TEMPO.CO, Bandung – Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan realisasi pasokan gas jaringan pipa gas Cirebon-Semarang tahap I atau Cisem 1 belum maksimal. Menurut Laode, kapasitas jaringan pipa gas yang menghubungkan Semarang Batang sepanjang 60 kilometer itu belum mencapai 2 MMCFD. “Karena baru jalan, dan industri di Batang belum selesai dan belum mencapai 2 MMCFD,” kata dia di Bandung, Rabu, 19 Juni 2024.
Jaringan pipa Cisem 1 dibangun pemerintah dengan dana APBN 2022/2023 dengan biaya Rp 1,01 triliun. Laode mengatakan, pasokan gas yang dialirkan lewat jaringan pipa Cisem I akan bertambah besar sejalan dengan beroperasinya sejumlah pabrik baru di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). “(Realisasinya) bisa sampai 20 MMCFD,” kata dia.
Laode mengatakan, operator jaringan pipa gas Cisem I saat ini adalah kerja sama antara Pertagas dan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Lemigas untuk menekan toll fee penggunaan jaringan pipa tersebut. “Kalau asetnya langsung diserahkan ke badan usaha nanti toll fee langsung naik, ini yang kita jaga,” kata dia.
Laode mengatakan, harga konsumen jaringan gas Cisem I saat ini di bawah 6 Dolar AS. “Industri di Batang mereka minta harga di industri sekitar 6 Dolar,” kata dia.
Ia mengaku pola serupa akan digunakan untuk pengoperasian jaringan pipa Cisem II yang rencananya akan dibangun tahun ini.
“Saya tidak bisa bilang sama, tapi mirip. Harus ada BLU. Sampai Dusem (Dumai-Sei Mangke) begitu juga. Karena ini memang aset pemerintah, selama masih dipegang pemerintah maka nilai komersialnya, keterlibatan perhitungan capex masih bisa dieliminasi. Kalau sudah diserahkan ke badan usaha akan langsung naikin toll fee,” kata Laode.
Di kesempatan yang sama Laode mengatakan pemerintah menargetkan pengumuman pemenang lelang jaringan pipa gas Cisem II pada akhir Juli 2024. “Diumumkan tunggu saja di minggu ke-2 Juli ini,” kata dia di Bandung, Rabu, 19 Juni 2024.
Laode mengatakan, pengerjaan jaringan pipa Cisem II merupakan kelanjutan dari jaringan pipa Cisem I yang sudah rampung. Jaringan pipa Cisem I dibangun dengan dana APBN tahun 2022/2023 dengan biaya Rp 1,01 triliun dengan panjang pipa 60 kilometer. Sementara jaringan pipa Cisem II yang akan dibangun nanti sepanjang 245 kilometer.
“Mulai konstruksinya Juli 2024 dan harus bisa diselesaikan Desember 2025,” kata dia.
Pada pembangunan jaringan pipa gas Cisem I sepanjang 60 kilometer menghabiskan waktu 15 bulan. Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh kerja sama operasi PP dan Elnusa.
Laode membandingkan pembangunan jaringan pipa Cisem I dan II. “Kalau di Cisem I itu panjangnya 60 kilometer dan bisa kita selesaikan dalam waktu 15 bulan, kalau di Cisem II panjangnya 245 kilometer tapi tetap minta diselesaikan dalam 17 bulan,” kata Laode.
Laode mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk mengebut pembangunan Cisem II dalam 17 bulan. Salah satunya dengan membangun jaringan pipa sepanjang 245 kilometer tersebut alam tiga segmen secara paralel. “Kontraktor terpilih nanti bisa membagi 3 segmen atau beberapa segmen secara paralel tapi tidak dibangun serial,” kata dia.
Pemenang lelang diperkirakan akan mulai bekerja di bulan Agustus 2024. Pengerjaan proyek pipa gas akan melewati jalan tol. “Kalau sudah tandatangan kita menyelesaikan perizinan semuanya, dan proses manufacturing pipa dan lain-lain mungkin Agustus,” kata Laode.
Pemerintah sudah menetapkan PT Amythas sebagai pemenang lelang kontrak manajemen konstruksi pembangunan jaringan pipa gas Cisem II. Mekanisme pembangunan jaringan pipa ini berbeda dengan proyek ABPN umumnya. “Mekanismenya design dan build,” kata dia.
Dalam mekanisme tersebut pemenang kontrak mengerjakan sekaligus detail engineering hingga eksekusi pengerjaan proyeknya. “Oleh karena itu kita membutuhkan Manajemen Konstruksi, pihak yang membantu kami pemerintah untuk melihat ini desain yang dibangun jangan sampai tidak ter-deliver secara baik dan sesuai kaidah keteknikan yang baik maka perlu Manajemen Konstruksi, itulah Amythas,” kata dia.
Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang