by admin admin No Comments

China Bangun Jembatan Tertinggi Dunia, Trip 1 Jam Jadi 1 Menit

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China terus menyelesaikan pembangunan Jembatan Huajiang Grand Canyon di wilayah Guizhou. Nantinya, jembatan ini digadang-gadang akan menjadi jembatan tertinggi di dunia.

Mengutip Newsweek, Senin (14/4/2025), jembatan ini akan berdiri setinggi 2.051 kaki di atas sebuah lembah, menjadikannya sebagai jembatan tertinggi di dunia. Untuk melihat ketinggian yang menakjubkan itu dalam perspektif, gedung pencakar langit tertinggi di AS, One World Trade Center, memiliki tinggi 1.776 kaki.

Jembatan Huajiang Canyon rencananya akan diresmikan bulan Juni mendatang setelah proses konstruksi selama 3 tahun. Meskipun mengalami kesulitan konstruksi di dataran tinggi, struktur tersebut dibangun jauh lebih cepat dari jadwal, dan menghabiskan biaya sekitar US$ 283 juta (Rp 4,7 triliun).

Pembangunan Jembatan Huajiang Canyon dimulai pada tahun 2022, di wilayah Guizhou, China barat daya. Jembatan ini terletak di atas sungai Beipan di dasar ngarai, dan mengurangi waktu tempuh melintasi ngarai dari lebih dari satu jam menjadi hanya satu menit.

Profesor teknik sipil di Universitas Calgary, Mamdouh El Badry, mengatakan bahwa meskipun pembangunan di ketinggian ini rumit, jembatan tersebut tetap selesai jauh lebih cepat daripada proyek sebesar ini di Barat.

“Di belahan dunia lain, proyek sebesar ini biasanya memakan waktu lima hingga 10 tahun dari peletakan batu pertama hingga selesai, tergantung pada faktor lingkungan, politik, dan logistik,” kata El Badry.

“Sebagai perbandingan, Jembatan Millau di Prancis, salah satu jembatan tertinggi di dunia, dibangun sekitar tiga tahun setelah lebih dari satu dekade perencanaan dan persetujuan. Jembatan Internasional Gordie Howe, yang menghubungkan Detroit ke Windsor dan direncanakan akan dibuka untuk lalu lintas pada musim gugur 2025, akan memakan waktu lebih dari tujuh tahun sejak peletakan batu pertama.”

China mendominasi daftar jembatan terbesar di dunia dan telah membangun banyak jembatan lebih cepat daripada negara-negara Barat. Negeri Panda juga menjadi rumah bagi enam jembatan tertinggi di dunia, delapan dari sepuluh jembatan tertinggi, dan 43 dari 50 jembatan teratas. Infrastruktur ini tersebar di seluruh negeri, tidak hanya terpusat di sekitar wilayah perkotaan besar.

Huajiang Grand Canyon bridge. (Tangkapan Layar The HighestBridgest.com )Foto: Huajiang Grand Canyon bridge. (Tangkapan Layar The HighestBridgest.com )
Huajiang Grand Canyon bridge. (Tangkapan Layar The HighestBridgest.com )

Hal ini sebagian disebabkan oleh geografi China. Wilayah barat dan barat daya negara tersebut sangat bergunung-gunung, dan melintasi wilayah seperti Guizhou tidak mungkin dilakukan dengan jalan tradisional, sehingga pembangunan struktur seperti Jembatan Huajiang Canyon menjadi penting.

Namun, El Badry mengatakan bahwa pendekatan unik China terhadap proyek konstruksi skala besar juga mempercepat pembangunan. Hal ini berbeda dari negara Barat yang membuka ruang kritik sehingga memperlambat proses pembangunan

“Selama 20 tahun terakhir, China telah mengadopsi pendekatan top-down terhadap infrastruktur, dengan mengutamakan proyek skala besar untuk mendorong pembangunan ekonomi dan konektivitas regional,” tambah El Badry.

“Hal ini mencakup investasi besar-besaran, lebih sedikit rintangan, dan proses persetujuan yang lebih efisien dibandingkan dengan banyak negara Barat yang sering menghadapi tinjauan lingkungan yang panjang, ketidakpastian pendanaan, dan pertentangan lokal, yang dapat menunda atau sering kali menghalangi upaya infrastruktur utama.”

(tps/tps)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Balas Trump, China Naikkan Tarif Impor AS Jadi 125%

Next Article Startup China di Ambang Kebangkrutan, Investor Uring-uringan Ancam Ini

by admin admin No Comments

Penghapusan Kuota Impor Dinilai Tak Serta Merta Memutus Pemburu Rente

TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menginginkan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan tarif impor. Alasannya, kebijakan berbasis tarif dinilai lebih inklusif dan bisa menghindari transaksi tak resmi antara importir dan pemerintah. “Ketika pemerintah mengubah rezim kuota impor menjadi rezim tarif sebetulnya yang terjadi transparansi, karena dengan tarif siapapun akan bisa mengimpor sepanjang dia membayar tarif yang ditentukan,” kata Khudori saat dihubungi, pada Ahad, 13 April 2025.

