Author: admin

Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Emirat Arab (UEA) akan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menulis dan mengatur undang-undang (UU) di negara Teluk tersebut. UEA akan menjadi negara petama dalam komunitas internasional yang menggunakan AI untuk hal tersebut.

Melansir Middle East Monitor (MEMO) pada Kamis (24/4/2025), para menteri di UEA pekan lalu telah menyetujui pembentukan Kantor Intelijen Regulasi, badan kabinet baru yang dimaksudkan untuk mengawasi penggunaan AI dalam pembuatan undang-undang baru dan reformasi undang-undang saat ini.

“Sistem legislatif baru ini, yang didukung oleh kecerdasan buatan, akan mengubah cara pembuatan undang-undang, membuat prosesnya lebih cepat dan lebih akurat,” demikian pernyataan Perdana Menteri Emirat Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum.

Penggunaan AI dalam pemerintahan sendiri bertujuan untuk melacak bagaimana undang-undang memengaruhi populasi dan ekonomi negara, otoritas dilaporkan akan membuat basis data besar undang-undang federal dan lokal, yang disusun bersama data sektor publik termasuk putusan pengadilan dan layanan pemerintah.

Seperti yang dikatakan Sheikh Mohammad, sistem AI kemudian akan “secara teratur menyarankan pembaruan undang-undang kita”.

Keputusan tersebut kabarnya diharapkan dapat mempercepat proses legislasi negara Teluk tersebut hingga 70%. Ini juga akan memungkinkan AI untuk mengantisipasi perubahan hukum yang diperlukan, sehingga berpotensi menghemat biaya yang biasanya dibayarkan pemerintah kepada firma hukum untuk meninjau undang-undang.

Di sisi lain, para kritikus menyuarakan kekhawatiran atas etika dan kepraktisan keputusan tersebut. Mereka menyoroti risiko signifikan yang terkait dengan penerapan teknologi tersebut dalam pembuatan undang-undang, termasuk ketidakakuratan dan perbedaan interpretasi hukum oleh AI seperti halnya manusia.

(tfa/tfa)

Next Article AS & UEA Siapkan Jurus Rahasia Jauhkan Negara Arab Ini dari Iran

Jakarta, CNBC Indonesia – Warga negara China tertangkap menyelundupkan peralatan militer Rusia ke luar negeri sebelum menjual kembali barang tiruan tersebut ke Rusia. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Rusia, Izvestia.

Dalam laporan itu, mengutip pejabat bea cukai, barang-barang tersebut termasuk rompi antipeluru dan seragam yang telah direkayasa ulang dan direproduksi dengan bahan yang kualitasnya lebih rendah.

Ruslan Shapiev, kepala kontraktor pertahanan Rusia RUSARM, mengaitkan lonjakan ekspor ilegal dengan meningkatnya permintaan barang-barang palsu dan perbedaan harga antarnegara.

“Tidak ada yang salah dengan helm [China], tetapi pelindung tubuh mereka dipertanyakan. Desain dan ergonominya masih jauh dari harapan. Peralatan Rusia lebih mahal tetapi lebih baik, dan orang-orang akan selalu memilih kualitas,” kata Shapiev, seperti dikutip Newsweek, Rabu (23/4/2025).

Pasar barang-barang militer jenuh karena perdagangan internasional dan celah-celah pos, kata Shapiev. Peralatan dan seragam tiruan China yang lebih murah juga ditemukan dalam kepemilikan pasukan Ukraina, sehingga ini menunjukkan barang-barang tersebut mengalir ke kedua belah pihak yang berkonflik.

“China memandang Rusia sebagai negara dengan pengalaman militer yang mendalam. Mereka mengamati segalanya-peralatan kami, proses kami. Seragam Rusia yang ada di pasaran saat ini dapat menyaingi atau melampaui model asing,” katanya.

Awal bulan ini, seorang pria China berusia 25 tahun ditangkap di Moskow setelah penegak hukum menyita dua rompi taktis yang coba ia kirim pulang melalui pos.

Sementara seorang mahasiswa lainnya ditahan pada Desember setelah ditemukan membawa pelindung tubuh, pelat baja, selongsong peluru, dan peralatan lainnya di asrama universitasnya. Pria itu mengklaim bahwa ia telah membeli perlengkapan tersebut melalui iklan daring.

Pengiriman barang-barang dengan fungsi ganda lintas batas meningkat pesat setelah dimulainya perang Rusia-Ukraina, yang mendorong Moskow untuk memberlakukan larangan ekspor produk-produk dengan aplikasi militer. Pembatasan tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana hingga tujuh tahun penjara.

(tfa/tfa)

Next Article Bukan AS, Rusia ‘Diam-Diam’ Pukul China dengan Tarif Impor Baru

Jakarta, CNBC Indonesia – Warga negara China tertangkap menyelundupkan peralatan militer Rusia ke luar negeri sebelum menjual kembali barang tiruan tersebut ke Rusia. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Rusia, Izvestia.

Dalam laporan itu, mengutip pejabat bea cukai, barang-barang tersebut termasuk rompi antipeluru dan seragam yang telah direkayasa ulang dan direproduksi dengan bahan yang kualitasnya lebih rendah.

Ruslan Shapiev, kepala kontraktor pertahanan Rusia RUSARM, mengaitkan lonjakan ekspor ilegal dengan meningkatnya permintaan barang-barang palsu dan perbedaan harga antarnegara.

“Tidak ada yang salah dengan helm [China], tetapi pelindung tubuh mereka dipertanyakan. Desain dan ergonominya masih jauh dari harapan. Peralatan Rusia lebih mahal tetapi lebih baik, dan orang-orang akan selalu memilih kualitas,” kata Shapiev, seperti dikutip Newsweek, Rabu (23/4/2025).

Pasar barang-barang militer jenuh karena perdagangan internasional dan celah-celah pos, kata Shapiev. Peralatan dan seragam tiruan China yang lebih murah juga ditemukan dalam kepemilikan pasukan Ukraina, sehingga ini menunjukkan barang-barang tersebut mengalir ke kedua belah pihak yang berkonflik.

“China memandang Rusia sebagai negara dengan pengalaman militer yang mendalam. Mereka mengamati segalanya-peralatan kami, proses kami. Seragam Rusia yang ada di pasaran saat ini dapat menyaingi atau melampaui model asing,” katanya.

Awal bulan ini, seorang pria China berusia 25 tahun ditangkap di Moskow setelah penegak hukum menyita dua rompi taktis yang coba ia kirim pulang melalui pos.

Sementara seorang mahasiswa lainnya ditahan pada Desember setelah ditemukan membawa pelindung tubuh, pelat baja, selongsong peluru, dan peralatan lainnya di asrama universitasnya. Pria itu mengklaim bahwa ia telah membeli perlengkapan tersebut melalui iklan daring.

Pengiriman barang-barang dengan fungsi ganda lintas batas meningkat pesat setelah dimulainya perang Rusia-Ukraina, yang mendorong Moskow untuk memberlakukan larangan ekspor produk-produk dengan aplikasi militer. Pembatasan tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana hingga tujuh tahun penjara.

(tfa/tfa)

Next Article Bukan AS, Rusia ‘Diam-Diam’ Pukul China dengan Tarif Impor Baru