Uncategorized

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengantongi nama menteri yang akan memimpin Badan Penerimaan Negara. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Namun, tugas dan fungsi dari badan tersebut belum cukup jelas.

“Badan Penerimaan Negara nanti akan jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan bagian dari rencana Prabowo dan wakil terpilihnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk memecah Kementerian Keuangan. Direktorat yang menangani urusan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta bea dan cukai bakal dilebur menjadi badan baru setingkat kementerian.

Rencana Prabowo membentuk kementerian tersebut (mulanya Badan Otorita Penerimaan Negara) telah tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Berdasarkan rancangan itu, badan yang nanti akan disebut Kementerian Penerimaan Negara itu bakal bertugas meningkatkan rasio pajak supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menyediakan ruang belanja yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan.

Adapun, pemerintah menargetkan rasio pajak untuk tahun depan sebesar 10 hingga 12 persen dari produk domestik bruto. Selain itu, Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak untuk 2025 ditargetkan sebesar Rp2.189,3 triliun, atau tumbuh 13,9 persen dari outlook 2024.

Menurut Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Muchamad Arifin, pertumbuhan pajak pada 2025 akan ditopang oleh pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas, serta pajak pertambahan nilai (PPN) & pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Pemerintahan baru kini tampak masih merumuskan tugas Kementerian Penerimaan Negara, termasuk mendefinisikan ulang peran Kementerian Keuangan. Hingga saat ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran belum membeberkan apa saja fungsi badan tersebut.

Ekonom sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengatakan Badan Penerimaan Negara dapat berperan menyediakan ruang fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Belanja yang dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun dalam APBN 2025 dinilai kurang untuk hal itu.

Menurut hitungannya, sebanyak Rp1.353 triliun atau sekitar 45 persen dari pendapatan negara akan habis untuk membayar utang, baik yang jatuh tempo maupun bunga utang. Total pendapatan negara ia perkirakan berada di angka Rp3.003 triliun tahun depan.

“Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN,” kata Dradjad di acara Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Jakarta yang ditayangkan di kanal YouTube Katadata Indonesia pada Rabu, 9 September 2024.

Ia mengatakan BPN belum banyak didiskusikan, tetapi badan itu harus mengandung tiga unsur transformasi. Ketiga unsur yang dimaksud adalah transformasi kelembagaan, transformasi teknologi, dan transformasi kultur.

Oyuk Ivani Siagian dan Vindry Florentin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Direktur Net TV Tegaskan Tidak Ada PHK Karyawan setelah Jajaran Direksi Mengundurkan Diri

TEMPO.CO, Jakarta – Bank DKI resmi membeli hak penamaan atau naming rights Stasiun Bundaran HI milik PT MRT Jakarta (Perseroda). Hal itu membuat Stasiun Bundaran HI kini telah resmi berganti nama menjadi Stasiun Bundaran HI Bank DKI.

Hadir dalam agenda peresmian Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo, serta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, yang mewakili Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono.

“Hari ini Alhamdullilah tadi sudah kita tandatangani (kontrak hak penamaan stasiun) bersama antara pak Dirut Bank DKI dan saya,” ujar Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, dalam acara peresmian Stasiun Bundaran HI Bank DKI pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Kerja sama dengan Bank DKI ini, kata Tuhiyat, bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, Bank DKI dan MRT Jakarta sudah pernah bekerja sama dalam hal payroll system. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dalam pengadaan E-Wallet dari sisi multipay untuk memberikan alternatif kartu untuk tapping bagi pengguna MRT.

Tuhiyat mengatakan, kerja sama ini akan berjalan selama tiga tahun. Ia sendiri berharap ada kerja sama jangka panjang antara MRT Jakarta dengan Bank DKI dalam hak penamaan Stasiun Bundaran HI. 

“Kita untuk sementara kolaborasi dengan Bank DKI sebetulnya kita jangka panjang ya, tapi untuk first step, hanya untuk first step sementara kita selama tiga tahun (kontraknya),” kata Tuhiyat.

Tuhiyat tidak mengatakan nilai kontrak dari kerja sama ini. Namun, ia menyebut, pembelian hak penamaan ini memberikan kontribusi sekitar 30-40 persen. Pendapatan ini menjadi alternatif pendapatan non-operasional bagi MRT Jakarta yang dianggap penting untuk dapat mempertahankan stabilitas keuangan perusahaan. Ia hanya mengatakan kerja sama ini menjadi perwujudan kolaborasi antar badan usaha milik daerah (BUMD) di Jakarta.

Dengan adanya peresmian hari ini, total sudah ada 8 stasiun MRT yang sudah terbeli hak penamaannya dari total 13 stasiun yang ada. Stasiun tersebut adalah Stasiun Bundaran HI Bank DKI, Stasiun Dukuh Atas BNI, Stasiun Senayan Mastercard, Stasiun Blok M BCA, Stasiun Farmawati Indomaret, Stasiun Setiabudi Astra, Stasiun Istora Mandiri, serta Stasiun Lebak Bulus Grab.

Sementara itu, 5 stasiun yang masih belum terbeli hak penamaannya adalah Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Haji Nawi, Stasiun ASEAN, Stasiun Blok A, dan Stasiun Cipete Raya.

Pilihan Editor: Jokowi Minta Penyebab Deflasi Beruntun Dicek Betul, Ini Penjelasan Ekonom