by admin admin No Comments

Dorong Anak Muda Prioritaskan Produk Lokal, Zulhas: Untuk Tekan Impor Ilegal

TEMPO.CO, Jakarta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong generasi muda memprioritaskan produk lokal untuk tekan produk impor ilegal. Dengan adanya bonus demografi, Zulhas menilai pilihan belanja dan penggunaan produk lokal anak muda akan berpengaruh kepada perekonomian. Hal ini disampaikan Zulhas saat menghadiri sosialisasi Kecintaan Produk Dalam Negeri di SMAN 53 Jakarta, Jakarta Timur, Senin, 14 Oktober 2024.

“Semua punya peran dalam tercapainya Indonesia Emas 2045, dan itu dapat dimulai dari hal sederhana yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Salah satunya adalah memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri,” ucap Zulhas, dikutip dari keterangan tertulis.

Zulhas mengatakan, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem perekonomian yang berpihak pada produsen lokal sekaligus mengurangi banjirnya produk impor ilegal. Hal ini dia nilai akan menjadi kian efektif jika diiringi peran serta generasi muda yang bangga menggunakan dan memperkenalkan produk dalam negeri kepada masyarakat.

“Semakin banyak yang berminat dan memilih penggunaan produk dalam negeri yang kini kualitasnya semakin baik, maka produk impor ilegal juga akan dapat ditekan peredarannya,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, mengaku putus harapan karena kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tak kunjung membaik dalam satu tahun belakangan. Dia merasa, berbagai regulasi dan satuan tugas bentukan pemerintah tak kuasa menopang lesunya industri akibat banjir impor dari Cina.

Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, menjelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto, Nandi meminta pemerintah berfokus mengampanyekan masyarakat agar membeli produk-produk dalam negeri. Menurut dia, imbauan itu keluar dan dsampaikani dari level presiden hingga pejabat-pejabat di tingkat daerah. “Saat ini hanya itu yang bisa kami harapkan,” ucapnya saat dihubungi Tempo, Sabtu malam, 28 September 2024.

Sejak 2021, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi mengatur industri TPT, dari pengenaan bea masuk tambahan hingga relaksasi impor. Nyatanya, Nandi mengatakan kebijakan-kebijakan itu tak efektif. Para importir tak jera memasukkan barang-barang jadi secara ilegal dari luar negeri. Akibatnya, kata dia, banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Industri TPT sedikit mendapatkan angin segar tatkala momentum pemilihan kepala darah (pilkada) menyeruak pada tahun ini. Para pengusaha konveksi yang mengerjakan pesanan seragam sedikit terbantu oleh banyaknya permintaan pembuatan baju partai. Dengan momentum ini, dia mengklaim produksi terdongkrak hingga 30 persen. Namun, para pengusaha ritel masih berat untuk bangkit.

Pilihan editor: Momen Tepat untuk Investasi Dolar AS, Analis: Tunggu Rupiah di Bawah Rp15 Ribu

by admin admin No Comments

Kemenhub Revitalisasi Stasiun Klaten untuk Perkuat Sektor Pariwisata

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevitalisasi Stasiun Klaten di Jawa Tengah untuk memperkuat sektor pariwisata di kawasan tersebut.

“Hari ini saya sengaja ke Stasiun Klaten. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi saat itu, stasiun ini harus direvitalisasi,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di sela meninjau Stasiun Klaten, Minggu, 13 oktober 2024 seperti dikutip Antara.

Menhub mengatakan revitalisasi tersebut merupakan beautifikasi untuk mendukung aglomerasi Solo-Klaten-Yogyakarta-Purworejo untuk menjadi satu kesatuan.

“Apalagi rute ini banyak orang laju atau pulang hari. Dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dari satu titik yang merupakan peninggalan sejarah perlu kami revitalisasi sesuai bentuk aslinya,” kata Budi Karya.

Budi Karya mengatakan revitalisasi tersebut tetap memperhatikan tata arsitek yang cantik dengan mempertahankan bentuk asli bangunan lama.

“Kami juga merencanakan membangun stasiun di seberang arah terminal. Jadi stasiun ini akan untuk jarak jauh, sedangkan di sebelah selatan itu untuk perjalanan lokal yang sehari bisa 24 perjalanan,” kata Menhub.

Scroll Untuk Melanjutkan

Stasiun Klaten merupakan bagian dari jalur kereta api pertama di Indonesia yang diresmikan pada 9 Juli 1871 dan juga stasiun pertama yang dibangun di antara Solo-Yogya. Menhub mengatakan beautifikasi Stasiun Klaten dilakukan untuk mengedepankan kenyamanan pelanggan.

Pada tinjauannya di Stasiun Klaten, Menhub sempat berinteraksi dengan sejumlah penumpang yang menunggu kereta api.

Selain itu, Budi Karya juga meninjau beberapa ruangan yang ada di dalam stasiun serta kawasan parkir di stasiun.

“Harapannya, Klaten memiliki titik-titik yang cantik untuk dikembangkan sebagai pariwisata, termasuk yang punya hobi kuliner, di sini bisa ada kuliner yang enak, seperti ayam atau garang asem,” kata Budi Karya.

Pilihan Editor: Ditagih Rp 8,79 Triliun, VIVA Milik Keluarga Bakrie Siapkan Skema Bayar Tunai Bertahap dan Konversi Utang Jadi Ekuitas

by admin admin No Comments

Selain Adaro dan Arutmin, Muhammadiyah Minta Opsi Eks Tambang Lain

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa pemerintah akan segera memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Muhammadiyah, selaku organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Indonesia.

Bahlil menjelaskan bahwa Muhammadiyah sejatinya telah menerima tawaran terkait jatah pengelolaan tambang bekas milik PT Adaro Energy Tbk. atau PT Arutmin Indonesia.

Namun, ormas tersebut juga dikabarkan mengajukan permohonan untuk wilayah tambang lain yang masih dalam tahap pertimbangan.

“Kita kasih Muhammadiyah, kita kasih yang kita sudah siapkan itu kan antara Arutmin sama Adaro. Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat yang lain. Nanti kita lagi pertimbangkan ya,” kata Bahlil di Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Adapun, saat ditanya mengenai lokasi alternatif yang diinginkan Muhammadiyah, Bahlil menyebutkan bahwa permintaan tetap berada di sekitar wilayah yang sama.

Ndak, mintanya di sekitar itu tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi,” ujarnya.

Selain Muhammadiyah, Bahlil menyatakan bahwa ormas lain seperti Persatuan Islam (Persis) juga tengah diproses untuk menerima WIUPK. “Oh kita kasih. Tahunya semua lagi dalam proses. Persis kemarin ya PIC nya sudah telepon saya,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, dua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan terbesar di Indonesia secara resmi menyatakan minatnya mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang diberikan oleh pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dua Ormas Keagamaan itu adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Sejatinya, masih ada beberapa Ormas Keagamaan lain yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan juga Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Meski demikian, kedua ormas tersebut belum menyatakan ketertarikannya untuk mengelola sektor pertambangan.

(luc/luc)


Next Article Ambil ‘Jatah’ Tambang dari Jokowi, Muhammadiyah Mau Perkuat Dakwah