Jakarta, CNBC Indonesia – Kelompok pemuda Korea Utara (Korut) dan Rusia telah mengadakan pertemuan persahabatan di Pyongyang. Pertemuan ini mempererat hubungan kedua negara yang telah memperkuat kerja sama di berbagai bidang.
Yonhap, mengutip media pemerintah Korut Kantor Berita Pusat Korea, pada Senin (21/4/2025) melaporkan pertemuan pada Minggu dihadiri oleh Garda Pemuda Rusia Bersatu dan Liga Pemuda Patriotik Sosialis Korea Utara.
Delegasi Garda Pemuda Rusia Bersatu, yang dipimpin oleh Anton Zemidov, ketua dewan koordinasinya, tiba di Pyongyang pada Senin lalu.
“Masyarakat dan pemuda kedua negara akan bersatu dengan kuat dan meraih kemenangan yang tak terkalahkan selamanya sebagai kawan sejati,” kata Mun Chol, kepala komite pusat kelompok pemuda Korea Utara, mengutip persahabatan dekat antara para pemimpin kedua negara.
Korea Utara dan Rusia telah memperluas cakupan kerja sama di bidang militer, ekonomi, dan bidang lainnya sejak Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengadakan pertemuan puncak di Pyongyang pada Juni tahun lalu.
Sementara itu Korea Utara telah mengirim ribuan tentaranya ke Rusia untuk mendukung perang Moskow dengan Ukraina menyusul penandatanganan perjanjian pertahanan bersama antara kedua negara.
(tfa/tfa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Indonesia Jajaki Rencana Impor Minyak Mentah dari Rusia
TEMPO.CO, Jakarta – Nyaris dua hari dua malam Nuratmo terjebak di jalan saat terjadi kemacetan panjang di Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis, 17 April 2025. Nuratmo yang sudah menjadi sopir truk kontainer selama hampir 25 tahun mengatakan, kemacetan yang terjadi kemarin adalah kemacetan terparah selama ia bekerja di Tanjung Priok.
Akibat kemacetan itu, Nuratmo terjebak di jalan layang Tol Cakung menuju arah pelabuhan. “Di tol layang itu kami mau cari makan di mana? Sampai teman-teman itu pakai tali tambang menarik makanan dari atas tol layang,” kata Nuratmo ketika ditemui di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Ahad, 20 April 2025. Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI) itu mengatakan, saat itu dirinya masih bisa berkomunikasi dengan sopir lainnya agar bahu-membahu mencari makanan. Namun, kata Nuratmo, belum tentu semua sopir memiliki jejaring untuk mendapat bantuan.
Sopir lainnya, Sorimuda, mengaku terjebak selama 12 jam dari arah Marunda ke pelabuhan. Padahal, menurut dia, waktu tempuh dari Marunda biasanya setengah jam. Seperti Nuratmo, Sorimuda juga kesulitan mencari makan. Dia juga mengaku tidak bisa meninggalkan kendaraan lantaran tingginya kasus premanisme di Tanjung Priok.
Selain itu, Sorimuda juga mengaku rugi karena harus membayar dua kali lipat untuk kebutuhan bensin. Jika biasanya dia menghabiskan Rp 150 ribu untuk membeli solar, kemacetan ini membuatnya harus merogoh kocek hingga Rp 300 ribu. Sorimuda sendiri sudah berprofesi menjadi sopir sejak 1993 dan menilai kemacetan ini sebagai kemacetan terparah yang pernah dialaminya.
Sorimuda mengaku sempat berpikir untuk meninggalkan profesi sopir truk, tapi lalu mengurungkan keinginan itu karena masih harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. “Anak masih butuh biaya sekolah. Tapi di sisi lain kalau begini terus, (saya juga) stres,” kata dia.
Sekretaris Jenderal Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) Muhammad Arira Fitra menilai PT Pelabuhan Indonesia Persero (Pelindo) tidak pernah bersungguh-sungguh dalam mengatasi kemacetan. Dia menyebut aktivitas bongkar muat kerap terkendala karena kurangnya alat dan sistem yang error. Arira mendesak Gate Multi Terminal Indonesia yang menjadi common gate untuk dibongkar karena dinilai tidak efektif. Jika Gate MTI dibongkar, kata dia, kantong-kantong parkir kendaraan akan lebih luas.
Di sisi lain, Arira menyebut Pelindo juga tidak memberikan kompensasi atas kerugian tersebut sehingga para sopir yang harus menanggung biayanya. “Karena kemacetan mereka harus membeli makanan tambahan, minuman tambahan, mereka harus membeli solar,” kata dia.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo telah meminta maaf atas kemacetan tersebut. Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Adi Sugiri mengatakan kemacetan disebabkan oleh peningkatan arus barang petikemas. “Permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, mitra dan stakeholder yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi. Kemacetan panjang hari ini akibat meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Adi dalam keterangan tertulis pada Kamis, 17 April 2025.
