Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Joko Widodo akan meluncurkan peta canggih bernama Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 pada Kamis, (18/7/2024). Peta canggih yang memuat berbagai informasi geospasial tematik ini nantinya akan dilanjutkan untuk pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tentu sudah menyusun strategi dan arah kebijakan pengembangan Satu Peta ke depannya. Begitupun capaian-capaian yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru.
“Diharapkan dapat dirumuskan strategi, dan penyelesaian serta arah Kebijakan Satu Peta setelah 2024,” kata Airlangga dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta beberapa waktu lalu, dikutip Kamis, (18/7/2024).
Perlu diketahui Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 merupakan pemutakhiran program satu peta yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 11 Desember 2018 lalu. Peta canggih yang akan diluncurkan hari ini akan memuat 151 peta tematik yang berasal dari 23 kementerian dan lembaga, serta 38 pemerintah daerah.
Data yang termuat di antaranya mengenai kawasan hutan, kepemilikan tanah, dan hak guna usaha (HGU) serta data-data lahan lainnya. Dalam Satu Peta versi terbaru ini, masyarakat luas nantinya juga bisa ikut mengakses data-data tersebut.
Airlangga mengatakan Kebijakan Satu Peta ini memiliki beragam manfaat. Di antaranya untuk perbaikan rencana tata ruang, penyusunan pembangunan ekonomi kawasan, serta perbaikan perijinan dan penyelesaian tumpang tindih lahan.
“Ini sangat diperlukan untuk perbaikan tata ruang, penegasan batas administrasi provinsi dan kabupaten kota, dan juga bermanfaat untuk Online Single Submission dalam perizinan usaha,” kata dia.
Karenanya, dia mengatakan kebijakan ini perlu terus dikembangkan di era pemerintahan presiden baru. Pengembangan itu meliputi penguatan dasar hukum pelaksanaan program, penambahan jenis peta tematik, hingga pemanfaatan artificial intelligence (AI). Berikut ini merupakan rencana kerja yang akan dilanjutkan di bawah pemerintahan Prabowo dalam Kebijakan Satu Peta.
Kebijakan
Penguatan dasar hukum penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta melalui pengamanatan dalam Undang-Undang Geospasial dan turunannya, serta penyusunan Grand Design Kebijakan Satu Peta.
Perwujudan dan pemutakhiran peta
Mewujudkan peta dasar skala besar, menambah peta tematik baru dengan melibatkan masyarakat, perluasan pemanfaatan kebijakan Satu Peta, serta penambahan Satuan Tugas Pemanfaatan Peta Tematik.
Penyelesaian tumpang tindih
Penguatan Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian di tingkat pusat dan daerah, kolaborasi antara stakeholder dan masyarakat dengan mengedepankan legitimasi hukum, penghormatan hak masyarakat, penjaminan kepastian berinvestasi, dan pembangunan berkelanjutan.
Pengembangan teknologi
Perwujudan keamanan siber, penyiapan infrastruktur geospasial, serta penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta.
Sumber daya manusia (SDM)
Peningkatan ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non-formal serta penyediaan jalur pengembangan karier bidang geospasial
Penyediaan anggaran
Peningkatan investasi swasta, kerjasama pemerintah-badan usaha dan kerja sama BUMN-BUMD, serta optimalisasi bauran sumber pendanaan APBN/APBD dan pengoptimalan sumber pendanaan Transfer ke Daerah (TKD).
Next Article RI Memulai Era Baru Bernama Satu Peta!
(rsa/mij)