Jetour T2, sebagai kendaraan yang tangguh dapat membantu tim CCF menjangkau seluruh habitat cheetah termasuk area-area yang sulit diakses. Hal ini akan mempermudah pemantauan, perawatan, dan rehabilitasi Cheetah, sehingga upaya konservasi yang dilakukan oleh CCF menjadi lebih efisien dan efektif.
Jakarta (ANTARA) – Seiring berkembangnya teknologi, cara kita melakukan transaksi juga ikut berubah. Kini, masyarakat semakin terbiasa dengan pembayaran digital cukup dengan satu kali tap atau scan, belanjaan langsung lunas tanpa perlu uang tunai.
Tapi di balik kemudahan ini, ada dua sistem penting yang perlu dikenali yaitu QRIS dan GPN. Keduanya adalah bagian dari sistem pembayaran nasional Indonesia yang sering terdengar, tapi masih banyak yang belum benar-benar memahami perbedaan dan fungsinya.
Apa perbedaan QRIS dan GPN?
Meski sama-sama mendukung transaksi non-tunai, QRIS dan GPN memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda.
QRIS (Quick Response Indonesian Standard) adalah standar nasional untuk pembayaran digital berbasis kode QR. Sistem ini memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi menggunakan berbagai aplikasi dompet digital seperti OVO, DANA, Gopay, ShopeePay, dan lainnya, hanya dengan satu kali scan QR Code.
QRIS sangat memudahkan pelaku usaha, terutama UMKM, karena tidak memerlukan alat tambahan dan biaya transaksi yang rendah. Selain itu, QRIS juga telah mendukung konektivitas antar negara ASEAN, memungkinkan turis asing untuk menggunakan dompet digital mereka untuk bertransaksi di Indonesia, dan sebaliknya.
GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) adalah sistem yang menghubungkan jaringan antarbank nasional Indonesia. Sebelumnya, transaksi dengan kartu debit seringkali bergantung pada jaringan internasional seperti Visa atau Mastercard, bahkan untuk transaksi domestik.
GPN memungkinkan pemrosesan transaksi secara lokal, sehingga data dan biaya transaksi tetap berada di Indonesia, mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Dengan GPN, kartu debit dari bank manapun dapat digunakan di mesin EDC atau ATM yang terhubung ke jaringan GPN.
Singkatnya, QRIS adalah sistem pembayaran digital berbasis QR code yang memungkinkan transaksi antar aplikasi dompet digital dengan cepat dan praktis. Sedangkan GPN adalah sistem yang menghubungkan kartu debit antarbank dalam satu jaringan domestik. QRIS cocok untuk transaksi cepat dan praktis menggunakan aplikasi, sementara GPN lebih cocok untuk pembayaran berbasis kartu debit di mesin EDC atau penarikan tunai di ATM.
Meski memiliki fungsi yang berbeda, QRIS dan GPN saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih inklusif, efisien, dan aman. Keduanya juga berperan dalam menjaga kedaulatan ekonomi digital Indonesia, mengurangi dominasi sistem pembayaran global.
Penerapan QRIS, GPN, serta berbagai inovasi pembayaran cepat lainnya menunjukkan komitmen kuat Indonesia menjaga kemandirian sekaligus membuka peluang kolaborasi setara antarnegara demi kemajuan ekonomi digital bersama-sama tanpa diskriminasi ataupun monopoli pasar global tertentu.
Baca juga: Transaksi QRIS BCA melonjak 200 persen
Baca juga: Transaksi QRIS Tap capai Rp3,24 miliar sebulan
Baca juga: QRIS dipersoalkan AS, Hippindo: Konsumen punya pilihan pembayaran
Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta (ANTARA) – Di tengah perbincangan tentang masa depan ekonomi Indonesia, istilah “bonus demografi” sering muncul.
Fenomena ini dianggap sebagai peluang besar untuk kemajuan negara, namun juga dapat menjadi tantangan tersendiri.
Bonus demografi sendiri merujuk pada kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia non-produktif.
Meskipun begitu, pemanfaatan kesempatan ini memerlukan perencanaan dan kebijakan yang matang agar dapat memberikan manfaat yang maksimal.
Apa itu bonus demografi
Dilansir dari BPS, sejak tahun 2012 hingga 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia.
Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan.
Bonus Demografi merujuk pada sebuah fenomena penambahan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang membawa keuntungan bagi perekonomian suatu wilayah.
