Jakarta, CNBC Indonesia – Israel telah mengabaikan kekhawatiran Uni Eropa (UE) tentang kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Gaza.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell dalam sebuah surat kepada menteri luar negeri UE, menurut beberapa laporan media.
Dalam suratnya, Borrell dilaporkan mengutip “kekhawatiran serius tentang kemungkinan pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza” dan menyatakan bahwa “sejauh ini, kekhawatiran ini belum ditangani secara memadai oleh Israel.”
“Berdasarkan pertimbangan di atas, saya akan mengajukan usulan agar UE menggunakan klausul hak asasi manusia untuk menangguhkan dialog politik dengan Israel,” tulisnya, seperti dilaporkan RT, Jumat (15/11/2024).
Sementara diplomat utama UE menyarankan penangguhan hubungan politik untuk mengirim “sinyal kuat” ke Yerusalem Barat agar memperhatikan kekhawatiran atas tindakan IDF. Hal ini dilaporkan oleh Reuters dan beberapa media lain, mengutip sumber diplomatik dan surat Borrell.
Foto: Sebuah tank Israel memasuki Jalur Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, di persimpangan Kerem Shalom di Israel selatan, 11 November 2024. (REUTERS/Amir Cohen) Sebuah tank Israel memasuki Jalur Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, di persimpangan Kerem Shalom di Israel selatan, 11 November 2024. (REUTERS/Amir Cohen)
Menurut beberapa sumber diplomatik yang dikutip oleh media,Borrell juga menyampaikan usulannya selama pertemuan dengan diplomat UE pada Rabu, dan diharapkan akan mencoba meresmikannya pada pertemuan menteri luar negeri UE awal minggu depan.
Keputusan tersebut akan memerlukan persetujuan bulat dari semua 27 negara anggota. Salah satu sumber diplomatik menyatakan skeptisisme terhadap inisiatif tersebut, dengan mengatakan bahwa itu adalah “kejutan total” dan bahwa “harapan yang meluas adalah bahwa itu tidak akan disetujui.”
UE mempertahankan dialog politik rutin dengan Israel sebagai bagian dari Perjanjian Asosiasi UE-Israel, yang mulai berlaku pada tahun 2000, dan menyatakan bahwa hubungan antara keduanya didasarkan pada penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.
Perang Israel dengan Hamas dan pengepungan Gaza telah menuai kritik internasional dalam beberapa bulan terakhir, termasuk ancaman sanksi. Yerusalem Barat baru-baru ini mengalami penurunan dukungan Barat yang terus-menerus karena meningkatnya jumlah korban tewas dan krisis kemanusiaan yang semakin dalam di daerah kantong tersebut.
PBB juga mengutuk apa yang disebutnya pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional oleh Israel. Pemerintah Israel telah menolak laporan tersebut dan menyatakan bahwa mereka bertindak “sesuai dengan prinsip-prinsip pembedaan dan proporsionalitas.”
Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran terhadap kelompok militan Hamas yang bermarkas di Gaza setelah melakukan serangan mendadak ke bagian selatan Negara Yahudi itu pada 7 Oktober 2023.
Operasi IDF telah merenggut lebih dari 40.000 nyawa dan melukai lebih dari 92.401 lainnya, menurut otoritas kesehatan Palestina. Menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB, hampir 70% dari mereka yang tewas di Gaza sejauh ini adalah wanita dan anak-anak.
(tfa/wur)
Saksikan video di bawah ini:
Investor Asing Kabur, IHSG Anjlok-Israel Suruh Warga Tak Usah ke Eropa
Jakarta, CNBC Indonesia – Perang Israel di Timur Tengah belum juga usai. Pasukan zionis secara konstan masih terus menyerang wilayah Gaza di Palestina hingga Lebanon.
Di sisi lain, Komite PBB kini mengatakan metode perang Israel di Gaza sejalan dengan “genosida”, termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.
