Sementara, edisi 2030 akan digelar di 3 negara yakni Spanyol, Portugal, Maroko. Namun, ada kebijakan spesial yang akan ditetapkan FIFA untuk Piala Dunia 2030. Jadi, Argentina, Uruguay, dan Paraguay bakal menggelar masing-masing satu pertandingan Piala Dunia 2030 di negara mereka sendiri.
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan situasi dunia saat ini semakin rumit karena ketegangan geopolitik di berbagai kawasan. Tak hanya itu, SBY juga menegaskan Indonesia baik secara kebijakan ekonomi, luar negeri dan geopolitik, berada di jalan yang tepat saat ini.
Selengkapnya saksikan di Program CNBC Indonesia Awards 2024, Rabu (11/12/2024).
Jakarta (ANTARA) – Kepemilikan kode QR Pertalite merupakan bukti bahwa kendaraan roda empat boleh mengisi Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan demikian, penyaluran BBM dapat termonitor dan masyarakat dapat lebih terlindungi haknya untuk menggunakan pertalite.
Untuk mendapatkan kode QR Pertalite, masyarakat perlu mendaftar di laman subsiditepat.mypertamina.id. Pendaftaran untuk memperoleh kode QR Pertalite hanya berlaku untuk pengguna kendaraan roda empat.
Transaksi melalui kode QR dapat mengurangi risiko kerugian konsumen selama proses pembayaran, karena seluruh input dan output pembayaran diproses secara digital dan bisa dimonitor dua arah, baik konsumen maupun petugas SPBU.
Baca juga: Bahlil ungkap kajian skema baru penyaluran subsidi BBM telah rampung
Data yang dikumpulkan dari pendaftaran program subsidi tepat juga dapat digunakan pemerintah untuk analisis yang mendalam dan perencanaan kebijakan yang lebih baik.
Sifat kode QR kendaraan yang diterbitkan oleh subsidi tepat Pertamina:
Baca juga: Batasi saja BBM subsidi untuk kurangi kendaraan di Jakarta
Baca juga: Menteri UMKM siapkan skema penyaluran BBM subsidi untuk ojek pangkalan
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024
“Yang kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto Melantik seorang aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM yang dibebani tugas-tugas dan kewajiban untuk memajukan, melakukan perlindungan, dan sekaligus juga meningkatkan kesadaran seluruh warga bangsa kita terhadap persoalan-persoalan HAM,” beber Yusril.
Jakarta, CNBC Indonesia – Rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang sudah berlangsung sejak tahun 2000, berhasil digulingkan dan tumbang. Situasi ini pun mengakhiri Perang Saudara yang berlangsung selama 13 tahun di Negeri Syam tersebut.
Perang ini berakhir setelah adanya sejumlah pihak yang terlibat untuk menjatuhkan Assad dan kekuasaan Partai Baath yang dinaunginya. Salah satunya adalah pasukan pemberontak Suriah, yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
Berikut update terkait situasi di Suriah saat ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Selasa (10/12/2024):
Keruntuhan rezim Assad disebut-sebut terjadi akibat perang kelompok Hizbullah dengan Israel. Ini merupakan salah satu efek domino yang terjadi sejak serangan Hamas ke Israel dan sebaliknya pada 7 Oktober 2023 lalu.
Dilansir The Guardian pada Senin (9/12/2024), Hizbullah, gerakan Syiah Lebanon yang telah lama didukung oleh Iran dalam perjuangan bersama mereka melawan Israel, disebut salah perhitungan dalam membantu Hamas dalam perang di Gaza dengan membuka front di garis biru yang ditetapkan PBB yang memisahkan Lebanon dari tetangga mereka, Israel.
Setelah hampir setahun serangan lintas batas yang saling berbalas yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi dari rumah mereka, Israel meningkatkan kampanyenya pada September. Israel berhasil menghancurkan sebagian besar struktur komando Hizbullah melalui serangan udara, termasuk sekretaris jenderalnya yang telah lama menjabat, Hassan Nasrallah, dan mengusir para pejuang kelompok itu dari zona demarkasi melalui serangan darat.
Dua bulan kemudian, Teheran memberi tahu Hizbullah, mereka tidak mampu menanggung lebih banyak kerugian. Kelompok itu pun tertatih-tatih ke meja perundingan, menyetujui gencatan senjata dengan persyaratan yang menguntungkan Israel.
Di sisi lain, kelompok Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) memulai serangannya ke kota Aleppo pada hari yang sama ketika Israel dan Hizbullah menyetujui gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran di Lebanon.
HTS Islamis, bersama dengan payung milisi yang didukung Turki yang dikenal sebagai Tentara Nasional Suriah, merasakan adanya peluang, mempertaruhkan bahwa sekutu Assad telah melemah dan tidak terorganisir.
Mereka bergerak ke Aleppo, yang kabarnya untuk menghalangi serangan rezim yang direncanakan terhadap benteng mereka di Suriah barat laut, dan mendapati bahwa tentara Damaskus yang korup dan terdemoralisasi tidak siap dan hanya memberikan sedikit perlawanan.
Kemunduran Assad rupanya memberikan tekanan yang berat bagi Iran, yang merupakan penyokong utamanya.
Ahli Keamanan di King’s College London (KCL), Andreas Krieg mengatakan, kondisi ini kemudian harus memaksa Iran dan proksinya, yang dikenal sebagai ‘Poros Perlawanan’, untuk berkonsentrasi pada wilayah asal mereka dan bukan terlibat di peperangan di luar negara mereka
“Dengan demikian, poros itu akan kehilangan cita rasa transnasionalnya dan kedalaman strategis regionalnya,” ujarnya kepada AFP, dikutip Selasa (10/12/2024).
Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 merupakan awal mula dari pelemahan poros sokongan Iran. Kekuatan militer Hizbullah telah dirusak dan pemimpinnya, Hassan Nasrallah, telah dibunuh oleh Israel. Israel, di sisi lain, telah menyerang jalur pasokan militer dan keuangan Hizbullah dari Iran melalui Suriah.
Pendukung Iran yang tersisa berada di Yaman dan Irak. Meski sempat berulang kali mengganggu AS dan sekutunya di kawasan itu, namun menjadi pengganggu tampaknya tidak dapat melakukan perubahan besar.
“Mereka kemungkinan akan kehilangan (pengaruh) itu,” tambah Krieg.
Fatemeh Mohajerani, juru bicara pemerintah Iran, mengatakan 4.000 warga negara Iran telah kembali ke negara itu dari Suriah sejak Assad digulingkan.
“Mereka berangkat dengan 10 penerbangan yang diselenggarakan oleh maskapai penerbangan Iran Mahan,” kata Mohajerani di Teheran.
 Foto: Pemberontak menyatakan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad telah berakhir. Warga Suriah yang sebelumnya kabur ke Lebanon untuk menghindari kekerasan rezim Assad pun mengantre di perbatasan untuk pulang kampung. (REUTERS/Mohammed Yassin)Pemberontak menyatakan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad telah berakhir. Warga Suriah yang sebelumnya kabur ke Lebanon untuk menghindari kekerasan rezim Assad pun mengantre di perbatasan untuk pulang kampung. (REUTERS/Mohammed Yassin) |
Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, meminta setiap transisi politik di Suriah harus mencakup akuntabilitas di balik kejahatan yang dilakukan di bawah pemerintahannya.
“Setiap transisi politik harus memastikan akuntabilitas bagi para pelaku pelanggaran serius dan menjamin bahwa mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban,” kata Turk kepada wartawan di Jenewa, seperti dikutip AFP, Senin.
Ketika ditanya apakah Assad termasuk di antara mereka yang harus dimintai pertanggungjawaban, Turk mengatakan “mantan presiden Suriah dan siapa pun yang berada di posisi kepemimpinan senior, memang ada alasan serius untuk percaya mereka mungkin telah melakukan kejahatan kekejaman”.
“Sangat penting bahwa semua bukti dikumpulkan dan disimpan dengan cermat untuk digunakan di masa mendatang,” tambahnya.
Komentarnya muncul setelah Assad melarikan diri dari Suriah ketika pemberontak yang dipimpin Islam menyerbu Damaskus, memicu perayaan di seluruh negeri dan sekitarnya atas berakhirnya pemerintahannya yang menindas.
Turk menggambarkan “pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius… termasuk penyiksaan dan penggunaan senjata kimia”.
Perubahan mendadak dan dramatis di Suriah membawa “harapan bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi negara untuk membangun masa depan yang didasarkan pada hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan”, kata Turk.
Ia menambahkan, “reformasi aparat keamanan akan menjadi kunci. Transisi ini juga harus memastikan bahwa tragedi orang hilang ditangani.”
Dalam konferensi pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed al-Ansari mengatakan tidak dapat diterima bagi Israel untuk mengeksploitasi situasi saat ini di Suriah dan melanggar kedaulatannya.
Ia menambahkan Qatar telah mengutuk keras serangan Israel di perbatasan dengan Suriah, menekankan: “Ini akan membawa kawasan itu ke dalam lebih banyak masalah.”
Juru bicara itu juga mengatakan negara Teluk itu “mendesak” meminta masyarakat global untuk bertindak agar hukum internasional dipatuhi.
“Kami memiliki konvensi internasional, kami memiliki kedaulatan dan persatuan wilayah Suriah,” katanya. “Tidak seorang pun diizinkan, dalam keadaan apa pun, termasuk pendudukan Israel, untuk merebut peluang untuk menduduki … wilayah Suriah.”
Ia menyimpulkan bahwa ini adalah “pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Suriah”.
 Foto: Serangkaian ledakan keras terdengar di Damaskus, Suriah pada Selasa, (10/12/2024), di tengah laporan bahwa Israel secara sistematis menggempur instalasi militer Suriah setelah penggulingan rezim Bashar al-Assad. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)Serangkaian ledakan keras terdengar di Damaskus, Suriah pada Selasa, (10/12/2024), di tengah laporan bahwa Israel secara sistematis menggempur instalasi militer Suriah setelah penggulingan rezim Bashar al-Assad. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP) |
Pesawat tempur Israel telah menargetkan pabrik-pabrik di Aleppo milik angkatan udara Suriah, serta gudang senjata dan amunisi di pinggiran Damaskus dan sejumlah tempat lain di seluruh Suriah. Hal ini disampaikan oleh Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR).
Pemantau perang mengatakan “serangan tersebut mengakibatkan penghentian total pertahanan udara dan melumpuhkan semua posisi yang menjadi target”.
Daftar lengkap aset militer yang menjadi target di berbagai provinsi, termasuk Deir Az Zor, Hama, Homs. Al-Hasakah, Latakia, Damaskus, Rif Dimashq, Deraa, al-Quneitra, dan Aleppo.
Next Article Profil HTS, Pemberontak yang Kuasai Suriah & Bikin Presiden Assad Lari