Author: admin

Perjanjian Perairan Indus yang diteken pada 1960 dengan mediasi Bank Dunia telah lama menjadi dasar pengelolaan air bersama antara India dan Pakistan, bahkan tetap bertahan di tengah perang dan krisis diplomatik. Namun, keputusan India untuk menangguhkannya kini menandai babak baru ketegangan, dengan potensi dampak besar terhadap akses air bagi jutaan warga di kedua negara. (REUTERS/Akhtar Soomro)

Jakarta (ANTARA) – Pernahkah Anda melihat dua pengendara Vespa yang saling membunyikan klakson atau melambaikan tangan saat berpapasan di jalan?

Tradisi yang tampak sederhana ini sejatinya menyimpan makna solidaritas mendalam yang telah menjadi bagian dari budaya komunitas Vespa selama puluhan tahun. Namun, kini kebiasaan tersebut perlahan mulai memudar, terutama di kalangan pengguna Vespa matik generasi baru.

Tradisi saling klakson, melambaikan tangan, atau mengangguk sebagai bentuk salam merupakan simbol persaudaraan sesama pengguna Vespa.

Baik di jalanan kota besar maupun pelosok daerah, kebiasaan ini telah mengakar di kalangan pecinta skuter asal Italia tersebut. Namun, seiring berkembangnya zaman dan munculnya berbagai varian Vespa modern, nilai-nilai kebersamaan ini mulai kehilangan gaungnya.

“Kalau dulu, sesama pengguna Vespa, meskipun tidak saling kenal, pasti saling sapa di jalan. Bahkan kalau ada yang mogok, pengendara lain pasti bantu. Sekarang sudah mulai jarang,” ungkap Om Benk, seorang pecinta Vespa klasik yang aktif dalam berbagai kegiatan komunitas.

Ia berharap, semangat persaudaraan yang selama ini ditunjukkan pengguna Vespa klasik juga dapat dilestarikan oleh pengguna Vespa matik. “Saya harap yang pakai Vespa matik juga mulai membiasakan menyapa sesama. Minimal klakson kecil sebagai tanda salam,” katanya.

Fenomena ini juga diamini oleh pengamat transportasi, Muslich Zainal Asikin. Ia menyebut ada interaksi sosial unik di antara pengguna Vespa yang berbeda dari pengguna motor lainnya. “Solidaritas mereka tinggi karena merasa satu nasib. Mereka paham suka-duka jadi pengguna Vespa, yang kadang harus dorong motor atau bongkar mesin di pinggir jalan,” tuturnya

Menurut Muslich, akar budaya solidaritas di komunitas Vespa tak lepas dari sejarah panjang penggunaannya di Eropa. Pada dekade 1960-an di Inggris, Vespa menjadi pilihan kendaraan utama kalangan pemuda kelas pekerja karena harganya yang relatif terjangkau. Skuter ini menjadi simbol gaya hidup, kebebasan, dan solidaritas di tengah keterbatasan ekonomi.

Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia pada era 1970-an hingga 1980-an, saat Vespa menjadi kendaraan favorit masyarakat. Para pengguna skuter ini kemudian membentuk komunitas yang tak hanya fokus pada kegiatan otomotif, tapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Salah satu contohnya adalah komunitas Lhapscoot yang didirikan oleh Sunartato bersama rekan-rekannya sejak 2017. Komunitas ini tak memiliki struktur organisasi formal dan mengedepankan prinsip egaliter antar anggotanya. “Kita semua setara, kalau ada kegiatan baru kita tunjuk koordinator,” ujar Sunartato.

Selain rutin touring dan belajar mesin bersama, komunitas ini juga pernah menggalang dana untuk korban bencana alam, serta menjual kembali Vespa bekas yang telah mereka perbaiki. “Dari sini kita belajar pentingnya kerja sama, solidaritas, dan nilai kemanusiaan,” tambahnya.

