Jakarta, CNBC Indonesia – Sebagai orang yang telah bertahun-tahun bekerja di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan beberapa alasan Jokowi memberi dukungan kepada salah satu Calon Presiden, yakni Prabowo Subianto.
Menurut Luhut, Jokowi memilih orang yang akan melanggengkan program yang telah dilakukan selama 10 tahun menjabat. Menurutnya, hanya Prabowo yang bersedia melanjutkan program yang sudah dijalankan Presiden Jokowi.
Hal ini ia sampaikan dalam YouTube Political Show Podcast CNN Indonesia “Opung Luhut is Back”.
“Salah satunya adalah kelanjutan ini, dan karena kecintaan Jokowi kepada Republik. Yang bisa bikin ekonomi Indonesia tambah bagus dengan program yang berjalan,” kata Luhut dalam akun YouTube CNN Indonesia, dikutip Kamis (8/2/2024).
“Ya mereka (calon presiden lainnya) bilang tak mau melakukannya, ya gimana?” imbuhnya.
Ia pun membeberkan beberapa program Jokowi yang menjadi unggulan, sepertil E-Katalog dan SIMBARA di bidang mineral batu bara (minerba). Menurutnya, dengan digitalisasi ini, angka korupsi menjadi tertekan.
Sebagai informasi, E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). Adapun dana yang berputar di program itu mencapai Rp1.600 triliun.
“Itu dampaknya besar. Dia belanja ke mesin. Sehingga gak bisa cincai. Lalu tercipta UMKM untuk memproduksi pensil komputer, dll. Itu pemerintah hemat 30%,” kata Luhut.
Selain itu, Luhut juga menyinggung peluncuran SIMBARA yang merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga sektor mineral dan batu bara (Minerba). Menurutnya, platform ini sukses membuat penerimaan negara naik.
“Mendengar ini, Pak Prabowo menggebu-gebu. Kita bilang ke Pak Prabowo, Bapak tinggal terusin aja,” pungkasnya.
Menurutnya, tindakan preventif melalui digitalisasi seperti ini lebih efektif daripada melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di KPK.
“OTT kan sekarang datanya turun. Saya dimarahin kenapa saya gak setuju OTT, saya bilang OTT itu kampungan,” kata dia.
Namun di sisi lain, Transparency International Indonesia (TII) mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 menurun empat poin, menjadi skor 34. Turunnya skor IPK menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu melakukan banyak perbaikan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di negara ini.
“Ya karena masih laporan kita yang masih banyak. Kalau mau tak ada korupsi, kau di sorga aja gada korupsi,” kata Luhut menjawab soal turunnya skor IPK Indonesia.
Artikel Selanjutnya
Luhut Beri Sinyal Dukung Prabowo-Gibran dari Singapura
(wia)