TEMPO.CO, Jakarta – Masyarakat dan pedagang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (Gempari) akan menggelar aksi memprotes dugaan adanya mafia impor bawang putih hari ini. Massa aksi akan bergerak dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Istana Merdeka, dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Alfian, koordinator lapangan, mengatakan aksi ini merespons harga bawang putih yang melejit di pasaran. Di Jakarta, berdasarkan data Info Pangan Jakarta, produk hortikultura itu kini telah tembus Rp 46.747 per kilogram, meninggalkan harga eceran tertinggi (HET) Rp 38.000 per kilogram. Ia menduga, kenaikan harga ini disebabkan adanya mafia kuota impor.
“Kalau mau memberantas mafia, harus mulai dari hulu,” ujar Alfian kepada Tempo, Rabu, 26 Februari 2025
Alfian memperkirakan, aksi besok akan diikuti oleh sekitar 50 orang massa aksi. Mereka berasal dari masyarakat yang merasa dirugikan karena kenaikan harga bawang putih dan sejumlah pedagang.
Aksi akan berawal dari Gedung KPK. Di sana, Gempari akan membuat aduan masyarakat (dumas) ihwal dugaan adanya mafia bawang putih, kemudian berlanjut di Istana Merdeka dan Kemendag. Di kantor kementerian, para pedagang telah menyiapkan sejumlah karung berisi bawang putih busuk.
Di surat pemberitahuan aksi yang diterima Tempo, aksi ini mendesak KPK segera memeriksa dan mengadili mafia kuota bawang putih di Kemendag. Mereka juga mendesak KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri mafia kuota bawang putih yang diduga melibatkan pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Kisruh importasi bawang putih merupakan masalah yang berulang tiap tahun. Investigasi Tempo pada 2023 lalu mengungkap, sejumlah perusahaan menguasai kuota impor meski tak memenuhi syarat wajib tanam untuk mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Selain itu, ada dugaan pengusaha harus membayar pungutan dalam jumlah tertentu untuk mengantongi kuota impor.
Tahun ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengklaim Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor (PI) bawang putih sebanyak 300 ribu ton. Tiga orang importir yang ditemui Tempo mengatakan, sebagian besar izin impor yang terbit itu ditujukan kepada perusahaan-perusahaan baru. Dari informasi yang didapatkan Tempo, total ada 26 dari 87 pelaku usaha yang telah memperoleh PI.
Di sisi lain, para importir lama justru tak kebagian jatah impor. Jangankan PI, mereka kini bahkan tak bisa mengajukan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Padahal, para importir ini telah berkecimpung di bisnis impor bawang selama bertahun-tahun dan telah menjalankan wajib tanak yang disyaratkan Kementan.
Ketika dikonfirmasi ihwal dugaan perusahaan-perusahaan baru yang menerima PI, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim tak hafal kepada siapa saja PI itu diterbitkan. “Saya enggak hafal, tapi, tapi PI sudah dikeluarkan,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 26 Februari 2025.