Adi mengungkapkan, salah satu titik kemacetan yaitu di Terminal NPCT 1. Data milik Pelindo menunjukan peningkatan hampir 100 persen jumlah truk yang masuk ke dalam terminal. Jika biasanya jumlah truk yang masuk tak sampai 2.500 unit, pada hari Kamis ada lebih dari 4 ribu unit.
Ilustrasi pembayaran melalui QRIS atau QR Code. Foto: Shutterstock
ADVERTISEMENT
Dalam Laporan Perkiraan Perdagangan Nasional 2025 tentang Hambatan Perdagangan Luar Negeri AS, Amerika Serikat (AS) menyoroti kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai hambatan perdagangan.
ADVERTISEMENT
AS menilai Peraturan BI No. 19/08/2017 yang membatasi kepemilikan asing hingga 20 persen untuk izin switching GPN dan melarang layanan pembayaran lintas negara untuk transaksi domestik serta membatasi akses perusahaan AS ke pasar Indonesia.
AS Komentari QRIS
Dokumen tersebut juga mencatat perusahaan AS tidak diberi kesempatan untuk memberi masukan selama penyusunan kebijakan QR oleh BI, termasuk soal kompatibilitas dengan sistem pembayaran global.
Selain itu, AS mempersoalkan kewajiban seluruh transaksi ritel domestik diproses melalui institusi switching GPN yang berizin dan berlokasi di Indonesia. Peraturan BI lainnya juga mewajibkan perusahaan asing untuk bermitra dengan penyedia switching lokal dan mendapatkan persetujuan BI, yang hanya diberikan jika mitra asing mendukung industri domestik, termasuk lewat alih teknologi.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan telah berkoordinasi dengan OJK dan BI. Selain itu, Indonesia tengah menyiapkan paket ekonomi yang akan ditawarkan, mencakup perizinan impor melalui Online Single Submission (API OSS), insentif pajak dan bea cukai, serta kuota impor dan layanan keuangan.
Tuding Pasar Mangga Dua Sarang Barang Bajakan
Kemudian dalam laporan yang sama, AS juga menyebut bahwa Pasar Mangga Dua di Jakarta adalah pusat peredaran barang bajakan dan palsu, yang dinilai menghambat hubungan dagang dengan Indonesia. Pasar ini masuk dalam daftar dan Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan Tahun 2024, bersama sejumlah pasar daring di Indonesia.
Meski Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual (HKI), AS menilai masih ada kekhawatiran serius di kalangan pelaku usahanya. Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia menjadi sorotan utama. AS mendesak Indonesia agar lebih mengoptimalkan kerja gugus tugas penegakan HKI dan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum.
ADVERTISEMENT
“Amerika Serikat juga terus mendorong Indonesia untuk menyediakan sistem perlindungan yang efektif terhadap penggunaan komersial yang tidak adil,” tulis dokumen USTR, dikutip Sabtu (19/4).
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan hasil perhitungan potensi kerugian negara akibat pencurian ikan oleh kapal negara asing di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Menurut KKP, total kerugian negara mencapai Rp 152,8 miliar yang dihitung dari hasil tangkapan ikan setelah terkena razia petugas.
Kapal asal Vietnam yang mencuri ikan di perairan Indonesia itu telah ditangkap pada Senin, 14 April 2025 lalu. KKP bersama Badan Keamanan Laut sedang menjalankan operasi terpadu di sekitar Kepulauan Natuna. Pada saat itu pula terdeteksi kapal ikan asing yang sedang menangkap ikan di kawasan tersebut.
“Kami pastikan negara hadir dalam hal ini menjaga laut Natuna Utara supaya bebas dari illegal fishing,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono, melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 18 April 2025.
Berdasarkan penjelasan Pung, dua kapal ikan asing dengan nama lambung 936 TS (135 GT) dan 5762 TS (150 GT) juga mengoperasikan alat tangkap trawl yang merusak ekosistem laut. “Alat tangkap ini sangat dilarang karena dampak kerusakannya luar biasa, ikan-ikan kecil ikut terjaring yang menyebabkan sumber daya ikan habis dan merusak ekologi.”
Saat proses penangkapan, kedua kapal sempat berupaya kabur. Kemudian, kata Pung, petugas menurunkan satu unit Rigid Inflatable Boat (RIB) hingga kedua kapal berhasil dilumpuhkan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua kapal, terdapat kurang lebih 4.500 kilogram muatan ikan campur serta 30 orang anak buah kapal berkewarganegaraan Vietnam.
