by admin admin No Comments

Tetangga RI Deteksi 327 Kasus hMPV Mirip Covid yang Heboh di China

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan adanya 327 kasus infeksi human metapneumovirus (hMPV). Adapun, virus ini merupakan penyakit saluran pernapasan yang kini juga melonjak di China.

Kasus hMPV di China tercatat melonjak tajam, dengan 225 kasus sepanjang 2023 meningkat signifikan pada 2024. Di Malaysia, hMPV tidak termasuk penyakit yang wajib dilaporkan menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1988.

Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa hMPV adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus dari famili Pneumoviridae. Virus ini diketahui menyerang sistem pernapasan manusia.

“Ini bukan penyakit baru dan di negara ini, infeksi hMPV tidak perlu dilaporkan atau diberitahukan menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1988,” katanya mengutip Straits Times, Minggu (5/1/2025)

Kementerian menghimbau agar masyarakat tetap waspada karena infeksi saluran pernapasan akan terus berkembang di masyarakat. Masyarakat perlu secara proaktif menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran infeksi kepada orang lain, terutama di tempat tertutup dan ramai.

Pemerintah Malaysia juga akan terus memantau perkembangan infeksi saluran pernapasan baik di dalam negeri maupun internasional, meningkatkan kesiapsiagaan dan mengambil tindakan yang tepat.

“Sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran infeksi, Kementerian Kesehatan terus melakukan pemantauan dari waktu ke waktu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini termasuk virus penyebab Covid-19, influenza, dan infeksi saluran pernapasan lainnya,” kata otoritas setempat.

(pgr/pgr)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Rupiah Terancam Hingga China “Tunduk” dengan Malaysia

Next Article Ekonomi RI Kalah dari Malaysia, Airlangga: Biasa Menang!

by admin admin No Comments

Penghapusan kredit macet UMKM, ini tahap dan kriteria yang ditetapkan

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dengan memutuskan untuk menghapus kredit macet.

Kebijakan ini dibuat untuk meringankan beban para pelaku UMKM yang selama ini kesulitan bangkit akibat terjerat utang.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa program ini akan dimulai secara bertahap pada pekan kedua Januari 2025. Pada tahap awal, sebanyak 67 ribu pelaku UMKM akan dibantu dengan penghapusan utang senilai Rp2,4 triliun. Total nilai kredit macet yang akan dihapuskan pemerintah mencapai Rp14 triliun untuk satu juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Program ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Tujuannya adalah memberikan kesempatan baru bagi pelaku UMKM untuk memperbaiki kondisi usaha mereka. Dengan dihapusnya utang, UMKM diharapkan bisa kembali mendapatkan akses pendanaan dan menjalankan usaha tanpa tekanan.

Baca juga: Maman: Penghapusan piutang hanya untuk UMKM dalam daftar hitam

Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua utang UMKM dapat dihapuskan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Penghapusan piutang yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi dua hal utama:

1. Penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet pada bank, lembaga keuangan non-bank, dan badan usaha milik negara terhadap pelaku UMKM.

2. Penghapusan piutang negara macet, baik secara bersyarat maupun secara mutlak, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang bertugas sebagai Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), memandang PP ini sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan berkas-berkas piutang yang telah lama tertunda. Dalam pasal 12 peraturan tersebut, penghapusan piutang negara yang menjadi tanggung jawab KPKNL harus memenuhi kriteria berikut:

  • Piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) untuk penguatan modal usaha UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.
  • Nilai piutang pokok yang dapat dihapuskan tidak lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per penanggung utang.

Baca juga: Menteri Maman sebut 70 ribu UMKM sudah diverifikasi penghapusan utang

Meski memenuhi kriteria, dana bergulir ini tidak langsung dapat dihapuskan. Piutang yang telah diserahkan kepada KPKNL harus terlebih dahulu diurus secara optimal dan dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN. Proses menuju penghapusan mutlak dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

  • Dari PSBDT ke penghapusan bersyarat, dengan tenggat waktu paling lambat tiga bulan.
  • Dari penghapusan bersyarat ke penghapusan mutlak, yang dapat dilakukan paling cepat tiga bulan setelah Keputusan Penghapusan Secara Bersyarat ditetapkan dan paling lama hingga berakhirnya pemberlakuan PP ini.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan bahwa seluruh proses penghapusan piutang macet UMKM akan selesai pada April 2025. Kebijakan ini memberikan percepatan yang signifikan dibandingkan dengan aturan penghapusan piutang sebelumnya, di mana penghapusan mutlak baru dapat dilakukan setelah dua tahun sejak keputusan penghapusan bersyarat ditetapkan.