Namun, ia mengakui bahwa generasi baru pengguna Vespa, terutama yang menggunakan model matik, belum banyak yang memahami tradisi solidaritas ini. “Kadang kita klakson duluan, tapi mereka malah cuek. Mungkin belum tahu maknanya,” ujarnya.

Fenomena terkikisnya budaya saling sapa ini menjadi alarm bagi komunitas Vespa. Di tengah derasnya arus modernisasi dan individualisme, menjaga tradisi kecil seperti membunyikan klakson bisa menjadi simbol kehangatan dan persaudaraan yang mulai langka di ruang publik.

Jangan sampai solidaritas Vespa hanya jadi cerita masa lalu.

Baca juga: Pemprov DKI dukung gelaran “Jakarta Mods Mayday 2025”

Baca juga: Berapa biaya servis Vespa matic? Simak rinciannya di sini!

Baca juga: Daftar bengkel Vespa matic terbaik di Jakarta, lengkap dengan alamat

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan pengembang duduk bersama membahas persoalan credit scoring atau SLIK yang dianggap menjadi salah satu hambatan untuk menyerap permintaan hunian subsidi secara optimal.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjadi tuan rumah dan moderator dalam audiensi yang dilangsungkan di gedung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, pada Kamis malam (24/4/2025).

“Saya menjadi moderator saja ya pak. Karena tugas kami juga, selain membangun rumah, menjadi fasilitator dan menjadi regulator. Hari ini saya menjalankan fungsi sebagai fasilitator dan moderator. Karena regulatornya ada di Pak Dian (Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae),” ucap Ara saat memulai audiensi terkait SLIK.

Pendapat dan keluhan disampaikan oleh beberapa asosiasi pengembang yang hadir. Mereka satu suara menyatakan bahwa SLIK menjadi penghambat bagi masyarakat dalam pengajuan rumah.

Sebab, menurut mereka, meskipun memiliki utang hanya ratusan ribu rupiah, pengajuan tertolak karena masuk dalam credit scoring.

“Jadi, masyarakat kita masih banyak terganjal, terkait SLIK OJK, yang nilainya tidak besar, tapi sangat menginginkan KPR rumah bersubsidi,” ujar Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah.

Keresahan lain juga timbul dari waktu untuk hapus buku yang dinilai terlalu lama, yakni enam bulan. Hal tersebut menyulitkan dalam proses pengajuan karena permintaan jadi tertunda.

“Nah, ingin melunasi, tapi baru bisa dibersihkannya enam bulan. Padahal kita membangun rumah ini tiga bulan, empat bulan bisa akad kredit. Jadi kami mohon mungkin pertama percepatan daripada pembersihan nama konsumen kita,” kata perwakilan asosiasi pengembang lainnya.

Selain itu juga, adanya keresahan karena para pengembang melihat masyarakat yang terkena KOL karena utang ratusan ribu sama dengan jumlah utang yang sampai ratusan juta. Terutama kredit yang berasal dari pinjaman online dengan nominal kecil jika dibayar bisa mendapatkan credit scoring jelek.

“Bahwa kami berharap tidak disamakan bahwa teman yang punya pinjaman 1 juta, 2 juta, bahkan ratusan ribu itu menghambat. Jadi mungkin yang pinjol dan sebagainya ini mungkin perlakuannya khusus kami berharap mungkin tidak bisa dilakukan sama dengan pinjaman yang ratusan juta,” ujar salah satu pengembang yang turut menyampaikan kendala soal SLIK.

Para asosiasi pengembang yang hadir juga menantikan kerja nyata dari satgas penanganan hapus buku yang dikatakan akan segera dibuat. Sehingga permasalahan soal hapus buku dengan nominal yang kecil dapat diselesaikan segera.

Ia pun mengatakan bahwa konsumennya tidak bisa akad pembelian rumah karena terkena hapus buku dengan nilai hanya Rp54.000.

