Uncategorized

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 52.993 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per 1 Oktober 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar angka PHK tahun ini dengan total 24.013 tenaga kerja.

“Ada 3 sektor penyumbang PHK tertinggi, yakni sektor pengolahan dengan total 24.013 tenaga kerja, sektor aktivitas jasa lainnya 12.853 tenaga kerja, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan 3.997 tenaga kerja,” ujar Indah saat dihubungi Tempo pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Selain itu, Indah juga membeberkan data tiga provinsi dengan angka PHK terbesar, yakni yakni Jawa Tengah dengan 14.767 tenaga kerja, Banten 9.114 tenaga kerja, dan DKI Jakarta sebanyak 7.469 tenaga kerja.

Indah menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka PHK tahun ini. Salah satunya adalah menurunnya ekspor serta tingginya impor dalam negeri. 

“Intinya, karena perusahaan tidak mampu bertahan dalam kompetisi bisnis, ekspor menurun karena situasi ekonomi negara lain kurang bagus, serta sikon global misalnya adanya perang, serta masuknya barang-barang impor ke pasar dalam negeri,” jelas Indah.

Meski demikian, ia mengklaim bahwa hak-hak pekerja yang terkena PHK terpenuhi. “Kalau gak terpenuhi maka masuk ranah perselisihan hubungan industrial,” ujarnya.

Saat ditanya upaya Kemnaker untuk mencegah PHK terus bertambah, Indah menjelaskan bahwa diperlukan upaya komprehensif meliputi reformasi strategi bisnis korporasi dan dukungan kebijakan ekonomi makro.

“Mencegah PHK menurut kami harus dengan upaya komprehensif termasuk reformasi strategi bisnis corporate dan juga dukungan kebijakan ekonomi makro,” tutupnya.

Lesunya sektor manufaktur Indonesia telah menjadi sorotan selama beberapa bulan terakhir. Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September masih anjlok ke zona kontraksi yakni 49,2. Kontraksi telah terjadi tiga bulan berturut-turut sejak Juli 2024. 

Ambang batas pertumbuhan PMI manufaktur adalah 50, di bawah itu tergolong level kontraksi. Direktur Ekonomi S&P Global Market Intelligence, Paul Smith, mengatakan kinerja perekonomian sektor manufaktur Indonesia yang mengecewakan berkaitan dengan kondisi makro ekonomi global yang sedang lesu pada September.

“Dengan penurunan tercepat pada penjualan eksternal dalam waktu hampir dua tahun,” ujarnya dalam rilis berita yang dibagikan Selasa, 1 Oktober 2024.

Meski demikian, perusahaan manufaktur mencatat kenaikan kecil pada lapangan kerja untuk pertama kali dalam tiga bulan. Sebagian hal ini berkaitan dengan kepercayaan diri yang meningkat, dengan perusahaan dilaporkan sangat mengharapkan keadaan pengoperasian pabrik lebih stabil.

Ilona Estherina turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: LPS Sebut Ekonomi Indonesia Tidak Terlalu Buruk, Jadi Tak Perlu Panik

TEMPO.CO, Jakarta – Analis kebijakan pangan Syaiful Bahari merekomendasikan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengumpulkan tarif impor pangan untuk menaikkan pendapatan. Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar) itu mengatakan selama ini praktik jual beli impor pangan telah menyebabkan kerugian, sehingga perlu mengatur pengenaan tarif bagi importir.

Ia memaparkan isu ini bukan hal baru, bahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sejak 2013 sudah memeriksa dan mengadili para kartel, demikian juga KPK. Bahkan Ombudsman menyampaikan total kerugian negara yang disebabkan maladministrasi di kementerian dalam impor bawang putih mencapai Rp 4,5 triliun.

“Uang gelap yang beredar dalam jual beli impor pangan jika dikumpulkan dari beberapa komoditas maka bisa mencapai puluhan triliun setiap tahunnya,” kata dia kepada Tempo, dikutip Senin, 30 September 2024.

Syaiful menambahkan, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara di luar Kementerian Keuangan menjadi sinyal pemerintahan baru tengah menghadapi kondisi keuangan negara yang tidak dalam keadaan baik-baik saja, terutama untuk membiayai program-program setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

Cara ini dinilai lebih baik dibanding menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen, yang memberatkan masyarakat. “Potensi penggalian keuangan negara melalui PNBP masih terbuka lebar di sektor importasi pangan,” ujarnya.

Selama ini alasan ditetapkannya kuota impor pangan karena memperhatikan petani di dalam negeri. Namun Syaiful berujar, tidak semua komoditas pangan bisa diproduksi di dalam negeri secara efisien, sehingga memang harus impor. Sebagai contoh, bawang putih, bombai, buah-buahan impor, kedelai, dan garam. Seluruhnya tidak tumbuh dan berproduksi dengan baik di dalam negeri. 

Terdapat komoditas pertanian yang pantas swasembada dan ada yang tidak perlu, karena tidak efektif dan efisien. Adapun beras, bawang merah, kacang-kacangan, dan gula adalah pangan yang bisa diproduksi seluruhnya dalam negeri, karena itu harus diproteksi.

Kebijakan praktek pembatasan dan kuota impor selama ini justru menciptakan munculnya mafia dan perburuan rente dalam impor pangan. Dengan penetapan tarif impor, Syaiful mengatakan, harga komoditas pangan bisa lebih murah, karena jumlah importir lebih banyak tidak dimonopoli oleh kartel. Harga ke konsumen pun bisa bersaing untuk mendapatkan barang yang murah dan bagus.

“Bahkan pemerintahan Prabowo bisa melakukan subsidi program makan gratis dan bergizi yang sumber pendanaannya berasal dari pungutan tarif impor pangan,” ujarnya.

Pilihan Editor: Tarif Akomodasi MotoGP Meroket, Asosiasi Hotel NTB: Sudah Sesuai Aturan