Berikut update terkait situasi di wilayah Timur Tengah saat ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Kamis (14/11/2024):
PBB Sebut Metode Perang Israel di Gaza adalah Genosida
Komite khusus PBB untuk menyelidiki praktik Israel telah merilis laporan yang menyatakan bahwa korban sipil massal dan kondisi yang mengancam jiwa “sengaja dipaksakan” kepada warga Palestina di Gaza oleh tentara Israel. Menurut mereka, ini adalah genosida.
“Sejak awal perang, pejabat Israel secara terbuka mendukung kebijakan yang merampas kebutuhan pokok warga Palestina yang dibutuhkan untuk bertahan hidup – makanan, air, dan bahan bakar,” kata komite tersebut dalam siaran pers, seperti dikutip Al Jazeera.
“Pernyataan-pernyataan ini beserta campur tangan sistematis dan melanggar hukum terhadap bantuan kemanusiaan memperjelas niat Israel untuk memanfaatkan pasokan penyelamat jiwa demi keuntungan politik dan militer,” lanjutnya.
Temuan laporan tersebut – bahwa Israel sengaja menahan bantuan dari Jalur Gaza, menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, dan ceroboh dalam menimbulkan korban sipil – konsisten dengan kecaman PBB dan kemanusiaan lainnya atas tindakan Israel.
Meski begitu, istilah “genosida” jarang diterapkan pada perang Israel di Gaza oleh badan mana pun yang terkait dengan PBB.
HRW: Pengungsian Paksa oleh Israel di Gaza Adalah Kejahatan Perang
Pihak berwenang Israel telah menyebabkan pengungsian paksa besar-besaran dan disengaja terhadap warga Palestina di Gaza, yang merupakan kejahatan perang. demikian temuan laporan baru oleh Human Rights Watch (HRW).
Organisasi hak asasi manusia internasional tersebut menganalisis citra satelit, perintah evakuasi paksa Israel, dan pernyataan pejabat senior Israel untuk menunjukkan bahwa pihak berwenang di Israel secara sengaja dan permanen membuat warga Palestina tidak mungkin kembali ke sebagian besar wilayah Gaza.
“Pasukan Israel telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur air, sanitasi, komunikasi, energi, dan transportasi di Gaza serta sekolah dan rumah sakitnya” dan “secara sistematis menghancurkan kebun buah, ladang, dan rumah kaca”, kata penulis laporan Nadia Hardman kepada wartawan dalam konferensi pers sebelum laporan tersebut dirilis pada Kamis.
Israel Selidiki Pembunuhan di Gaza Utara Terkait Pelanggaran Hukum Internasional
Surat kabar Israel Haaretz melaporkan, militer telah mengidentifikasi “sedikitnya 16” serangan di Gaza utara yang akan diselidiki karena berada di bawah pengawasan internasional yang ketat atas serangannya di wilayah tersebut.
Sejak 6 Oktober, Israel tanpa henti mengebom Gaza utara, menewaskan sedikitnya 1.000 orang, memutus jalur bantuan ke wilayah tersebut, dan menghancurkan banyak rumah dan bangunan lain dalam apa yang banyak orang katakan sebagai upaya pembersihan etnis.
Haaretz melaporkan, militer mengalami kesulitan membenarkan skala pembunuhan dan penghancuran tersebut.
Penyelidikan atas serangan antara 21 Oktober dan 2 November akan dilakukan oleh “Mekanisme Staf Umum untuk Penilaian Pencari Fakta, alias Mekanisme FFA”, menurut harian tersebut.
“Pemeriksaan ini dilakukan jika ada kecurigaan bahwa serangan itu tidak proporsional, atau melampaui hukum internasional,” lapornya. “Sistem investigasi Staf Umum mengirimkan rekomendasinya kepada Advokat Jenderal Militer, yang memutuskan apakah akan membuka investigasi kriminal.”
