TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengklaim presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menaikkan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) secara mendadak. Namun menurut dia utang akan bertambah secara bertahap.
“Mungkin setiap tahun kami akan tambah (utang) 1 sampai 2 persen secara pelan-pelan,” ujar Hashim dalam diskusi ekonomi di Lantai 29 Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin, 7 Oktober 2024.
Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto itu mengatakan, peningkatan rasio utang secara bertahap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran program-program pemerintahan baru seperti makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil serta pembangunan rumah yang ditargetkan berjumlah 3 juta unit tiap tahun. “Kami akan tetap prudent. Tapi, kami juga mungkin akan lebih agresif sedikit supaya bisa memenuhi janji-janji (kampanye),” ujar Hashim.
Adapun rasio utang yang akan ditambah pemerintahan Prabowo, menurut Hashim tidak akan melampaui batasan rasio utang terhadap PDB yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni sebesar 60 persen dari PDB. Ia pun menegaskan, batasan rasio utang dalam undang-undang ini tidak akan direvisi.
Lebih lanjut, Hashim memaparkan, penambahan rasio utang di masa depan ini akan diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk menaikkan rasio penerimaan negara terhadap PDB dari 12,7 persen menjadi 23 persen. “Kan revenue negara akan masuk, terus kita bisa tambah (utangnya),” kata Hashim.
Pada kesempatan yang sama, CEO Arsari Grup itu juga menyebut porsi utang pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat rendah karena tidak melampaui 40 persen dari PDB. “Kita dianggap under-leverage,” ujarnya. “Oleh karena itu, kita harus berbangga. Ini merupakan prestasi dari Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani.”
Hashim juga membandingkan utang terhadap PDB Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia yang memiliki utang terhadap PDB-nya mencapai 61 persen, Filipina 57 persen, dan Thailand 54 persen.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen, asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak, demikian dilaporkan Financial Times mengutip adik sekaligus salah satu penasihat terdekatnya, Hashim Djojohadikusumo.
Kala itu, Hashim mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia dapat mempertahankan peringkat kredit layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB naik hingga 50 persen. “Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim seperti dikutip Reuters dari artikel tersebut, Kamis, 11 Juli 2024.
Di kesempatan ini, pria yang baru didapuk menjad Ketua Dewan Penasihat Kadin hasil Musyawarah Nasional Luas Biasa (Munaslub) Jakarta ini, juga mengklarifikasi pernyataannya mengenai peningkatan rasio utang terhadap PDB tersebut. “Saya sering salah dikutip oleh media asing juga nasional,” ujarnya.
Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Ini Penyebab Tren Kelas Menengah Melorot Menurut Sri Mulyani