by admin admin No Comments

Bos Apindo Minta Pemalakan Proyek Rp 5 Triliun ke Chandra Asri Diinvestigasi

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta agar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginvestigasi peristiwa pemalakan oleh sekelompok orangpada proyek pembangunan pabrik di kawasan Krakatau Steel Cilegon.

Para pemalak itu mengatasnamakan diri mereka sebagai anggota Kading Kota Cilegon. “Saya rasa kita perlu tahu duduk persoalannya, saya rasa mereka akan investigasi lebih lanjut,” kata Shinta kepada wartawan di kantor Apindo, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Mei 2025

Selain untuk mengetahui duduk permasalahan kejadian, Shinta mengatakan investigasi itu perlu dilakukan untuk memastikan apakah orang-orang yang melakukan pemalakan tersebut merupakan anggota Kadin atau tidak. “Apakah ini memang mengatasnamakan organisasi atau individu atau seperti apa.”

Lebih jauh, Shinta mengatakan premanisme merupakan tindakan yang mengganggu iklim dunia usaha. Ia menekankan bahwa aspek keamanan jadi satu perhatian sangat penting.

Shinta juga mengungkapkan bahwa ancaman terhadap keamanan berusaha menjadi salah satu tantangan struktural yang dialami oleh pelaku usaha ataupun industri di lapangan. Hal itu pula menjadi penyebab menurunnya Indeks Konsumsi Konsumen (IKK) dan Purchasing Managers’ Index (PMI) pada April tahun ini. “Keamanan berusaha ini sangat penting terutama untuk investor dan kegiatan produksi dan distribusi kerap mengalami hambatan,” ujar Shinta.

Meskipun pemerintah sudah membuat Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme, Apindo tetap mendapatkan laporan dari para pelaku usaha. “Ini perlu terus dikawal karena pada dasarnya masih ada kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan.”

Merespons kejadian premanisme itu, Ketua Kadin Anindya Novyan Bakrie menyebut telah membentuk tim verifikasi dan etik untuk meninjau permintaan jatah proyek yang terjadi di Kota Cilegon. Ia juga tidak setuju dengan permintaan jatah proyek itu.

Menurut dia, sekelompok pengusaha lokal yang membawa nama Kadin ini hanyalah orang yang mengganggu industri Tanah Air. “Besok (Rabu) Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus dan juga penegak hukum akan melihatnya,” ucap Anindya di Tempo Scan Tower, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Mei 2025.

Merujuk video yang viral di sosial media, terlihat sekelompok orang mendatangi kawasan industri Krakatau Steel Cilegon untuk bertemu dengan investor asing PT Chandra Asri Alkali. Mereka meminta dilibatkan dalam proyek pembangunan pabrik senilai Rp 15 triliun tanpa adanya proses lelang.

Permintaan jatah proyek itu berpotensi menjauhkan investor yang ingin masuk ke industri Indonesia. Anindya sangat menyayangkan insiden ini, terutama dengan membawa-bawa nama Kadin. Dia menyebut tugas Kadin itu adalah mengawal kelancaran industri dan memastikan terciptanya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. 

“Jadi kalau ada hal-hal seperti itu (permintaan jatah proyek), itu lebih ke arah oknum. Dan itu levelnya kan kabupaten-kota. Memang Kadin itu besar, tapi semangatnya kami adalah pro-bisnis dan juga pro untuk pemberdayaan daerah,” ujar Anindya.

Soal langkah selanjutnya, Anindya masih menunggu hasil verifikasi dari tim yang bergerak ke Cilegon. Dia belum bisa memastikan apakah orang yang membawa nama Kadin Kota Cilegon untuk meminta jatah proyek ini akan dicopot keanggotaannya atau tidak.

by admin admin No Comments

Pakistan Ancam Serangan Nuklir ke India, Modi Ngamuk

Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri India Narendra Modi memberikan peringatan keras ke Pakistan pada Senin (12/5) waktu setempat. Ia mengatakan New Delhi akan menargetkan “tempat persembunyian teroris” di seberang perbatasan jika ada serangan baru terhadap India.

