Uncategorized

TEMPO.CO, Jakarta – Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI mengapresiasi langkah penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi.  Ketiga tersangka diduga terlibat pemberian fasilitas kredit BNI Wirausaha (BWU) dengan nilai kerugian sebesar Rp125 miliar.

Sekretaris perusahaan BNI, Okki Rushartomo mendukung penuh langkah yang diambil oleh pihak berwenang dalam mengusut dugaan penyalahgunaan tersebut. Ia juga mengatakan Perseroan berkomitmen bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.

“Kasus ini terungkap atas laporan dari BNI yang merupakan bentuk sikap tegas BNI terhadap adanya perbuatan melawan hukum,” kata Okki dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Menurutnya, hal itu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Ia menambahkan, BNI senantiasa menyalurkan fasilitas pembiayaan, termasuk KUR dan BWU, sesuai dengan prosedur dan prinsip kehati-hatian yang berlaku

Sebagai informasi, kasus ini diduga melibatkan orang dalam bank plat merah itu serta koperasi simpan pinjam selaku penerima fasilitas kredit. Ketiga tersangka itu yakni Ketua KSP MUMS Saptadi, Manager Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri Semboro (KSP MUMS) Ika Anjarsari Ningrum, dan Kepala Cabang BNI Jember Tahun 2018-2023 MFH.  Saat ini tersangka ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya.

“Penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari ke depan, sejak tanggal 9 Oktober 2024,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 Oktober 2024.

Ketiga tersangka dijerat dengan pasal sangkaan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kasus ini terjadi pada 2021-2023 ketika BNI Kantor Cabang Jember menyetujui permohonan fasilitas kredit BWU yang diajukan oleh KSP MUMS. Pengajuan kredit itu mengatasnamakan petani tebu, khususnya yang berada di wilayah Jember dan Bondowoso.

Salah satu syarat pengajuan kredit adalah, petani tebu yang bermitra dengan Pabrik Gula Semboro dengan kerjasama kontrak giling dan adanya Surat Keterangan Kelolaan lahan tebu dalam bentuk Rencana Kerja Usaha (RKU). RKU ini diajukan oleh pengurus KSP MUMS ke BNI mengatasnamakan petani tebu masing masing rata-rata seluas 40 Ha. Namun kenyataannya, banyak petani tebu tidak memiliki lahan, bahkan bukan sebagai petani tebu.

Selain itu, berdasarkan ketentuan, penyaluran kredit harus rekomendasi oleh PG Semboro. Namun faktanya rekomendasi atas calon debitur justru diterbitkan oleh KSP MUMS. Meski syarat pengajuan kredit tidak memenuhi ketentuan, MFH selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Jember tetap menyetujui dan memutus memberikan kredit.

“Bahwa RKU yang menjadi lampiran dalam pengajuan kredit BWU, ternyata tidak dibuat oleh PG Semboro, akan tetapi dibuat oleh pengurus KSP MUMS dan sebagian besar tanda tangan para pihak dipalsukan,” ungkap Mia.

Modus yang digunakan oleh tersangka yaitu kredit topengan dan kredit tempilan. Kredit topengan adalah pengajuan kredit dengan menggunakan nama orang lain dan seluruh uang pinjaman dikuasai oleh orang lain yang bukan debitur. Sedangkan kredit tempilan adalah kredit yang uangnya digunakan sebagian oleh debitur dan sebagian lagi digunakan oleh orang lain yang bukan debitur.

David Priyasidarta berkontribusi dalam artikel ini.

Pilihan Editor: Kejaksaan Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Kredit BNI Jember Senilai Rp 125 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta – Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik kandung dari presiden terpilih Prabowo Subianto, mengatakan program makan bergizi gratis tidak diwajibkan. Menurut Hashim, jika nantinya anak-anak tidak mau memakan makanan yang disediakan, itu boleh-boleh saja. 

“Pemerintah tidak mau wajibkan anak. Kalau anak nggak mau makan, nggak ada paksaan kok. Kalau orang tuanya nggak mau anaknya makan, ya nggak apa-apa,” ujar Hashim dalam pidatonya di agenda Dialog Kebangsaan Forum Masyarakat Indonesia Emas, di APL Tower Central Park, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. 

Hashim mengatakan, ia menyadari masih ada beberapa bagian masyarakat yang kukuh menolak adanya program ini. Oleh karena itu, Hashim menegaskan, pemerintah tidak akan mewajibkan program ini untuk diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. 

“Mungkin anak-anak yang nggak setuju itu obesitas mungkin ya. Mungkin terlalu gemuk. Mungkin sudah gemoy ya, ikuti Pak Prabowo,” ujarnya. 

Namun, Hashim menyebutkan, di lapangan masih banyak anak-anak yang membutuhkan sarapan. Bahkan dari beberapa kali proyek percontohan atau pilot project makan bergizi gratis dilakukan, banyak anak-anak yang tidak menghabiskan makanannya karena dibawa pulang untuk makan siang. 

Ia mengklaim ada sekitar 41 persen dari total 78 juta anak di Indonesia yang tidak sarapan. Itu artinya sekitar 30 juta anak bangun tiap pagi tidak sarapan sebelum memulai aktivitasnya. Hashim menyebut dia tak sanggup bila tak sarapan. 

“Kalau saya tidak makan sarapan pagi, saya 5 jam rapat, rapat, rapat. Terus apa lagi berikan kuliah seperti ini sekarang, mungkin berat,” kata Hashim. 

Hashim menekankan kembali pentingnya program makan bergizi gratis ini. Menurutnya, anak-anak yang ada sekarang, maupun yang akan lahir nanti, harus dipastikan mendapatkan gizi yang baik dan terpenuhi. Hal ini dalam rangka memenuhi target Indonesia Emas 2045, di mana anak-anak yang ada sekarang akan menjadi angkatan kerja.

“Anak-anak yang lahir tahun ini atau tahun depan akan menjadi angkatan kerja 20 tahun lagi. Maka kita harus siap dan kita harus mulai sekarang,” ucap Hashim.

Pilihan Editor: PUPR: Lembaga Asal China Berminat Kerja Sama Bangun Proyek Tanggul Laut Raksasa Prabowo