Author: admin

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, meminta masyarakat untuk mendengarkan penjelasan pemerintah secara utuh tentang kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Menurutnya, agar publik dapat memahami maksud dari konteks kenaikan pajak ini yang akan resmi berlaku pada 1 Januari 2025.

“Dan tentu saja, terkait juga dengan benefit apa yang ditawarkan kepada rakyat sebagai hasil dari kebijakan tersebut,” ujar Gus Yahya dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 20 Desember 2024.

Dia mengatakan, bila masyarakat menyimak penjelasan dari pemerintah, maka akan mengetahui agenda dan problematika yang terdapat pada kenaikan PPN 12 persen ini. Yahya berharap masyarakat mampu memahami penjelasan pemerintah tentang PPN 12 persen ini.

“Sehingga masyarakat tidak sekadar menyerukan tuntutan-tuntutan parsial,” ucap dia. 

Menurut dia, kenaikan PPN 12 persen ini mengakibatkan terganggunya hubungan dialogis pemerintah dengan masyarakat. Ia mengatakan seharusnya lembaga yang mengatur kenaikan pajak ini, memberikan kejelasan dengan cara diskusi secara komprehensif kepada masyarakat. 

“Semua pihak diharapkan berpikir lebih jernih tentang apa yang secara obyektif dibutuhkan oleh negara,” tutur Yahya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan PPN 12 persen ini sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara, guna mendukung stabilitas ekonomi nasional. “Kenaikan itu sesuai dengan amanat Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers bertajuk “Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan”, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

Sri Mulyani berujar kebijakan kenaikan pajak penghasilan (PPh) ini bersifat selektif, dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium. Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan (KemenKeu), barang dan jasa kategori mewah atau premium seperti makanan, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan berstandar internasional yang berbiaya mahal. 

Menurut Sri Mulyani, setiap barang dan jasa kategori mewah akan terkena pemungutan pajak. Ia mengatakan, pengenaan pajak tersebut sebagai bentuk pemerintah yang selalu mengutamakan prinsip keadilan dan gotong-royong.

“Sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir,” kata dia.

Sri Mulyani menuturkan pemerintah juga memberikan stimulus dalam bentuk bantuan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah. Perlindungan itu, kata dia, seperti bantuan pangan dan pemberian diskon listrik sebesar 50 persen.

Selain itu, pemerintah juga akan memberi insentif perpajakan seperti, perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5 persen untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); insentif PPh 21 DTP untuk industri pada karya; serta berbagai insentif PPN dengan total alokasi mencapai Rp265,6 triliun untuk 2025.

“Meskipun ada undang-undang perpajakan dan tarif pajak, namun pemerintah tetap peka untuk mendorong barang, jasa dan pelaku ekonomi,” tutur Sri Mulyani.

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan untuk saat ini belum ada jenis beras yang ditetapkan pemerintah terkena kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen di tahun depan, termasuk di dalamnya jenis beras premium yang sebelumnya termaktub dalam daftar barang mewah yang akan terkena potongan pajak baru itu.

“Ya intinya kalau sekarang belum ada (jenis beras) yang kena PPN. Sekarang komoditas itu enggak ada yang kena PPN ya, belum,” kata dia melalui sambungan telepon saat dihubungi Tempo pada Kamis, 19 Desember 2024.

Arief mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pembahasan mengenai beras khusus yang kemungkinan akan menjadi jenis beras yang nantinya dikenakan PPN 12 persen. Namun, ia menggarisbawahi, beras khusus yang ia maksud adalah jenis beras khusus hasil impor dan bukan beras khusus yang diproduksi di dalam negeri.

“Beras khusus yang impor, itu sih kalau saran saya, itu saja kalau mau dikenakan PPN,” kata dia. Tujuan pemerintah, kata dia, adalah mendorong produksi dalam negeri dalam rangka menjaga stabilitas stok pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional. “Kalau beras khusus yang diproduksi dalam negeri jangan dulu deh, karena kita kan masih kekurangan beras,” ujarnya menambahkan.

Meski begitu, ia menekankan hingga saat ini belum ada keputusan yang ditetapkan terkait rencana tersebut. “Kami masih mau diskusi dulu dengan Kemenkeu,” tuturnya.

Dia mengatakan beras sebagai salah satu komoditas pangan strategis tidak akan dikenakan PPN sesuai yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani tempo hari. Jenis komoditas ini dinilai sebagai barang-barang pokok yang dibutuhkan masyarakat, meliputi daging, ikan, telur, sayur, susu, dan gula konsumsi.

Menurutnya, masuknya beras premium dalam daftar yang sebelumnya dirilis Kementerian Keuangan kemungkinan besar disebabkan adanya kesalahpahaman belaka. “Mungkin salah mengerti. Kalau premium itu contohnya daging wagyu yang sekilonya Rp 2 juta sampai Rp 3 juta. Dikenain (pajak) boleh enggak? Ya boleh lah, masa beli daging (seharga) Rp 2 juta enggak kena (pajak), kan lucu. Tapi kalau dagingnya Rp 120 ribu ya jangan, gitu loh,” ujarnya memberikan perumpamaan.

Berdasarkan penjelasan Arief, jenis beras yang beredar di masyarakat saat ini terbagi menjadi tiga, yakni beras medium, beras premium, dan beras khusus. “Nanti baru bicara varietas. Beras khusus misalnya, beras untuk diabetes, itu beras khusus. Beras basmati untuk hotel, restoran, katering (horeka) itu beras khusus, beras Jepang untuk makan sushi itu beras khusus,” ujarnya.

Beras premium adalah jenis beras dengan mutu terbaik sesuai SNI, dengan persentase derajat sosoh minimal 95 persen. Beras ini di pasaran dijual dengan harga Rp 15 ribu sampai Rp 16 ribu per kilogram.

Sementara, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 2 Tahun 2023, klasifikasi beras berdasarkan kelas mutu dibagi menjadi dua, yakni beras umum dan beras khusus.

Beras khusus mencakup beras ketan, beras merah, beras hitam, beras varietas lokal, beras fortifikasi, beras organik, beras indikasi geografis, beras dengan klaim kesehatan dan beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Sedangkan beras umum meliputi beras pecah kulit dan beras sosoh.

Ivani Oyuk S berkontribusi dalam penulisan artikel ini.