Menurut Khudori, wacana penghapusan kuota impor tidak serta merta memuluskan jalan para importir lantaran ada persyaratan yang mesti dipenuhi. Ia mencontohkan para pengimpor bawang yang harus mendapatkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) sebagai syarat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Pertanian. Pelaku usaha yang ingin mendapat RIPH harus wajib tanam sebanyak 5 persen dari kuota yang mereka ajukan.  

Ada juga transaksi yang harus dibayarkan para importir untuk mengantongi perizinan impor. “Itu enggak lepas dari kepentingan cuan juga di situ, ada proses perburuan rente yang diperebutkan di internal kementerian,” kata dia. 

Selain membuat para importir meski merogoh kantong untuk membayar fee tambahan, budaya transaksi tak resmi juga bisa melahirkan bias dalam pemberian izin impor. “Pihak-pihak tertentu difavoritkan, pihak-pihak yang lain disingkirkan,” ujar Khudori.

Menurut dia, budaya transaksi di bawah meja akan tetap terjadi sekalipun keran impor dibuka apabila tidak ada instrumen pengendali. “Apa itu instrumennya? Tarif salah satunya.” Bagi Khudori, selain membawa keadilan dalam proses izin impor, kebijakan tarif juga memberikan pengaruh positif untuk negara. Musababnya, negara bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari biaya impor. 

Dalam proses impor bawang putih, penelusuran Tempo mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pengalokasian RIPH dan SPI pada tahun ini. Dari 87 pelaku usaha penerima RIPH, tak ada satu pun yang merupakan pemain lama. Nama-nama dalam daftar itu semuanya baru. Perusahaan-perusahaan baru ini diduga merupakan perusahaan cangkang milik segelintir importir yang mendapat privilese dari pemerintah.

Jaya Sartika, anggota Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), tahun ini tak memperoleh jatah impor bawang putih. Pelaku usaha yang telah sepuluh tahun berkecimpung di bisnis importasi produk hortikultura itu telah mengajukan permohonan RIPH pada 8 Januari 2025. Tapi pengajuan tersebut ditolak. “Alasannya, kuota sudah penuh,” tuturnya kepada Tempo, Senin, 17 Maret 2025.

Sejumlah importir lama yang ditemui Tempo mengungkapkan cerita yang serupa dengan Jaya dan Herry. Menurut para importir, ada sekitar 300 pelaku usaha yang mengajukan RIPH. Permohonan ini sempat diproses dalam sistem. Mereka mendapat nomor urut pengajuan di atas 90 dan 100. Tapi tak ada satu pun dari pengajuan itu yang dikabulkan Kementerian Pertanian.

Dari pengajuan seorang importir yang dilihat Tempo dalam portal Sistem Nasional Neraca Komoditas, Kementerian Pertanian menyatakan permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut. “Rencana kebutuhan 2025 sudah terpenuhi sesuai dengan volume neraca komoditas (NK) hasil rapat koordinasi terbatas sebanyak 550 ribu ton,” demikian bunyi pernyataan di portal itu.

Kisruh importasi bawang putih bukan cerita baru. Dari tahun ke tahun, jatah impor yang diterima para importir lama kian berkurang. Para importir lama kerap mendapati SPI mereka terbit di bawah RIPH. Pun izin impor itu sering kali keluar terlambat.

Tapi baru tahun ini para importir lama tak mendapatkan akses memperoleh RIPH. Mereka mengatakan importasi kini telah dikondisikan sejak proses di Kementerian Pertanian. Walhasil, para importir yang tak kebagian jatah diminta membeli kuota dari perusahaan-perusahaan baru ini. Mahar yang diperlukan senilai Rp 7.000-8.000 per kilogram.

Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

by admin admin No Comments

BNI Salurkan KUR ke Sektor Pangan Rp 14,3 triliun

TEMPO.CO, Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor pangan sebesar Rp14,3 triliun dan menjangkau 128 debitur di seluruh Indonesia per akhir 2024.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan alokasi tersebut mencakup 43 persen dari total portofolio KUR BNI yang sebesar Rp33,2 triliun per Desember 2024. “BNI berkomitmen memperkuat ekosistem UMKM di sektor pangan sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan,” kata Okki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 13 April seperti dilansr dari Antara.

BNI menyediakan akses pengajuan KUR melalui outlet BNI maupun secara daring di laman https://kreditkecil-program.bni.co.id. KUR BNI ditawarkan dengan bunga ringan serta persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM.

Adapun skema KUR yang ditawarkan meliputi KUR Supermikro dengan plafon hingga Rp10 juta, KUR Mikro antara Rp10 juta hingga Rp100 juta, KUR Kecil untuk pembiayaan di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta, serta KUR PMI untuk pembiayaan hingga Rp100 juta.