Mengutip organisasi hak asasi manusia, laporan tersebut menambahkan bahwa, berdasarkan rekam jejaknya, apa yang disebut mekanisme akuntabilitas ini akan digunakan untuk menutupi tindakan ilegal tanpa mengarah pada investigasi kriminal apa pun.
“Investigasi Mekanisme FFA berlangsung selama bertahun-tahun (dibandingkan dengan beberapa hari atau minggu di angkatan darat lain), dan sebagian besar ditutup tanpa memulai investigasi kriminal terhadap mereka yang terlibat,” kata Haaretz.
Rencana Baru Menteri Israel, Minta Rebut Banyak Tanah di Gaza
Menteri Pemukiman Israel Orit Strock mengatakan kepada surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, ia menyarankan pemerintah bahwa Israel perlu “merebut lebih banyak tanah di Gaza sehingga Hamas memahami bahwa ada harga yang tidak ingin mereka bayar”.
“Saya tidak akan setuju dengan penarikan pasukan kami dari Gaza, dan saya akan meninggalkan pemerintahan jika kami keluar dari Koridor Philadelphia,” katanya seperti dikutip media tersebut.
Strock juga mengatakan Israel harus mencaplok Tepi Barat yang diduduki, dengan mengklaim bahwa “hak nasional atas tanah di sana seharusnya hanya dimiliki oleh orang Israel.
“Orang Palestina dapat tinggal di Yudea dan Samaria, dan kami harus memberi mereka hak penuh sebagai manusia, tetapi mereka tidak akan dapat memberikan suara dalam pemilihan Knesset [parlemen Israel],” katanya, merujuk ke Tepi Barat dengan nama wilayah tersebut dalam Alkitab.
Strock menolak solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, dan mengatakan bahwa itu bukanlah solusi “melainkan bencana”.
Tentara Israel Tewas Berguguran di Lebanon
Sebanyak enam orang tentara Israel (IDF) dilaporkan tewas dalam sebuah serangan di Lebanon Selatan, Rabu (13/11/2024). Hal ini terjadi saat IDF masih terus berada di wilayah itu untuk menghabisi milisi Hizbullah.
Mengutip AFP, jumlah korban tewas ini membuat serangan Hizbullah kali ini menjadi hari paling mematikan bagi IDF. Kematian mereka berarti 47 tentara Israel telah tewas dalam pertempuran dengan Hizbullah sejak 30 September, ketika Israel mengirim pasukan darat ke Lebanon.
“Para tentara tewas selama pertempuran di Lebanon Selatan,” kata militer dalam sebuah pernyataan.
Pengumuman militer itu muncul setelah Menteri Pertahanan Israel yang baru, Israel Katz, mengatakan tidak akan ada pelonggaran dalam perang melawan Hizbullah.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di platform media sosial X membagikan gambar simbol Brigade Golani, yang merupakan unit tempat para tentara yang tewas itu berasal.
Sejak 23 September, Israel telah meningkatkan kampanye pengebomannya di Lebanon, terutama menargetkan benteng Hizbullah di Beirut selatan dan timur serta selatan negara itu. Pada 30 September, Israel mengirim pasukan darat.
Israel Klaim Bunuh 200 Pejuang Hizbullah di Lebanon dalam Seminggu
Tentara Israel mengklaim pihaknya telah menewaskan 200 pejuang Hizbullah serta menghancurkan lebih dari 140 peluncur roket milik kelompok tersebut di Lebanon selatan selama seminggu terakhir.
Dikatakan dalam sebuah pernyataan di Telegram bahwa serangan terbaru terhadap kemampuan ofensif Hizbullah, yang telah menargetkan wilayah Galilea barat Israel dan pusat negara itu, terjadi kemarin dan Selasa.
Pada Selasa, pesawat tempur Israel menewaskan kepala operasi batalion, kepala unit antipesawat batalion dan seorang komandan kompi di pasukan Radwan milik Hizbullah, klaim tentara.