Modi juga menekankan India tak takut dengan ancaman nuklir dari Islamabad. Ini merupakan komentar publik pertama Modi sejak pasukan bersenjata India melancarkan serangan terhadap Pakistan pekan lalu.

Pernyataan Modi mencuat 2 hari pasca kedua negara kekuatan nuklir tersebut menyepakati gencatan senjata. Kesepakatan itu diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Gencatan senjata dicapai setelah 4 hari baku tembak yang intens antara India dan Pakistan. Perang 2 negara tetangga yang sudah lama berkonflik tersebut dilaporkan telah menewaskan puluhan warga sipil.

Konfrontasi militer dimulai pada Rabu (7/5), ketika India mengatakan pihaknya melancarkan serangan terhadap 9 lokasi “infrastruktur teroris” di Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Serangan itu menyusul aksi terorisme terhadap wisatawan Hindu oleh militan Islam di Kashmir India pada bulan lalu yang menewaskan 26 orang.

Islamabad membantah adanya kaitan dengan serangan itu dan menyerukan penyelidikan yang netral.

“Jika terjadi serangan teroris di India, jawaban yang pantas akan diberikan sesuai dengan ketentuan kami,” kata Modi, dalam pidato yang disiarkan di televisi, dikutip dari Reuters, Selasa (13/5/2025).

“Dalam beberapa hari mendatang, kami akan mengukur setiap langkah Pakistan. India akan menyerang secara tepat dan cepat tempat persembunyian teroris yang berkembang bersamaan dengan ancaman nuklir [dari Pakistan],” katanya.

Modi menegaskan sikap India terhadap Pakistan. Ia menekankan bahwa teror dan perundingan tidak bisa berjalan bersamaan.

“Teror dan perdagangan tidak dapat berjalan bersamaan. Air dan darah tidak dapat mengalir bersamaan,” katanya, mengacu pada pakta pembagian air antara kedua negara yang ditangguhkan New Delhi.

Tidak ada tanggapan langsung atas komentarnya dari Islamabad.

Ancaman Nuklir Pakistan ke India

India yang mayoritas beragama Hindu dan Pakistan yang beragama Muslim sama-sama menguasai sebagian wilayah Kashmir di Himalaya, tetapi mengklaimnya secara penuh. Mereka telah bertempur dalam 2 dari 3 perang mereka sejak merdeka pada tahun 1947 di wilayah tersebut. Selanjutnya, terjadi beberapa gejolak yang lebih kecil, termasuk pada tahun 2016 dan 2019.

Konflik militer terbaru antara negara tetangga Asia Selatan itu meningkat secara mengkhawatirkan pada Sabtu (10/5) lalu. Sempat muncul kekhawatiran bahwa persenjataan nuklir mungkin akan digunakan karena militer Pakistan mengatakan badan tertinggi yang mengawasi senjata nuklirnya akan bertemu.

Namun, menteri pertahanan Pakistan mengatakan tidak ada pertemuan seperti itu yang dijadwalkan.

Analis militer mengatakan ini mungkin cara Pakistan mengisyaratkan opsi nuklirnya karena Islamabad memiliki kebijakan “penggunaan pertama” jika keberadaannya terancam dalam konflik.

Pidato Modi disampaikan beberapa jam setelah kepala operasi militer India dan Pakistan berbicara melalui telepon, dua hari setelah mereka menyetujui gencatan senjata.

“Masalah yang terkait dengan kelanjutan komitmen bahwa kedua belah pihak tidak boleh melepaskan satu tembakan pun atau memulai tindakan agresif dan bermusuhan terhadap satu sama lain telah dibahas,” kata tentara India.

“Juga disepakati bahwa kedua belah pihak mempertimbangkan tindakan segera untuk memastikan pengurangan pasukan dari perbatasan dan wilayah depan,” tambahnya.

Tidak ada pernyataan Pakistan mengenai pembicaraan kepala operasi militer tersebut. Di Washington, Trump mengatakan AS sangat berperan dalam mengamankan gencatan senjata.