“Contoh hari ini ada di rumah kami seseorang terkena hapus buku Rp54.000. Dia sudah booking dari Januari, sudah mau akad rumahnya sudah jadi karena sudah tiga bulan, hari ini timbul KOL 5 sehingga tidak bisa dilanjutkan. Dia sudah mau membayar tidak dapat menemukan tempat membayarnya,” katanya.

Sebagai informasi, hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus kredit yang macet dari neraca kewajiban kreditur tanpa menghapus hak tagih.

Meskipun dicecar oleh asosiasi pengembang bahwa penolakan pengajuan KPR terjadi karena SLIK, pihak perbankan memiliki data yang berbeda.

Para pihak bank yang hadir kompak mengatakan bahwa penolakan KPR karena SLIK hanya menyumbang 2% hingga 3% dari total penolakan. Sementara paling banyak adalah karena bank menilai kemampuan membayar atau repayment capacity yang jadi persoalan.

“Nah setelah kita pelajari populasi yang ditolak karena SLIK itu Pak, itu 3% jadi sebenarnya tidak terlalu besar. Tetapi yang terbesar menyebabkan ditolak karena memang kemampuan bayarnya tidak sebesar yang dimohonkan,” kata perwakilan dari Bank Mandiri.

Senada dengan Bank Mandiri, perwakilan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjelaskan bahwa penolakan yang terjadi karena kemampuan bayar konsumen dan bukan semata-mata karena SLIK.

“Alhamdulillah berdasarkan data tolakan SLIK ini juga tidak sangat tidak signifikan. Jadi bagi kami mungkin seperti tadi yang disampaikan, lebih banyak tolakan itu terkait masalah kecukupan repayment capacity,” ucap perwakilan dari BRI.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa walaupun SLIK lancar, belum tentu lolos dalam pengajuan jika kemampuan bayarnya tidak memenuhi kriteria.

Jawaban yang sama soal penolakan bukan karena SLIK juga diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Syariah Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Data yang dibawa oleh perbankan tersebut menguatkan bahwa SLIK bukan penghambat utama. BNI mengatakan bahwa penolakan karena SLIK hanya 2% dari populasi penolakan pengajuan KPR. Sementara BTN terdapat 2,7% saja penolakan karena SLIK dibandingkan keseluruhan.

Setelah asosiasi pengembang dan perbankan menyampaikan pendapatnya, OJK memiliki kesempatan untuk menjawab agar permasalahan SLIK dapat segera terselesaikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa jika ada yang terkena SLIK bukan berarti langsung blacklist. Dian juga mengatakan jika ada kendala dalam pengajuan KPR karena SLIK bisa langsung mengadu ke OJK untuk ditangani segera.

“Tapi tidak masalah kami akan tangani segera. Jadi kalau ditolak semata-mata karena SLIK bisa adukan ke kita,” katanya.

“Jika ada data debitur dengan kapasitas pembayaran yang baik pasti akan jalan (proses pembelian rumah), ungkap Dian.

Dian juga menegaskan bahwa OJK sangat terbuka dalam hal aduan SLIK. Sebab OJK sangat mendukung program pemerintah soal pembangunan perumahan tersebut.

“Kalau ada sisa-sisa kami akan selesaikan. Jadi ada aduan soal SLIK bisa pengaduan. Agar kami pastikan program perumahan ini tidak terhambat,” katanya.

“Saya yakin appetite bank kita dengan ikut program ini sangat tinggi,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut yang konkret, Menteri Ara menginisiasi pertemuan selanjutnya antara asosiasi pengembang dan OJK untuk membahas mengenai langkah nyata dari solusi terkait SLIK tersebut.

Sehingga program hunian subsidi tiga juta rumah dan soal backlog kepemilikan rumah dapat berjalan lancar karena penyerapan permintaan yang optimal.

(miq/miq)

Next Article Menteri Perumahan Buka-bukaan Soal Nasib Tapera di Era Prabowo