknis dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
Tahap kedua atau jangka menengah (2030-2040), Pertamina akan meningkatkan kapasitas dan mengembangkan klaster CCS untuk mendekarbonisasi operasi domestik dan lintas batas. Tahap ketiga atau jangka panjang (2040-2060), Pertamina akan menjadi pemimpin regional yang matang dalam CCS, dengan mengintegrasikan hub CCS dan memperluas infrastruktur transportasi CO2.
“Kita harus menyeimbangkan peningkatan akses terhadap energi yang terjangkau dan melimpah dengan pengurangan dampak lingkungan. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama,” imbuh Salyadi.
Saat ini, lanjut Salyadi, Pertamina tengah mengembangkan 11 proyek CCS dengan target kapasitas penyimpanan CO2 sebesar 7,3 gigaton dan tingkat injeksi sekitar 7 juta ton CO2 per tahun pada 2030. Beberapa proyek ini mencakup kolaborasi dengan ExxonMobil di Cekungan Asri dan pengembangan hub CCS di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.
“Dengan dukungan dari semua pihak, Pertamina siap mengambil peran strategis dalam perjalanan menuju masa depan energi yang lebih hijau dan berkelanjutan,” tandas Salyadi.
Vice Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, CCS/CCUS merupakan salah satu program Pertamina dalam penurunan emisi. Sehingga memicu Pertamina untuk terus mengembangkan teknologi tepat di industri hulu migas.
“Program CCS adalah bagian dari strategi bisnis Pertamina untuk memperkuat dekarbonisasi dari bisnis eksisting. Sebagai perusahaan berkelanjutan, partisipasi aktif Pertamina dalam penurunan emisi diharapkan berkontribusi untuk tercapainya target net zero emission 2060,” jelas Fadjar.
(dpu/dpu)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Ramai-Ramai Kader Gerindra Jadi Komisaris BUMN
“Pertama melalui jalan tol yang InsyaAllah sudah siap dan sudah ditinjau oleh Presiden, itu sampai dengan jembatan Pulau Balang dan menuju IKN melalui jalan nasional. (Ini) melalui exit km 11 dari jalan tol Balikpapan-Samarinda kemudian menuju Pulau Balang dan Simpang Riko,” kata Basuki dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/8).
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Yuliot Tanjung menilai pemerintah DKI Jakarta berhasil membuat terobosan yang memudahkan investasi masuk. Di antaranya terobosan berupa Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR DKI Jakarta berbasis digital.
“Salah satu daerah yang RDTR digital terlengkap itu DKI Jakarta,” kata Yuliot di Hotel Raffles Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam, 31 Juli 2024. Sehingga investor yang ingin berinvestasi, kata Yuliot, tak perlu proses verifikasi karena tata ruangnya telah sesuai dengan sistem dan secara otomatis perusahaan bisa mendapatkan perizinannya.
Dengan sistem RDTR digital itu, misalnya, kata Yuliot, Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM di sektor rendah dengan mudah mengurus dan mendapatkan perizinan perusahaannya. “Tidak sampai lima menit masuk ke dalam sistem sudah bisa diberikan perizinan perusahaan,” ujar dia.
Terobosan kedua yang dilakukan DKI Jakarta adalah sistem layanan antar-jemput. Pelaku usaha bisa melakukan pengajuan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan menyiapkan sejumlah berkas dan akan dijemput, lalu diperiksa oleh tim penilai teknis. Tim itu akan memverifikasi kekurangan berkas tersebut. “Hasil dari persetujuan bangunan gedung itu diantar lagi ke pelaku usaha,” ucap dia.
Selanjutnya, Yuliot mengatakan, investor yang melakukan kegiatan investasi membutuhkan dukungan infrastruktur. Dia menjelaskan, untuk menarik investor nyaman berinvestasi ke DKI Jakarta maka perlu perbaikan infrastruktur. Baik itu jalan, air bersih, maupun sarana infrastruktur lain telah dibenahi oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Scroll Untuk Melanjutkan
Yuliot mengatakan, apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta untuk menarik investasi akan menjadi contoh bagi daerah lain yang mau menarik investasi. Karena investasi, kata dia, bisa mengalir antar-daerah dan dapat mengalir dari luar ke dalam. “Jadi kami berharap DKI Jakarta sebagai pintu gerbang ekonomi dan investasi di Indonesia,” kata dia. “Kita harapkan DKI Jakarta ke depan menjadi ibu kota bisnis.”
Heru Budi mengatakan, realisasi investasi di DKI Jakarta mencapai 166,7 triliun, itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 95,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 71,5 triliun. Realisasi investasi di 2024 sebesar 120,4 triliun atau 60 persen dari target nasional. “Dengan Realisasi PMDN tertinggi secara nasional,” ucap Heru Budi.