Trump menambahkan bahwa perdagangan adalah alasan besar mengapa negara-negara itu berhenti berperang.

“Kami akan melakukan banyak perdagangan dengan Pakistan dan India. Kami sedang bernegosiasi dengan India sekarang. Kami akan segera bernegosiasi dengan Pakistan,” katanya, sesaat sebelum pidato Modi.

Pakistan berterima kasih kepada AS karena menjadi penengah gencatan senjata. Sementara itu, India yang menentang keterlibatan pihak ketiga dalam perselisihannya dengan Pakistan, belum mengomentari peran Washington.

(fab/fab)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Bank Dunia Pesimistis Ekonomi RI 5% di 2025, Prabowo Bisa Apa?

Next Article Pakistan Terancam ‘Malapetaka’, India Setop Pasokan Air

by admin admin No Comments

Kemenperin: PHK Panasonic Holdings Tak Berdampak di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan pemutusan hubungan kerja (PHK) Panasonic Holdings Corp secara global tak akan berdampak di Indonesia. Raksasa elektronik asal Jepang itu dikabarkan akan melakukan PHK terhadap 10 ribu karyawan di pabrik-pabriknya di sejumlah negara.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, Indonesia tetap menjadi basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara. Pabrik di Indonesia, kata dia, justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara. “PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia,” ujar Febri dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Mei 2025.

Kendati begitu, Febri mengakui utilisasi industri elektronik saat ini sedang berada di level rendah, yakni 50,64 persen pada triwulan I tahun 2025. Sebelum pandemi Covid-19, utilisasi sektor ini mencapai 75,6 persen. Kondisi ini, menurut Febri, menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi. “Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat,” ujarnya.

Di samping itu, Febri mengatakan, pemerintah berkepentingan menaikkan utilisasi melalui perlindungan pasar domestik dari gempuran produk elektronik impor. Pemerintah juga menjaga investasi elektronika yang ada di Indonesia serta menarik investasi baru itu juga menjadi fokus pemerintah.

Febri menambahkan, Indonesia memiliki keunggulan besar sebagai pasar domestik yang kuat. Pasar dalam negeri Indonesia, menurut dia, menjadi salah satu yang terbesar di kawasan. Menjaga stabilitas industri dan mendorong daya saing menjadi agenda prioritas pemerintah.

Pemerintah juga berupaya mendorong peningkatan produktivitas industri elektronik melalui pemberian insentif, pelatihan tenaga kerja industri, hingga penguatan ekosistem manufaktur berbasis teknologi. “Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi kuat antara pelaku industri dan pemerintah, sektor elektronik di Indonesia akan terus tumbuh,” ujar Febri.

Pilihan Editor:   Geliat Kerajinan Lokal Melawan Banjir Barang Impor

by admin admin No Comments

Ngeri! Pengembala Sapi dan Petani Bentrok, Orang Bersenjata Bunuh Warga

Jakarta, CNBC Indonesia – Bentrokan terjadi antara penggembala sapi nomaden dan petani di Benue, Nigeria tengah. Masalah lahan menjadi penyebabnya.

Gejolak terbaru pun muncul dari bentrokan itu. Orang-orang bersenjata dilaporkan membunuh 23 orang dalam empat serangan terpisah di negara bagian tersebut Sabtu malam.

“Orang-orang bersenjata membunuh 23 orang dalam empat serangan terpisah di negara bagian Benue, Nigeria tengah,” kata seorang pejabat Palang Merah Minggu, dikutip AFP, Senin (12/5/2025).

“Laporan dari lapangan telah mengonfirmasi pembunuhan sedikitnya 23 orang dari berbagai serangan,” tegas sekretaris Palang Merah.

Dilaporkan bagaimana delapan orang tewas di Ukum sementara sembilan tewas di wilayah dekat kota Logo serta tiga nyawa lain terlihat masing-masing di Guma dan Kwande. Beberapa lainnya terluka meski tak dilaporkan angka pastinya.

