Uncategorized

Jakarta (ANTARA) – Menjelang Lebaran, kebutuhan finansial sering kali meningkat, mendorong banyak orang mencari solusi cepat melalui pinjaman online.

Namun, di tengah maraknya layanan pinjaman digital, muncul pula ancaman dari pinjaman online ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa legalitas pinjaman online sebelum mengajukan pinjaman.

Berikut adalah empat langkah mudah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan layanan pinjaman online yang aman dan terpercaya.

Baca juga: OJK: Pinjol ilegal jadi kasus paling banyak ditemukan Satgas PASTI

1. Cek di situs resmi OJK atau Satgas PASTI

Langkah pertama adalah memeriksa apakah platform pinjaman online terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anda bisa mengakses informasi ini melalui situs resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui laman khusus Satgas PASTI di iasc.ojk.go.id. Satgas PASTI secara berkala mempublikasikan daftar entitas ilegal, termasuk pinjaman online yang tidak berizin.

Menurut data terbaru, pada Januari hingga Februari 2025, Satgas PASTI telah memblokir 508 entitas pinjaman online ilegal dan 28 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat.

Baca juga: Jangan abaikan! Ini 5 risiko jika pinjaman online tak dibayar

2. Waspadai tawaran yang terlalu menggiurkan

Hati-hati dengan pinjaman online yang menjanjikan proses cepat tanpa syarat yang jelas atau menawarkan bunga rendah yang tidak masuk akal. Penawaran semacam ini sering kali menjadi kedok pinjaman online ilegal. Penipuan sering kali dimulai dari iklan di media sosial atau pesan melalui aplikasi perpesanan. Jangan tergoda dengan janji manis, dan selalu pastikan legalitas perusahaan pemberi pinjaman.

3. Jangan klik tautan dari sumber tidak jelas

Salah satu modus penipuan yang banyak digunakan adalah teknik phishing, di mana pelaku mengirimkan tautan mencurigakan yang bisa mencuri data pribadi Anda. Jika Anda menerima pesan yang mengarahkan ke formulir online atau situs tidak dikenal, abaikan atau laporkan. Selalu akses informasi pinjaman dari situs resmi atau aplikasi terpercaya yang tersedia di toko aplikasi resmi seperti Google Play Store atau Apple App Store.

Baca juga: Satgas PASTI: Waspadai modus penipuan keuangan jelang Lebaran

4. Hubungi kontak resmi OJK untuk konfirmasi

Jika Anda masih ragu, Anda dapat menghubungi Kontak OJK melalui beberapa kanal resmi, seperti:

• Telepon: 157
• WhatsApp: 081 157 157 157
• Email: konsumen@ojk.go.id atau satgaspasti@ojk.go.id

Dengan melakukan konfirmasi langsung, Anda dapat memastikan keamanan dan keabsahan penyedia layanan pinjaman. OJK juga memiliki layanan pengaduan dan pusat penanganan penipuan transaksi keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Memastikan legalitas pinjaman online sangat penting untuk melindungi diri dari risiko penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Dengan mengikuti empat langkah di atas yaitu dengan memeriksa di situs resmi OJK, waspada terhadap tawaran menggiurkan, menghindari tautan mencurigakan, dan menghubungi OJK untuk konfirmasi Anda bisa mengajukan pinjaman dengan aman dan nyaman.

Selalu bijak dalam mengambil keputusan keuangan, terutama di masa-masa menjelang Lebaran yang rawan akan modus penipuan.

Baca juga: Waspada, ini lima modus penipuan yang marak terjadi jelang Lebaran

Baca juga: OJK Kepri terima 40 laporan soal entitas ilegal hingga 20 Maret 2025

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali melakukan perombakan struktural. Pada Kamis (27/3), Menteri PU, Dody Hanggodo, resmi melantik 19 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan kementerian tersebut.

Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah reorganisasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sambutannya, Menteri Dody menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya. Ia pun menyampaikan harapannya agar mereka dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

“Saya percaya bahwa saudara sekalian mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanah yang diberikan,” ujar Menteri Dody. Berikut adalah daftar lengkap pejabat baru di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang baru saja dilantik, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Baca juga: Anggota DPR F-PDIP minta PU pastikan perbaikan jalan tertangani jelang mudik

Daftar pejabat yang dilantik

Direktorat jendral cipta karya

Pada direktorat jenderal cipta karya, sejumlah pejabat baru telah dilantik untuk mengisi berbagai posisi strategis. Berikut adalah nama-nama mereka:

