Month: January 2025

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan IHPS tersebut berisi berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama paruh pertama 2024, termasuk evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

BPK menilai pemerintah mampu bekerja sama dengan baik dalam pengelolaan anggaran selama masa peralihan pemerintahan dan pembentukan Kabinet Merah Putih. “BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” kata Isma dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2025.

Termasuk, BPK mengapresiasi Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024. Beleid itu mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi, serta penunjukan kementerian/lembaga pengampu pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran 2024.

Dengan penyerahan IHPS I 2024 kepada presiden ini, BPK dan pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Mereka juga memastikan pengelolaan keuangan negara akan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Adapun berdasarkan laporan IHPS I 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Laporan tersebut mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Sementara itu, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada empat LKKL. Keempatnya adalah laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional. 

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memastikan pelanggan bisa bertransaksi emas digital kalau menyimpan paling sedikit 10 ribu gram emas fisik di pengelola tempat penyimpanan. Aturan ini disebut untuk melindungi pelanggan dalam mendapatkan kepastian adanya emas fisik di setiap transaksi. 

“Jumlah tersebut sebanyak 25 persennya dapat berupa uang atau setara kas di depository sehingga pelanggan mendapat kepastian adanya emas fisik dalam setiap transaksi perdagangan emas fisik secara digital,” kata Plt. Kepala Bappebti Tommy Andana dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu, 1 Januari 2025. 

Dia menyebut aturan ini juga tertuang dalam Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perba Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Tommy mengatakan Bappebti mengutamakan perlindungan kepada masyarakat dalam optimalisasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) termasuk perdagangan emas fisik secara digital. 

“Bappebti memastikan adanya emas fisik sebagai aset yang mendasari dan tersimpan di pengelola tempat penyimpanan,” kata dia. 

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Tirta Karma Senjaya mengatakan perdagangan emas fisik secara digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang diolah Bappebti, perdagangan emas fisik secara digital di Indonesia pada Januari-November 2024 mencapai Rp 53,3 triliun. 

“Meningkat 556 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu Rp 8,1 triliun,” kata dia. 

Sementara itu, volume transaksi emas mencapai 43,9 ton atau meningkat 430,6 persen dibandingkan periode yang sama di 2023 yaitu sebesar 8,3 ton. Tirta mengatakan peningkatan nilai transaksi ini salah satunya dipengaruhi kenaikan harga emas di pasar global. 

“Selain itu, hingga saat ini emas masih menjadi pilihan masyarakat dalam bertransaksi,” kata dia. 

Kendati demikian, Tirta mengatakan tantangan ekonomi dan perdagangan emas ke depan akan membuat situasi tidak mudah. Dalam menghadapi ini, PBK perlu mengoptimalisasi dan menempuh berbagai upaya strategis, termasuk perdagangan emas fisik secara digital agar semakin berkembang. 

Tirta menuturkan saat ini juga telah terbentuk ekosistem perdagangan fisik emas secara digital yang meliputi dua bursa berjangka, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Adapun lembaga kliring berjangka meliputi PT Kliring Berjangka Indonesia dan PT Indonesia Clearing House. 

Selain adanya perusahaan yang berperan sebagai bursa berjangka dan lembaga kliring, Trita mengatakan adapula perusahaan yang berperan sebagai pengelola tempat penyimpanan yaitu PT ICDX Logistik Berikat dan PT Kinesis Monetary Indonesia. Sementara itu, PT ABI Komoditi Berjangka berperan sebagai perantara untuk pedagang emas fisik secara digital. Sedangkan, asosiasi dalam kegiatan ini adalah Perkumpulan Pedagang Emas Digital Indonesia (PPEDI).

Tirta menyebutkan terdapat enam pedagang emas fisik secara digital yang telah berizin Bappebti. Enam pedagang itu yaitu PT Indonesia Logam Pratama (Treasury), PT Quantum Metal Indonesia (QuantumMetal), dan PT Syariah Koin Indonesia (Shariacoin). Berikutnya, PT Indogold Makmur Sejahtera (IndoGold), PT Laku Emas Indonesia (LakuEmas), dan PT Pluang Emas Sejahtera (Pluang).