“Kami mendengar tiga pembunuhan, termasuk pasangan yang disergap saat mengendarai sepeda motor yang dibawa pergi oleh para penggembala,” kata seorang pensiunan manajer umum perusahaan listrik negara, Cephas Kangeh.

“Operator China menambang emas di daerah tersebut. Tapi serangan itu tidak terjadi di dekat lokasi penambangan,” katanya lagi.

Bentrokan pengembala dan petani di Nigeria Tengah dipicu perbedaan agama dan etnis. Para pengembali berasal dari kelompok etnis Muslim Fulani sedangkan para petani beragama Kristen.

Sebulan ini saja kerusuhan telah menewaskan 56 orang. Sebelumnya dua serangan oleh orang bersenjata tak dikenal pada awal April di negara bagian tetangga Plateau menewaskan lebih dari 100 orang.

Di Nigeria tengah, lahan yang digunakan oleh petani dan penggembala mengalami tekanan akibat perubahan iklim dan perluasan wilayah oleh manusia. Ini juga memicu persaingan mematikan untuk mendapatkan lahan yang makin terbatas.

(sef/sef)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Dunia Makin “Hot”, Indonesia Harus Bagaimana?


Next Article 35 Anak Tewas Terinjak-injak di Acara Pekan Raya Sekolah

by admin admin No Comments

Ingat Kasus Mbah Tupon, Pemerintah Minta Warga Hati-Hati Urus Tanah

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan masyarakat untuk menjaga sertifikat tanah mereka dan tidak sembarangan meminjamkannya kepada orang lain demi mencegah penyalahgunaan. “Kalau ada yang mau pinjam sertifikatnya, bahkan keponakan atau keluarga sekalipun, jangan boleh,” kata Nusron usai membagikan sertifikat hasil konsolidasi tanah untuk tanah tutupan Jepang di Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, Sabtu, 10 Mei 2025, dikutip dari keterangan resmi.

Nusron juga meminta masyarakat berhati-hati saat diminta menandatangani dokumen apa pun. Ia menekankan pentingnya membaca isi surat dengan cermat agar terhindar dari penipuan. Jika tidak bisa baca tulis, Nusron menyarankan warga meminta bantuan aparat desa. “Semoga Bapak/Ibu sudah tenang hidupnya karena sudah mempunyai sertifikat tanah,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Dalam kunjungannya ke Parangtritis, Nusron menyerahkan 811 sertifikat hasil konsolidasi tanah untuk tanah tutupan Jepang. Istilah ini merujuk pada tanah milik warga yang dirampas oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 1943–1945 untuk kepentingan pertahanan.

Pesan senada juga disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan saat memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Pertanahan Negara (STPN) Yogyakarta, Jumat, 9 Mei 2025. Ia menyinggung kasus Mbah Tupon, warga Bantul, sebagai pelajaran agar masyarakat tidak sembarangan mempercayakan pengurusan tanah. “Dari kasus Mbah Tupon di Bantul itu, saya harap masyarakat tidak lagi terlalu mempercayakan pengurusan administrasi tanah ke keluarga, saudara, teman, karena berisiko sekali,” kata Ossy.

Mbah Tupon, petani berusia 68 tahun dari Dusun Ngentak, Bangunjiwo, diduga menjadi korban mafia tanah. Saat hendak memecah bidang tanahnya, sertifikat miliknya telah berganti nama dan dijaminkan ke bank oleh orang lain. Ia hampir kehilangan tanah seluas 1.655 meter persegi karena bank berencana melelangnya. Setelah kasus ini viral, BPN Yogyakarta dan pihak bank turun tangan dengan memblokir sertifikat dan menghentikan proses lelang.

Menurut Ossy, tidak semua kasus pertanahan melibatkan jaringan mafia tanah atau pejabat. Banyak kasus berupa penipuan atau penggelapan antarindividu. Ia menyarankan masyarakat mengurus sendiri administrasi pertanahan ke kantor resmi, serta memilih pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau notaris yang tepercaya dan punya rekam jejak yang baik.

Pribadi Wicaksono berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor:  Akal Bulus Manipulasi Keuangan eFishery