Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah akan memperbesar keterlibatan pihak swasta untuk berkontribusi menggenjot produksi Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Migas Anggawira mengungkapkan, saat ini saja, keterlibatan pihak swasta dalam menggarap LPG dalam negeri baru mencapai 17%.
Ke depannya, pemerintah akan menggandeng pihak swasta lebih besar lagi dalam mendorong produksi LPG.
“Kalau kita lihat dari portofolio yang ada saat sekarang itu memang keterlibatan pihak swasta masih cukup kecil ya. Masih di range 17% walaupun memang di 30% lainnya itu adalah K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) ya, tapi kan K3S itu bisa diasumsikan itu juga bagian daripada pemerintah. Karena kan itu ada SKK Migas di sana,” katanya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Kamis (5/12/2024).
Anggawira mengungkapkan, dengan rendahnya keterlibatan sektor swasta dalam menggarap proyek LPG di Indonesia, maka pihaknya akan meningkatkan porsi kolaborasi pihak swasta lebih besar lagi, bahkan mencapai 50%.
“Jadi kalau kita lihat dari portofolio yang ada ini pemerintah ingin meningkatkan lah. Paling tidak ada, kalau bisa ada 50:50 lah gitu ya. 50:50 sehingga memang tentunya untuk membangun ini kan butuh investasi kan,” tegasnya.
Anggawira menilai, untuk bisa mendorong produksi LPG dalam negeri tidak bisa hanya mengandalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu lantaran butuh investasi besar dan kolaborasi dengan pihak swasta hingga perbankan.
“Butuh investasi ini kan kalau pemerintah aja atau BUMN yang berinvestasi ini kan tentunya akan sangat berat. Tapi juga kita melihat dari pihak swasta kalau ingin berinvestasi pasti butuh kepastian tadi ya. Ada kepastian IRR-nya, bagian BPP dan tentunya ini sangat-sangat juga tergantung daripada pembiayaan daripada perbankan ya, perbankan nasional,” tandasnya.
Next Article Subsidi LPG 3 Kg Akan Diganti Duit Tunai, Bisa Rp 100.000/Bulan!
