TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah untuk bersikap tegas dan segera mengaudit seluruh smelter Cina di Indonesia. Musababnya, dalam sebulan, kebakaran smelter terjadi dua kali di Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Pertama, ledakan tungku smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada Ahad, 24 Desember 2023. Insiden itu menyebabkan 21 pekerja meninggal. Kedua, kebakaran tungku smelter milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) pada Jumat malam, 19 Januari 2024.
“Ledakan smelter yang beruntun terjadi di akhir tahun 2023 dan awal tahun ini mencerminkan tata kelola usaha industri smelter ini tidak sebaik yang digembar-gemborkan pemerintah,” ujar Mulyanto kepada Tempo melalui keterangan tertulis pada Ahad, 21 Januari 2024.
Mulyanto mengaku khawatir berbagai kemudahan insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, yang diberikan pemerintah membuat perusahaan smelter tidak menjalankan usaha industri dengan baik. “Khawatir perusahaan smelter ini justru lalai dan ugal-ugalan dalam menjalankan tata kelola industri. Akhirnya, yang jadi korban adalah pekerja,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengatakan pemerintah tidak boleh berhenti mencari penyebab kasus ledakan smelter hanya pada tingkat kelalaian pekerja. Namun lebih mendalam dan komprehensif pada tingkat korporasi, yakni tata kelola industri.
“Pemerintah jangan ragu-ragu mencabut izin industri smelter yang terbukti mbalelo,” kata dia.
Sebab, menurut Mulyanto, ketegasan pemerintah bukan hanya penting untuk keamanan dan keselamatan pekerja. Namun, untuk menjaga marwah pemerintah agar tidak dipandang sebelah mata oleh investor asing.
Ihwal kronologis kebakaran di PT SMI Jumat malam kemarin, Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan kebakaran terjadi lantaran tungku 1 di PT SMI meluap dan menyebabkan cairan slag meluber. Luberan slag itu pun merambat hingga lantai dasar smelter.
“Akibatnya, terjadi paparan panas terhadap jaringan kabel listrik yang ada di area itu,” kata Dedy melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 20 Januari 2024.
Dedy mengatakan, ada dua karyawan yang dievakuasi dan diobservasi dari, tapi tidak ditemukan luka apapun. Setelah sekitar 2 jam di instalasi Klinik PT IMIP, keduanya pun diizinkan pulang.
“Situasi sudah kembali normal. Namun, pihak PT SMI masih menghentikan pengoperasian tungku 1 untuk kebutuhan investigasi dan perbaikan,” ujar Dedy, kemarin.
Pemerintah Dinilai Lamban
Sebelumnya, Manajer Riset Trend Asia Zakki Amali juga mengomentari kinerja lamban dalam memproses kasus ledakan smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Diketahui, insiden ledakan itu terjadi pada Minggu, 24 Desember 2023. Namun hingga kini, belum ada penetapan tersangka maupun rilis hasil investigasi.
“Pemerintah tidak gercep (gerak cepat). Mereka katanya investigasi, melakukan pemeriksaan, tapi lambat,” kata Zakki ketika ditemui Tempo di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2024.
Di sisi lain, Zakki mengaku khawatir pekerja yang menjadi sasaran kasus ini. Terlebih, pemerintah mendorong pasal pidana untuk perkara ini. “Kalau pakai pidana, selesai. Aspek K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) tidak dibahas. Jadi, khawatir yang kena pekerja di bawah, sedangkan pengambil kebijakan lepas (dari hukuman),” tuturnya.
Padahal, lanjut Zakki, kecelakaan kerja di industri smelter merupakan masalah sistematik. Sebab, kasus ini terjadi berulang kali. Karena itu, menurut Zakki, lebih baik hukuman didasarkan pada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. “Karena dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada pandangan menyeluruh. Permasalahan K3 bakal ditangani,” ujar Zakki.
Adapun sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menginstruksikan kepolisian bersama Kementerian Perindustrian dan Kementeriann Ketenagakerjaan untuk memeriksa kepatuhan-kepatuhan dan ketentutan ketentuan ketenagakerjaan dan tidak ragu menindak pelanggaran yang terjadi. Instruksi ini bukan hanya untuk smelter PT ITSS, tapi seluruh smelter lainnya.
“Kita harus tunjukkan bahwa kita memang butuh investasi, tetapi mereka harus patuh dengan peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Jangan sampai aturan itu disepelekan,” kata Luhut melalui siaran pers, Rabu, 17 Januari 2024.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan ada indikasi kuat pelanggaran SOP dan kelalaian dalam penerapan persyaratan K3 yang menyebabkan terjadi kecelakaan kerja berupa ledakan dan kebakaran Tanur. Ia pun menyarankan agar proses penyidikan kepolisian tidak hanya menggunakan KUHP, tapi memasukkan UU Ketenagakerjaan.
“Untuk memberikan efek jera kepada perusahaan agar dapat diupayakan tanggung jawab pidana juga dapat dikenakan kepada korporasinya,” kata Ida.
Pilihan Editor: Tungku Smelter Terbakar, PT IMIP Sebut Situasi Sudah Kembali Normal