Khusus pembiayaan dengan plafon sampai Rp100 juta diberikan tanpa agunan tambahan.

Selain penyaluran KUR, BNI juga mendukung Program Pengembangan Kelembagaan gabungan kelompok tani (Gapoktan) menjadi koperasi yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop). Program ini bertujuan menjadikan koperasi sebagai penyalur langsung pupuk bersubsidi kepada petani.

Dukungan BNI terhadap transformasi Gapoktan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri agro nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil di sektor pangan. “BNI siap menyediakan pembiayaan modal kerja kepada Gapoktan yang telah bertransformasi menjadi koperasi, sehingga mampu berperan dalam distribusi pupuk bersubsidi serta pengembangan usaha lainnya,” ujar Okki.

by admin admin No Comments

Bos NATO Buka-bukaan Rusia Mau Pasang Senjata Nuklir di Sini

Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte memperingatkan kemungkinan besar bahwa Rusia tengah mempertimbangkan untuk menempatkan senjata nuklir di luar angkasa, sebuah langkah yang dinilainya dapat menimbulkan ancaman serius bagi keamanan global dan berdampak langsung terhadap kehidupan di Bumi.

Dalam wawancaranya dengan surat kabar Jerman, Welt am Sonntag, Rutte menyatakan bahwa intelijen NATO menunjukkan adanya kemungkinan Moskow akan menempatkan senjata pemusnah massal di orbit, yang mampu menghancurkan ratusan satelit hanya dalam satu serangan.

“Pengembangan senjata nuklir di luar angkasa merupakan cara bagi Rusia untuk meningkatkan kemampuan militernya. Ini sangat mengkhawatirkan,” ujar Rutte, sebagaimana dikutip Newsweek, Minggu (13/4/2025).

Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran Barat terhadap retorika nuklir yang terus berkembang dari Moskow sejak Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Peningkatan aktivitas peluncuran satelit oleh Rusia dan juga China menambah urgensi dalam memantau keamanan luar angkasa.

“Kerusakan terhadap satelit-satelit di angkasa akan berdampak pada komunikasi global, sistem navigasi, pemantauan cuaca, hingga kegiatan ekonomi. Akibatnya bisa sangat katastrofik bagi umat manusia,” tambah Rutte.

Rutte menyatakan bahwa sebagai respons atas tantangan keamanan yang kian kompleks di luar angkasa, negara-negara anggota NATO kini berbagi intelijen, membentuk komando luar angkasa nasional, dan mengembangkan teknologi satelit yang lebih kecil, lebih gesit, serta lebih terlindungi.

Langkah Rusia, jika terbukti benar, juga akan melanggar Perjanjian Luar Angkasa 1967 (Outer Space Treaty) yang disepakati oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perjanjian tersebut secara tegas melarang penempatan senjata pemusnah massal di orbit atau badan langit lainnya.

Namun, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif serta ketegangan geopolitik yang meningkat membuat pelanggaran semacam ini kian mungkin terjadi.

Peringatan dari Komando Luar Angkasa AS

Pada Mei 2024, Komando Luar Angkasa Amerika Serikat (U.S. Space Command) menyatakan bahwa salah satu satelit yang diluncurkan Rusia adalah senjata yang mampu menyerang satelit lain di orbit rendah Bumi (LEO).

Jenderal Stephen N. Whiting, Panglima Komando Luar Angkasa AS, memperkuat pernyataan tersebut dalam rapat Subkomite Angkatan Bersenjata Senat AS pada 26 Maret lalu.

“Militer kita memiliki pasukan tempur luar angkasa yang paling terlatih dan paling mampu di dunia,” kata Whiting.

Ia menekankan bahwa selain Rusia, China juga merupakan saingan utama AS dalam hal dominasi luar angkasa. Beijing, kata Whiting, menargetkan untuk menyamai teknologi luar angkasa AS pada tahun 2030 dan menjadi kekuatan dominan pada tahun 2045.

“Jika mereka mencapai target ini, China akan mampu mengamankan klaim wilayah secara agresif dan memproyeksikan kekuatan mereka dari luar angkasa,” tambahnya.

Whiting juga menyebut keunggulan AS di sektor luar angkasa bukan hanya karena kemampuan militer, tetapi juga berkat sektor swasta komersial yang sangat maju dan jaringan sekutu global yang kuat.

Walaupun NATO belum memberikan bukti publik mengenai upaya Rusia tersebut, kekhawatiran mereka menandakan bahwa perlombaan senjata di luar angkasa tidak lagi sekadar spekulasi ilmiah, tetapi realitas strategis baru.

Situasi ini menuntut respons internasional yang tegas, termasuk kemungkinan perjanjian baru atau mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap aktivitas militer di luar angkasa.

(luc/luc)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Soal Nuklir, China & Rusia Dukung Iran


Next Article Viral Peta Serangan Nuklir Rusia Ke Inggris, Tewaskan Jutaan Orang