Sementara Hizbullah belum mengumumkan kematian apa pun dalam seminggu terakhir.
Netanyahu Siap Caplok Tepi Barat Saat Trump Resmi Menjabat
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan akan melanjutkan rencana untuk merebut Tepi Barat, Palestina, saat Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.
Media Israel, KAN, melaporkan bahwa Netanyahu berniat mendorong kembali rencana aneksasi Tepi Barat yang sempat tertunda saat Trump masih menjabat Presiden AS dahulu.
Dalam pembicaraan tertutup, sang PM menyatakan bahwa dirinya akan memperkenalkan kembali plot aneksasi Tepi Barat dalam agenda pemerintahannya usai Trump resmi dilantik.
Dilansir dari Anadolu Agency, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Senin sempat menginstruksikan kepada Divisi Pemukiman dan Administrasi Sipil Israel untuk memulai pembangunan infrastruktur guna “menerapkan kedaulatan di Tepi Barat.
“Kami hampir menerapkan kedaulatan atas pemukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat) sebelum pemerintahan Biden,” kata Smotrich. “Sekarang waktunya bertindak.”
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Aksi Keji Israel Terus Bergulir, Puluhan Jiwa Tewas
Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi menteri terkaya dalam jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Hal ini bisa dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari laporan yang dirilis tanggal 26 Maret 2024 tersebut tercatat bahwa Sakti Wahyu Trenggono memiliki harta kekayaan sebesar Rp2,6 Triliun atau tepatnya Rp2.665.900.513.951. Harta tersebut di antaranya berasal dari 48 tanah dan bangunan sebesar Rp91.027.827.055 hingga surat berharga mencapai Rp2,2 triliun.
Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 3 November 1962 itu, merupakan seorang politikus sekaligus pengusaha. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Desember 2020 di Istana Negara berdasarkan Keppres Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dirinya menggantikan Edhy Prabowo yang menjadi tersangka KPK.
Berikut adalah rincian dari harta kekayaan Sakti Wahyu Trenggono berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Tanah dan bangunan Sakti memiliki berbagai aset tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa lokasi, seperti Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Boyolali, Karanganyar, hingga Buleleng, Bali.
Jumlah aset tanah dan bangunan ini mencapai nilai total Rp91.027.827.055, yang mencakup puluhan properti mulai dari lahan kosong hingga bangunan berukuran besar. Di antaranya, aset terbesar berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dengan luas 501 m²/232 m² yang bernilai Rp23.776.723.000.
Alat transportasi dan mesin Pada kategori kendaraan, Sakti memiliki beberapa kendaraan dengan nilai total Rp1.813.250.000. Ini terdiri dari sebuah Audi RS 5 Sedan tahun 2015 senilai Rp800.000.000, sebuah motor Honda Beat Solo tahun 2018 senilai Rp3.250.000, dan sebuah Mini Cooper S Countryman F60 Minibus tahun 2023 senilai Rp1.010.000.000.
Harta bergerak lainnya Kekayaan dalam kategori harta bergerak lainnya yang dimiliki Sakti mencapai Rp22.958.500.000. Harta ini biasanya mencakup barang berharga, koleksi, dan aset bergerak lainnya.
Surat berharga Sakti juga memiliki surat berharga dengan nilai total yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp2.227.009.518.100.
Surat berharga ini dapat berupa investasi dalam bentuk saham, obligasi atau instrumen investasi lainnya yang memberikan hasil dan melindungi nilai kekayaan.
Kas dan setara kas Kas dan setara kas yang dimiliki Sakti Wahyu Trenggono mencapai Rp156.109.589.895. Aset ini biasanya disimpan dalam bentuk likuid seperti rekening tabungan atau deposito yang memudahkan akses dan penggunaan kapan saja.