Kelompok penduduk ini dapat menjadi motor penggerak dalam pemanfaatan sumber daya dan teknologi sehingga output perekonomian dapat meningkat.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasinya yang berjudul Analisis Profil Penduduk Indonesia menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara persentase banyaknya penduduk usia produktif dan PDRB per kapita.
Provinsi dengan komposisi penduduk usia produktif yang besar cenderung memiliki nilai PDRB per kapita yang besar juga. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk Indonesia selalu bertambah, dan ini menjadi dasar penting dalam perencanaan ekonomi masa depan.
Dampak positif bonus demografi:
Tantangan bonus demografi:
Baca juga: UI siapkan pemimpin inovatif melalui pengembangan diri dan teknologi
Baca juga: Kapolri ajak mahasiswa tingkatkan keahlian dukung program pemerintah
Baca juga: Gibran: Generasi muda harus cepat beradaptasi dan manfaatkan peluang
Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan ketegangan geopolitik dan kondisi ekonomi global tak akan menghambat pengembangan proyek kendaraan listrik (EV) di Tanah Air. Tahun ini, pemerintah merencanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap lanjutan untuk proyek tersebut. “Investasi senilai hampir US$ 8 miliar untuk pengembangan tahap berikutnya tetap berjalan. Proyek ini tidak terpengaruh oleh dinamika global seperti perang atau ketidakpastian ekonomi,” kata Bahlil melalui keterangan tertulis yang Tempo terima pada Rabu, 23 April 2025.
Bahlil juga mengomentari soal hengkangnya LG Energy Solution dari proyek pengembangan kendaraan listrik itu. Perusahaan asal Korea Selatan ini sebelumnya bersiap memimpin rantai pasokan baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Bahlil menyebut tak perlu mengkhawatirkan kepergian LG dari investasi ini karena hal semacam itu lazim terjadi dalam proyek skala besar. Menurut dia, pergantian investor pada suatu proyek, lumrah terjadi. “Pergantian investor adalah dinamika yang lazim dalam proyek berskala besar. Yang penting bagi kami adalah semua mitra tetap berkomitmen, dan pemerintah hadir untuk memastikan proses transisi berlangsung lancar,” ucap Bahlil.
Mantan Menteri Investasi ini menyampaikan sudah mendapatkan investor baru menggantikan posisi LG pada proyek tersebut. Posisi tersebut menurut Bahlil kini digantikan oleh Huayou, perusahaan penelitian, pengembang, dan manufaktur material baterai lithium-ion energi serta material cobalt. Komponen tersebut biasanya digunakan untuk elektronik hingga kendaraan listrik. Mengutip laman resmi Huayou Indonesia, perusahaan itu berkantor pusat di Tongxiang Zhejiang.
Melansir kantor berita Korea Selatan, Yonhap, konsorsium Korea Selatan yang dikomandoi LG mengumumkan membatalkan proyek rantai pasokan baterai kendaraan listrik di Indonesia pada Jumat, 18 April 2025. Proyek itu bernilai 11 triliun won atau US$ 7,7 miliar (sekitar Rp 129 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.841 per dolar AS).
Adapun proyek rantai pasokan baterai kendaraan listrik di Indonesia yang dipimpin LG itu rencananya mencakup seluruh proses mulai dari pengadaan bahan baku hingga pembuatan prekursor, bahan katoda, dan produksi sel baterai. Indonesia diketahui sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia, yaitu bahan baku utama baterai kendaraan listrik.
Seorang petinggi dari LG Energy Solution mengatakan keputusan menarik proyek dilakukan setelah berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia. Dia menyebut alasan membatalkan kesepakatan lantaran adanya pergeseran dalam lanskap industri, terutama dengan apa yang disebut sebagai ‘jurang kendaraan listrik’ yang merujuk pada perlambatan sementara dalam permintaan global. “Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek,” kata pejabat LG Energy Solution itu.
Kendati demikian, dia menuturkan, LG Energy Solution tetap melanjutkan bisnis yang telah beroperasi di Indonesia. “Seperti pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power (HLI Green Power), yaitu usaha patungan kami dengan Hyundai Motor Group,” ucapnya.
“PPnBM kami sebenarnya ingin kalau bisa diturunkan lagi. Kan yang namanya pajak barang mewah, sementara yang namanya mobil sendiri sudah tidak relevan kalau disebut mewah. Kecuali mobil-mobil yang beneran mewah, ya. Tapi kalau mobil-mobil yang dipakai rakyat banyak harusnya jangan kena,” kata Nangoi ditemui di Jakarta.