Author: admin

Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi di Suriah masih panas usai kelompok pemberontak mengambil alih kota Damaskus dan mengumumkan telah menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad.

“Dikatakan bahwa kedutaan besar Iran diserbu bersama toko-toko di dekatnya oleh kelompok bersenjata yang berbeda dari kelompok yang sekarang menguasai [sebagian besar] Suriah,” kata TV pemerintah Iran, merujuk pada Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang mempelopori kemajuan pemberontak di seluruh Suriah barat, mengutip Reuters, Minggu (8/12/2024).

Media Arab dan Iran telah membagikan rekaman dari dalam gedung kedutaan. Para penyerang mengacak-acak perabotan dan dokumen di dalam gedung serta merusak beberapa jendela.

Pada hari Sabtu, Iran mengatakan bahwa mereka akan menarik keluar keluarga-keluarga kedutaan tetapi membantah laporan New York Times bahwa mereka akan menarik keluar personel militer.

Pada hari yang sama, duta besar Iran untuk Suriah Hossein Akbari berbicara kepada TV pemerintah bahwa kedutaan masih buka dengan lima hingga enam diplomat di dalamnya dan sedang melaksanakan pertemuan tingkat tinggi untuk menindaklanjuti situasi keseluruhan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemberontak Suriah mengumumkan berakhirnya rezim Presiden Bashar Al Assad, pasca berkuasa selama 24 tahun di Suriah. Hal ini ditandai dengan didudukinya ibu kota Damaskus pada Minggu pagi (8/12/2024).

“Setelah 50 tahun penindasan di bawah pemerintahan Baath dan 13 tahun kejahatan, tirani, serta pengungsian, dan setelah perjuangan panjang melawan segala bentuk kekuatan pendudukan, kami mengumumkan hari ini, 8 Desember 2024, berakhirnya era kelam itu dan dimulainya era baru bagi Suriah,” kata para pemberontak dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Al Jazeera, dikutip Minggu (8/12/2024).

Pemberontak mengumumkan bahwa mereka berhasil “merebut” dan menduduki ibu kota Damaskus, dan Presiden Assad telah keluar dari Suriah.

“Kami mengumumkan akhir dari era kegelapan dan dimulainya era baru Suriah. Di era baru Suriah, semua orang berdampingan dengan damai, keadilan ditegakkan, dan kebenaran ditetapkan,” bunyi pernyataan pemberontak.

Sementara itu, Assad menghilang secara misterius seiring dengan kejadian tersebut. Kabarnya dia menghilang setelah menaiki pesawat dari bandara Damaskus pada hari Minggu waktu setempat.

(mkh/mkh)

Next Article Perang Arab Menggila, Pejuang Irak Gabung Pasukan Rusia Gempur Suriah

“Kita pending sampai pukul 13.00 diawali makan siang jadi dipersilakan makan siang, panitia jam berapa makan siang jam berapa sudah mulai, setengah 12 sudah mulai ya,” kata Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, usai rekapitulasi suara tingkat provinsi di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Sabtu (7/12).

part of

©2024 CNBC Indonesia, A Transmedia Company

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Keuangan mengatakan daftar barang mewah yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hingga saat ini masih dibahas secara internal. Hal ini disampaikan oleh pejabat Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang berada di bawah Kemenkeu.

“Masih dalam pembahasan,” kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) BKF, Wahyu Utomo lewat pesan singkat kepada Tempo pada Sabtu, 7 Desember 2024.
 
Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa kenaikan PPN akan dilaksanakan sesuai undang-undang yaitu mulai Januari 2025. Namun, Prabowo menegaskan PPN 12 persen akan berlaku dengan pengecualian. “Selektif hanya untuk barang mewah, untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut. Untuk membela, membantu rakyat kecil ya,” kata Prabowo saat memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat sore, 6 Desember 2024.
 
Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan daftar barang mewah yang terkena PPN 12 persen akan diatur nanti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso berkata Prabowo telah menugaskan Sri Mulyani untuk itu. “Pak Presiden menyampaikan teknisnya nanti Menteri Keuangan yang akan mengatur,” kata Susi ketika ditanya tentang hal itu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Jumat, 6 Desember 2024.
 
Susiwijono menuturkan, penentuan komoditas mewah yang terkena kenaikan pajak berada di tangan para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Menurut dia, jenis komoditas yang dikecualikan dari PPN selama ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.
 
PP itu mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean. “Pengecualian, kan, di level PP selama ini sudah ada. Hanya berarti kan Presiden meminta Menteri Keuangan yang mengatur pengecualiannya,” ujar Susi.
 
Tarif PPN sebesar 12 persen akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025, seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sementara, tarif sebesar 11 persen telah berlaku sejak 1 April 2022.