Uncategorized

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 di level Rp 16.100 per dolar AS.

Penjelasan Bendahara Negara itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna pada hari ini, Selasa, 27 Agustus 2024. Sri Mulyani menjelaskan, asumsi kurs rupiah tersebut dipatok karena kondisi global dan domestik terjadi ketidakpastian, terutama dalam enam bulan terakhir. 

Adapun sebelumnya, sejumlah fraksi partai di DPR mempertanyakan alasan pemerintah mematok nilai tukar rupiah Rp 16.000 per dolar AS dan suku bunga surat berharga 10 tahun sebesar 7,1 persen.

Menjawab pertanyaan tersebut, Sri Mulyani menceritakan berbagai kejadian dalam enam bulan terakhir telah memberikan pembelajaran yang sungguh luar biasa. “Tiga bulan lalu melihat rupiah dengan mata uang di seluruh dunia mengalami tekanan depresiasi yang sangat berat, dua minggu terakhir kami melihat rupiah mengalami apresiasi cukup kuat,” katanya.  

Faktor eksternal yang mempengaruhi rupiah, menurut Sri Mulyani, juga datang dari negara maju yang berimbas ke nilai tukar dan perekonomian secara global.

Meski demikian, ia menilai perekonomian di Indonesia masih cukup solid dan berhasil menopang nilai tukar rupiah. Hal ini terlihat dari kinerja outlook neraca pembayaran yang baik. 

“Tergantung pada produktivitas dan competitiveness dari perekonomian. Di sisi lain landasan ekonomi makro terutama dari sisi fiskal memberikan kredibilitas yang mampu menarik arus modal kembali pada saat terjadi ketidakpastian,” tuturnya. 

Lebih jauh, Sri Mulyani menjelaskan RAPBN 2025 untuk merespons kondisi ekonomi yang dinamis. Senyampang itu, rancangan ini juga untuk mendukung agenda pembangunan di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. 

“Terus memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan dan pemerataan,” kata dia. 

RAPBN 2025 ini, kata Sri Mulyani, juga dirancang agar dapat fleksibel di antaranya untuk menghormati pemerintahan baru. Langkah ini pun diambil pemerintah untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global. “Menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi.”

Pilihan Editor:  Pesan Sri Mulyani ke Mahasiswa: Pegang Prinsip yang Baik, Itu Currency yang Tidak Bisa Diperjualbelikan

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa air hasil produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandarlampung sangat bersih.

“Saya melihat tadi, airnya sangat bersih,” kata dia usai resmikan SPAM Bandarlampung, di Desa Relung Helok, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Senin, 26 Agustus 2024.

Bahkan, lanjut Jokowi, seperti yang disampaikan oleh Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, air hasil produksi SPAM Bandarlampung ini, lebih bagus dan bersih dari air kemasan karena NTU (Nephelometric Turbidity Unit)-nya (sebesar) 0,278.

“Padahal standar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu NTU-nya sebesar 3, kalau air kemasan sebesar 0,8, jadi lebih bagus (SPAM Bandarlampung),” kata dia.

SPAM Bandarlampung ini akan melayani lebih kurang 60 ribu rumah tangga di delapan kecamatan di Kota Bandarlampung.

“SPAM ini dibangun dengan anggaran yang tidak kecil yaitu Rp1,38 triliun, dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” kata dia.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong dan memperbanyak pemasangan sambungan rumah tangga.

“Saya titip ini (SPAM) Badarlampung, Bu Wali Kota, Pak Bupati, agar sambungan ke rumah tangga betul-betul didorong, sehingga semakin banyak rumah tangga yang memiliki sambungan dari SPAM yang kita bangun ini,” kata dia.

Dalam kunjungan kerja kali ini ke Provinsi Lampung Presiden Jokowi mengunjungi Bendungan Margatiga di Lampung Timur, meresmikan Pasar Pasir Gintung di Bandarlampung dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandarlampung di Lampung Selatan.

Pilihan Editor: Diduga Tidak Periksa Barang Kaesang dan Erina Gudono, Bea Cukai Didesak Beri Penjelasan Publik