“Ini bukan pernyataan kemenangan, ini adalah respons terhadap perkembangan “quick qount” yang berjalan sejauh ini masuk mengumpulkan suara sekitar 95 persen. Dan dari hasil itu ‘quick qount’ itu alhamdulillah Iqbal-Dinda dapat dukungan lebih 42 persen,” kata calon Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal disambut para pendukungnya di Posko Pemenangan Iqbal-Dinda di Jalan Majapahit, Kota Mataram, Rabu (27/11) dikutip dari Antara.
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, mengatakan komitmennya mendukung program 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, ada sekitar 1.200 hektare lahan Perumnas di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.
“Nanti kalau memang itu terpilih menjadi lahan yang akan dikembangkan, ada beberapa hal yang harus kita sama-sama lakukan,” kata Budi saat berbincang dengan Tempo di sela kunjungan ke aset Perumnas dan PT KAI di Depok, Rabu, 27 November 2024.
Menurutnya, mengingat lahan sekitar 1.200 hektare itu merupakan persediaan Perumnas maka apa pun bisa dikembangkan sesuai dengan kesepakatan yang dijalin bersama. Menurutnya, lahan tersebut berada di Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Sumatra.
“Di Jabodetabek cukup banyak, Makassar ada, Palembang, Kalimantan Selatan juga ada,” kata Budi.
Di sisi lain, Budi mengatakan, kontribusi Perumnas dalam program dengan lahan tersebut memang tidak terlalu signifikan terhadap keseluruhan rencana program 3 juta rumah Prabowo Subianto. Pasalnya, kata dia, akan ada banyak developer yang berpartisipasi dalam mega proyek tersebut.
Sebelumnya, rencana penggunaan lahan Perumnas untuk program 3 juta rumah sempat dibahas Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. Menurut Fahri, Perumnas bersedia bekerja sama jika Kementerian PKP berkenan untuk memanfaatkan lahan yang tersedia itu.
“Yang banyak itu ada di Perumnas 1.800 hektar, (menurut Perumnas) yang clear and clean itu 1.242 hektar tersebar di seluruh Indonesia,” lapor Fahri kepada Maruarar Sirait di dalam rapat pembahasan anggaran dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Kamis, 14 November 2024 dikutip dari kanal Youtube Kementerian PKP.
Pada rapat tersebut, Maruarar Sirait juga menugaskan perwakilan dari Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan Perumnas. Saat itu, dia menginstruksikan agar luasan tanah tersebut diklarifikasi dan disurvei agar bisa dipastikan penggunaannya untuk program 3 juta rumah.
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Tabungan Perumahan (Tapera) seharusnya bersifat sukarela, bukan wajib.
Tapera sempat menjadi kontroversi di penghujung pemerintahan Mantan Presiden Joko Widodo. Banyak pihak menilai program tersebut terlalu memberatkan rakyat.
“Kalau soal Tapera, ya, saya sampaikan apa adanya. Kalau menurut saya, Tapera adalah tabungan sukarela,” katanya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024).
“Saya ini orang yang mengerti bahasa Indonesia ya, jadi Tapera itu tabungan sukarela. Kalau kewajiban ya lain. Itu pendapat saya dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu,” tambahnya.
Dalam kesempatan lain, menteri yang akrab dipanggil Ara ini sempat meminta BP Tapera untuk merumuskan kebijakan lain, yang dapat menarik masyarakat untuk mau menabung dengan sukarela, bukan dengan paksaan.
Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.
Sebagai informasi, pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3% untuk simpanan Tapera paling lambat pada 2027.
Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.
Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.
Next Article Massa Buruh Geruduk Kantor Sri Mulyani Tolak Tapera, Jalan Ini Ditutup
Dalam mengubah sampah laut menjadi harta karun, Arimoto mulai dengan membilas plastik di air tawar lalu memilahnya berdasarkan warna. Arimoto kemudian memotong plastik menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan meletakkannya ke dalam cincin logam sebelum melelehkan plastik untuk membentuk cakram warna-warni yang dapat ditempelkan pada kuku palsu.
TEMPO.CO, Jakarta -Rumah sakit swasta PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) atau Siloam Hospitals mengumumkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi baru berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa, 26 November 2024. Politikus PDIP yang juga Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly duduk sebagai Komisaris Utama.
“Yasonna H. Laoly sebagai Komisaris Utama merupakan langkah maju yang signifikan bagi Siloam dalam memperkuat kerangka kepatuhan hukum dan tata kelola,” kata Direktur Utama David Utama dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, 26 November 2024.
David mengatakan Yasonna punya pengalaman puluhan tahun dalam pelayanan publik dan akademisi. Ia berharap Yasonna bisa membawa kepemimpinan visioner di dewan direksi. Dia menyebut langkah ini juga akan mendorong inovasi di bidang kesehatan. “Kepemimpinan Yasonna diharapkan dapat membawa Kepemimpinan Visioner untuk Inovasi Dewan Direksi yang baru diangkat,” kata David.
David mengatakan komisaris yang baru menghadirkan para pemimpin global terkemuka di bidang kesehatan seperti Toby Hall, serta seorang visioner strategis seperti Sigit Prasetya dan Andy Purwohardono. Siloam juga menunjuk David Utama sebagai Direktur Utama. Selain itu, ada juga jajaran direksi lain yaitu Gabriele Isacco Tironi, Surya Tatang, dan Richard Kidarsa.
“Siloam Hospitals memasuki babak baru dalam inovasi dan dampak. Bersama-sama, kami bertujuan untuk tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui ekspektasi pasien dan pemangku kepentingan kami,” kata David. David mengatakan Siloam juga mempertahankan anggota dewan sebelumnya seperti Atiff Gill, Daniel Phua, Kartini Sjahrir, dan Benny Haryanto Djie.