TEMPO.CO, Jakarta – Kabar terkait anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir santer beredar. Ada beberapa pihak yang menilai megaproyek ibu kota pengganti Jakarta tersebut bakal mangkrak karena tidak mendapatkan aliran dana, tidak sedikit pula yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah membatalkannya.
Adapun isu mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa belum ada anggaran yang direalisasikan untuk proyek IKN pada 2025. Dia mengungkapkan tengah mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU yang terdampak efisiensi menjadi Rp 29,57 triliun akibat instruksi presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Dody ketika dijumpai setelah rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2024. Lantas, bagaimana nasib IKN ke depan?
Otorita IKN Sebut Pembangunan Terus Berjalan
Merespons kabar yang beredar, Juru Bicara Otorita IKN atau OIKN Troy Pantouw menepisnya. Dia menuturkan bahwa pembangunan ibu kota baru tetap berjalan sesuai arahan Presiden.
“Ini (isu IKN diberhentikan Presiden) tidak betul. Sesuai dengan arahan Presiden untuk fokus pada penyelesaian pembangunan kantor-kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya,” ujar Troy ketika dihubungi, pada Kamis, 6 Februari 2025.
Berdasarkan hasil rapat terbatas (ratas) Prabowo dengan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, pada Selasa, 21 Januari 2025, kata Troy, Presiden menitipkan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik. Menurut dia, Prabowo meminta keberlanjutan IKN seiring persetujuan anggaran pembangunan sebesar Rp 48,8 triliun untuk lima tahun ke depan.
Arahan itu diperkuat dengan ratas tentang IKN yang diselenggarakan pada Senin, 3 Februari lalu. Kala itu, Basuki menuturkan bahwa Prabowo menyetujui penambahan anggaran IKN khusus 2025. Menurut Basuki, OIKN diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyesuaikan anggaran berdasarkan persetujuan Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun.
OIKN Ungkap Sudah Memasuki Pembangunan Tahap II
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga juga menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan. Dia menjelaskan, pembangunan tengah memasuki Tahap II periode 2025-2029, yang ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik RI pada 2028.
“Kami bertugas menyelesaikan ekosistem yudisial dan legislatif serta sarana dan prasarana pendukungnya,” kata Danis ketika dihubungi, pada Jumat, 7 Februari 2025.
Danis juga menjelaskan perihal isu anggaran IKN yang diblokir. Menurut dia, dana yang dimaksud adalah anggaran yang dialokasikan Kementerian PU untuk pembangunan IKN.
Sementara itu, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN Tahap II dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 48,8 triliun, serta dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun. “Jadi, IKN tetap berjalan untuk menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudisial,” ucap Danis.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Bilang Anggaran Belum Dibuka
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan anggaran IKN masih diblokir Kemenkeu. Dia menguraikan, pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan ibu kota baru, tetapi hanya belum dibuka.
“Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU,” ujar Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.
Hasan mengatakan, Presiden berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Anggarannya, lanjut dia, sudah disiapkan sebesar Rp 48 triliun.
Selama lima tahun ke depan, menurut Hasan, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN, kawasan gedung legislatif, dan yudikatif selesai dibangun. “Sisanya nanti akan didorong, yang akan membangunnya adalah swasta,” kata Hasan.
Otorita IKN Bilang Pembangunan Tetap Jalan, Tapi Anggaran Minim
Kemudian, Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan tidak menghambat pembangunan IKN. Dia mengungkapkan bahwa proyek terus berjalan sesuai rencana meskipun anggaran IKN diblokir sementara oleh pemerintah pusat.
Dia memastikan pembangunan tiga elemen utama IKN, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif terus berjalan. “Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran yang minim,” ucap Onesimus di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu, 8 Februari 2025.
Basuki Klaim Investasi Groundbreaking Tahap 9 Rp 6,49 Triliun
Terbaru, Basuki Hadimuljono mengklaim investasi yang akan masuk melalui groundbreaking tahap 9 di IKN mencapai Rp 6,49 triliun. Investasi tersebut, lanjut dia, berasal dari sektor pendidikan, hunian, perhotelan, ritel, dan perkantoran.
“Ada investasi swasta murni non-APBN dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebesar Rp 6,49 triliun,” ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.
Basuki menguraikan, investasi itu terdiri dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sebesar Rp 150 miliar, PT Makmur Berkah Hotel sebesar Rp 950 miliar, PT Citadel Group Indonesia sebesar Rp 3,97 triliun, PT Vitka Delifood sebesar Rp 20 miliar, dan PT Puri Persada Lampung sebesar Rp 1,4 triliun.
Kendati demikian, Basuki belum bisa memastikan kapan pelaksanaan groundbreaking tahap 9 di IKN. Dia hanya menyatakan bahwa kegiatan tersebut kemungkinan tidak dibuka dengan seremoni, seperti 8 tahap groundbreaking di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Karena Presiden (Prabowo) inginnya kalau ke sana (IKN) meresmikan,” kata Basuki ketika ditemui setelah raker bersama Komisi II DPR RI.
Hendrik Khoirul Muhid, Hendrik Yaputra, Septia Ryanthie, M. Raihan Muzzaki, dan Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.