Baca juga: Komisi VII DPR kawal proses penghapusan piutang macet UMKM

Baca juga: Wamen UMKM ungkap penghapusan piutang macet UMKM mulai dijalankan

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

by admin admin No Comments

Greenpeace: Rencana Buka Lahan Sawit dan 20 Juta Hektare Hutan Akan Timbulkan Banyak Kesengsaraan

TEMPO.CO, Jakarta – Greenpeace Indonesia menilai rencana deforestasi untuk pembukaan lahan sawit dan 20 juta hektare hutan untuk pangan dan energi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, akan menimbulkan banyak kesengsaraan di masyarakat. 

“Dampak buruknya akan sangat dirasakan, saat ini saja yang dampak iklim banyak terjadi, seperti banjir, kekeringan kehilangan akses terhadap pangan, kebakaran,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Muhammad Iqbal Damanik saat dihubungi pada Sabtu, 4 Januari 2024. 

Menurut Iqbal, membabat hutan seluas dua puluh hektare dengan alasan menyediakan cadangan pangan dan energi adalah fikiran yang salah kaprah, lantaran salah satu fungsi hutan justru menyimpan cadangan air. 

“Hutan itu sebagaimana kita lihat di atas, sebegitu lah dia juga akar-akarnya menyebar di bawah tanah dan itu menyimpan cadangan air. Jadi kalau itu dibuka, ya airnya akan lepas,” ucap Iqbal. 

Selain itu, dia menilai pandangan pemerintah yang salah lainnya adalah berfikir kalau hutan itu adalah sebuah lahan yang kosong, sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Padahal, di situ ada masyarakat lokal dan adat yang menggantungkan kehidupannya pada hutan.

“Jadi hutan ini seperti supermarket mereka, menyediakan lahan pangan, menyediakan kebutuhan air,” tutur Iqbal.  “Makanya sangat bertolak belakang dengan ketahanan pangan dan air. Hutannya terbuka ya airnya enggak ada. Karena dia akan lepas tidak tertampung,” ucap dia lagi. 

Ia juga menyinggung kegagalan pemerintah dalam program food estate, di mana dalam program tersebut pemerintah juga membabat habis lahan hutan. Menurut aktivis lingkungan itu kebijakan ini seperti mengulang kegagalan yang sama. 

“Kami tahu bahwa isu penanganan energi ini pasti soal food estate. Dimana sih food estate yang berhasil? Enggak ada,” ujar dia.

Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa tidak semua pohon sama. White land atau lahan gambut itu menyimpan karbon dioksida lebih banyak dibandingkan dengan pohon lainnya. “Jadi ini sangat tidak masuk akal, dan asal bunyi dalam pandangan kami,” ucap dia. 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan lahan kelapa sawit di Indonesia perlu ditambah. Sebab, kelapa sawit menjadi komoditas strategis. Menurut Prabowo, saat dia melakukan lawatannya ke luar negeri banyak negara yang berharap mendapat pasokan produk sawit dari Indonesia.

“Saya kira ke depan kita harus tambah tanam sawit. Nggak usah takut membahayakan, deforestasi,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bappenas, Senin, 30 Desember 2024.

Prabowo berujar, kelapa sawit merupakan pohon dan memiliki daun. Karena itu, tanaman ini bisa menyerap karbon dioksida. “Dari mana kok kita dituduh yang mboten-mboten saja (yang tidak-tidak) oleh orang-orang itu.”

Selain mengatakan lahan sawit perlu diperluas, Prabowo meminta agar lahan sawit yang sudah ada di Indonesia untuk dijaga. Ia menginstruksikan ini kepada kepala daerah hingga aparat penegak hukum. “Bupati, gubernur, pejabat, tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita. Itu aset negara,” ujar Prabowo. 

Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.