Pung menyebut, kedua kapal ikan asing berbendera Vietnam tersebut diduga melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1), jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.
Sebelumnya, Peneliti Senior Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Imam Prakoso mengatakan kapal ikan asing Vietnam diduga masih leluasa mencuri ikan di Laut Natuna dan Anambas, Kepulauan Riau. Dalam pantauan IOJI, kapal ikan asing berbendera Vietnam terdeteksi melalui AIS (MMSI 574700209).
Temuan itu membenarkan pengakuan nelayan tradisional belakangan ini. Keberadaan kapal patroli dipertanyakan karena kapal pencuri ikan leluasa merampok hasil laut Indonesia. “Mereka seperti mencuri ikan dengan leluasa,” kata Imam pada Kamis, 3 April 2025.
Kapal ikan Vietnam ini terpantau melakukan illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) dengan memasuki Laut Natuna Utara di ZEE Indonesia sejak 3 Februari 2025. “Terakhir, posisi per 26 Maret 2025 berada di sekitar perairan Tarempa, Anambas,” ucap Imam
IOJI juga sudah melaporkan temuan ini kepada pemerintah terkait. “Pada 25 Maret 2025 IOJI bersurat resmi kepada Pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerintah melakukan langkah-langkah yang mendukung kepentingan nasional di Laut Natuna Utara, khususnya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem laut,” kata Imam.
Yogi Eka Sahputraberkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mempertimbangkan pemecatan Gubernur Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett, saat ditanya wartawan tentang kemungkinan pemecatan Powell oleh Trump, satu hari setelah Presiden AS itu menyerangnya Powell dengan menuduhnya “bermain politik”.
“Presiden dan timnya akan terus mempelajari masalah itu,” kata Kevin dilansir Channel News Asia (CNA), dikutip Minggu (20/4/2025).
Tuduhan Trump itu dilakukan karena Powell dianggap tidak memangkas suku bunga acuan Fed Fund Rate saat ekonomi AS tengah tertekan. Trump juga sempat menegaskan memiliki wewenang untuk mengusir Powell dari jabatannya “dengan sangat cepat”.
Namun, penting dicatat Presiden AS tidak memiliki kewenangan langsung untuk memecat Gubernur The Fed, tetapi Trump dapat memulai proses panjang untuk mencoba melengserkan Powell dengan membuktikan adanya “alasan” untuk melakukannya.
“Saya tidak senang dengannya. Saya sudah memberitahunya dan jika saya ingin dia keluar, dia akan segera keluar dari sana, percayalah,” kata Trump pada Kamis waktu setempat.
Powell dalam berbagai kesempatan sebetulnya telah mengungkapkan alasannya menahan suku bunga acuan FFR saat ini di level 4,25%-4,5%. Ia mengatakan, kebijakan tarif dagang Trump yang tinggi kepada mitra dagang utamanya dapat mengerek tekanan inflasi di AS yang masih di level tinggi, namun pada saat yang bersamaan turut menekankan pertumbuhan ekonomi.
Dilema tersebut, kata Powell, membuat The Fed kini tengah berada dalam posisi yang tidak menyenangkan, karena harus memilih antara mengatasi inflasi dan pengangguran, atau membiarkan pertumbuhan ekonomi terus terperosok.
Dilema ini tak dipedulikan oleh Trump, dia kerap kali kedapatan mengkritik kebijakan moneter Powell. Jay Powell sendiri awalnya menjadi gubernur The Fed setelah dinominasikan oleh Trump selama masa jabatan periode pertamanya sebagai Presiden AS.
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF Kristalina Georgieva mengatakan minggu ini bahwa dengan melemahnya prospek global dalam menghadapi serangan tarif Trump, bank sentral seperti Fed perlu tetap tangkas dan kredibel, dan berlepas diri dari campur tangan politik.
Oleh sebab itu, rencana pemecatan Powell oleh Trump dianggap banyak pihak akan mendorong masalah ekonomi tambahan dengan potensi mengguncang pasar keuangan global. Apalagi, bila didasari pada pertimbangan Trump karena tak setuju dengan kebijakan moneter Powell.
“Kristalisasi tiba-tiba dari ancaman terhadap independensi Fed akan mengintensifkan tekanan pasar dan menggesernya ke arah stagflasi dengan peningkatan tajam risiko,” kata Wakil Ketua Firma Investasi Flibal, Evercore ISI, Krishna Guha dalam sebuah catatan.
(arj/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Drama Perang Dagang Trump Membuat The Fed Terjebak Dilema
