TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan diperlukan tambahan Rp 55,21 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
ADVERTISEMENT
Dinukil dari bahan paparan Sri Mulyani, kenaikan anggaran kesehatan ini telah mencakup perkiraan tambahan alokasi anggaran untuk kenaikan klaim pasien, rumah sakit darurat dan percepatan vaksinastor, hingga penebalan PPKM.
Kenaikan juga terjadi pada anggaran perlindungan sosial. Alokasi anggaran tersebut ditambah menjadi Rp 187,84 triliun dari mulanya Rp 153,86 triliun.
Penambahan anggaran untuk klaster perlindungan sosial adalah imbas dari respon PPKM Darurat. Selama masa pembatasan ini, pemerintah memutuskan untuk menambah bantuan sosial tunai, penyaluran kartu sembako, bantuan beras, perpanjangan diskon listrik, hingga penambahan anggaran untuk program Kartu Prakerja.
Adapun alokasi anggaran untuk program prioritas dan insentif usaha tidak berubah, kata Sri Mulyani, yaitu masing-masing Rp 117,94 triliun dan Rp 62,83 triliun. Sementara alokasi anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi turun dari Rp 171,77 triliun menjadi Rp 161,2 triliun.
Baca: Luhut Sebut Keputusan Perpanjangan PPKM Darurat Diumumkan 2-3 Hari Lagi
Lihat Juga