TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi anggaran pemilihan umum alias Pemilu yang telah berlangsung pada 14 Februari 2024.
“Sampai dengan 12 Februari, telah terealisir Rp 16,5 triliun atau 43,2 persen dari total pagu anggaran 38,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis, 22 Februari 2024.
Sri Mulyani tak merinci soal sisa anggaran Pemilu 2024. Namun jika dikurangkan dengan total anggaran, masih ada sisa sebesar Rp 21,8 triliun.
“KPU dan Bawaslu membelanjakan Rp 16,2 triliun untuk berbagai pelaksanaan Pemilu,” kata dia.
Dia menjelaskan anggaran tersebut digunakan kedua lembaga itu untuk membentuk badan ad hoc, pemungutan dan perhitungan suara, pengelolaan dan pengadaan laporan, pengawasan Pemilu, masa kampanye, pemutakhiran data, perencanaan program dan anggaran, serta pengawasan penetapan hasil Pemilu.
“Ada 14 kementerian/lembaga lain di luar KPU dan Bawaslu yang membelanjakan Rp 300 miliar,” ujar Sri Mulyani.
Anggaran tersebut digunakan untuk pengamanan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, penanganan pelanggaran kode etik, diskriminasi informasi, pembentukan pos Pemilu, perumusan kebijakan, serta pengelolaan konten.
Adapun secara keseluruhan, anggaran Pemilu mulai 2022 hingga 2024 menembus Rp 70 triliun. “Kalau kita lihat sejak 2022 hingga 2024, total alokasi anggaran Pemilu mencapai Rp 71,3 triliun,” tutur Sri Mulyani.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Perkirakan Ekonomi Global Masih Melemah Tahun Ini, Apa Sebabnya?