Harta lainnya Selain kategori-kategori di atas, Sakti juga memiliki harta lainnya dengan nilai sebesar Rp166.981.828.901. Harta ini mencakup berbagai aset yang tidak masuk dalam kategori sebelumnya, tetapi tetap memiliki nilai yang signifikan dalam portofolio kekayaannya.
Laporan keuangan ini menunjukkan bahwa beliau tidak memiliki hutang yang tercatat, sehingga total kekayaannya mencapai angka yang sama dengan total asetnya.
Total kekayaan bersih Secara keseluruhan, Sakti Wahyu Trenggono memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp2.665.900.513.951. Angka ini menggambarkan aset yang cukup besar dari seorang pejabat publik di posisi menteri.
Kekayaan ini terdiri dari berbagai bentuk investasi yang tersebar, mencerminkan diversifikasi aset yang luas di berbagai sektor.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi salah satu menteri terkaya dalam jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Dilansir melalui LHKPN yang telah dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per tanggal 26 Maret 2024, harta kekayaan pria kelahiran Surabaya 1 Oktober 1962 ini mencapai Rp411.677.681.844.
Kekayaan tersebut meliputi beberapa aset termasuk 7 tanah dan bangunan sebesar Rp107.895.026.002, kas dan setara kas Rp305.846.483.361, hingga surat berharga Rp56.434.996.702.
Berikut adalah rincian lengkap kekayaan Airlangga Hartarto.
Tanah dan bangunan Airlangga memiliki sejumlah properti di dalam maupun luar negeri, dengan total nilai sebesar Rp107.895.026.002. Beberapa di antaranya adalah:
Tanah dan bangunan seluas 680 m²/400 m² di Jakarta Selatan: Rp10.993.240.000
Tanah dan bangunan seluas 1.058 m²/600 m² di Jakarta Selatan: Rp13.280.690.000
Tanah seluas 3.400 m² di Gianyar: Rp122.400.000
Bangunan seluas 200 m² di Australia: Rp31.222.100.000
Tanah dan bangunan seluas 896 m²/575 m² di Jakarta Selatan: Rp31.749.220.000
Tanah seluas 40.455 m² di Manado: Rp5.097.330.000
Tanah dan bangunan seluas 276 m²/672 m² di Jakarta Selatan: Rp15.430.046.002
Alat transportasi dan mesin Total nilai kendaraan yang dimiliki Airlangga berada di angka Rp2.895.000.000, dan terdiri dari:
Mobil BMW 740 LI G12 CKD AT Tahun 2019: Rp825.000.000
Mobil Toyota Vellfire Tahun 2017: Rp725.000.000
Mobil Toyota Jeep LC 200 HDTP Tahun 2014: Rp1.000.000.000
Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2015: Rp165.000.000
Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2016: Rp180.000.000
Harta bergerak lainnya Airlangga memiliki harta bergerak lainnya dengan total nilai sebesar Rp873.500.000.
Surat berharga Airlangga total memiliki surat berharga senilai Rp56.434.996.702.
Kas dan setara kas Kas dan setara kas yang dimiliki oleh Airlangga bernilai Rp305.846.483.361, yang menjadi komponen terbesar dari kekayaannya.
Harta lainnya Selain harta-harta tersebut, Airlangga juga memiliki harta lainnya senilai Rp16.637.735.150.
Total kekayaan setelah dikurangi hutang Setelah memperhitungkan hutang sebesar Rp78.905.059.371, total harta kekayaan bersih Airlangga Hartarto adalah Rp411.677.681.844.
Dengan total kekayaan sebesar Rp411.677.681.844, Airlangga Hartarto adalah salah satu pejabat negara dengan aset yang cukup besar.
Kekayaannya yang signifikan ini mencerminkan stabilitas keuangan pribadi yang tinggi dan kapabilitas ekonomi dalam perannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Foto: Sebuah tank Israel memasuki Jalur Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, di persimpangan Kerem Shalom di Israel selatan, 11 November 2024. (REUTERS/Amir Cohen)