1. Riono Suprapto, S.E., S.T., M.T. menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya.

2. Ir. Dian Irawati, M.T. dipercaya sebagai Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan.

3. Ir. Johannes Wahju Kusumosusanto, M.U.M. menempati posisi sebagai Direktur Penataan Bangunan.

4. Ir. Anang Muchlis, Sp.PSDA ditunjuk sebagai Direktur Air Minum.

5. Ir. Prasetyo, M.Eng. mengemban tugas sebagai Direktur Sanitasi.

6. Cakra Nagara, S.T., M.E., M.T. diangkat sebagai Direktur Pengembangan Kawasan Strategis.

7. Bisma Staniarto, S.T., M.Si. menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Intern.

Baca juga: Kementerian PU: Hilirisasi baja kunci wujudkan Astacita Presiden RI

Direktorat jenderal prasarana strategis

Sejumlah pejabat baru juga telah dilantik untuk mengisi posisi penting di direktorat jenderal prasarana strategis. Berikut adalah daftar pejabat yang mendapat amanah baru:

8. Ir. Essy Asiah, M.T. dipercaya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

9. Usman Hermanto, S.T., M.Eng. menjabat sebagai Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis.

10. Jonny Zainuri Echsan, S.T., MCM diangkat sebagai Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan.

11. Ir. Tanozisochi Lase, M.Sc. ditugaskan sebagai Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya.

12. Ir. Agung Hari Prabowo, M.T. menempati posisi sebagai Direktur Kepatuhan Intern.

Baca juga: Wamen PU: Sungai Cileungsi dan Cikeas masuk paket pengendalian banjir

Inspektorat jenderal Kementerian PUPR

Pelantikan pejabat baru juga dilakukan di lingkungan inspektorat jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berikut adalah nama-nama pejabat yang menempati jabatan baru:

13. Ir. Djaya Sukarno, M.Eng. dipercaya sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal.

14. Ketut Jayada, S.T. ditunjuk sebagai Inspektur I.

15. Nikmatullah, S.T., M.T. mengemban tugas sebagai Inspektur II.

16. Muhammad Rizal, S.T., Sp-1 menempati posisi sebagai Inspektur III.

17. Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T. diangkat sebagai Inspektur IV.

18. Ir. Subaiha Kipli, M.T. dipercaya sebagai Inspektur V.

19. Dr. Lulus Mustofa, S.H., M.H. menjabat sebagai Inspektur VI.

Dengan pelantikan ini, diharapkan para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian dengan profesionalisme serta integritas tinggi demi meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Kementerian PUPR.

Baca juga: Menteri PU: Semua Posko Mudik Kementerian PU dilengkapi alat berat

Baca juga: Menteri Dody lepas 473 peserta Mudik Gratis Kementerian PU

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemimpin partai sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, dilarang menjadi pejabat pemerintah di negara Eropa tersebut setelah dipidana dalam kasus penggelapan. Putusan pengadilan ini membuat harapan Le Pen menjadi presiden di Prancis, pupus.

Pengadilan menjatuhkan hukuman tak boleh menjadi pejabat publik selama 5 tahun. Le Pen, sebagai pemimpin partai National Rally (NR/Gerakan Nasional) padahal disebut punya peluang besar memenangi pemilu 2027 di Prancis.

Le Pen diputus bersalah menyalahgunakan anggaran belanja Uni Eropa. Selain dilarang menjadi pejabat pemerintah, Le Pen dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun dan denda US$ 108.200.

Pengacara Le Pen menyatakan kliennya akan mengajukan banding. Meskipun upaya banding menunda hukuman penjara dan denda, larangan mengisi posisi di pemerintahan langsung berlaku sejak putusan hakim.

Presiden Partai RN dan tangan kanan Le Pen, Jordan Bardella mengklaim Le Pen diperlakukan tidak adil.

“Hari ini, Marine Le Pen tidak hanya dijatuhkan hukuman secara tidak adil. Demokrasi Prancis dibunuh!” kata Bardella.

Le Pen, yang sudah tiga kali mencalonkan diri menjadi presiden, menyatakan pemilu 2027 adalah upaya terakhirnya. Kini, ia berharap bisa membatalkan putusan hakim sebelum pemilu.

Sekutu Le Pen di Prancis dan pemimpin partai sayap kanan radikal di negara-negara lain di Eropa kompak mengutuk putusan hakim atas Le Pen.

Kasus yang melibatkan Le Pen juga menyeret puluhan anggota partai RN. Mereka diputus bersalah dalam mengalihkan anggaran US$ 4,44 juta dari Parlemen Eropa untuk kepentingan partai. Partai RN bersikeras menyatakan dana tersebut digunakan secara legal.

(dem/dem)