“Kami meningkatkan, hari demi hari, perang kami melawan penyelundupan narkoba, berkat kerja luar biasa yang dilakukan oleh agen-agen kami,” kata Retailleau di media sosial X, saat ia memberi selamat kepada polisi Prancis atas operasi mereka di Le Havre.
TEMPO.CO, Jakarta – Greenpeace Indonesia menilai rencana deforestasi untuk pembukaan lahan sawit dan 20 juta hektare hutan untuk pangan dan energi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, akan menimbulkan banyak kesengsaraan di masyarakat.
“Dampak buruknya akan sangat dirasakan, saat ini saja yang dampak iklim banyak terjadi, seperti banjir, kekeringan kehilangan akses terhadap pangan, kebakaran,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Muhammad Iqbal Damanik saat dihubungi pada Sabtu, 4 Januari 2024.
Menurut Iqbal, membabat hutan seluas dua puluh hektare dengan alasan menyediakan cadangan pangan dan energi adalah fikiran yang salah kaprah, lantaran salah satu fungsi hutan justru menyimpan cadangan air.
“Hutan itu sebagaimana kita lihat di atas, sebegitu lah dia juga akar-akarnya menyebar di bawah tanah dan itu menyimpan cadangan air. Jadi kalau itu dibuka, ya airnya akan lepas,” ucap Iqbal.
Selain itu, dia menilai pandangan pemerintah yang salah lainnya adalah berfikir kalau hutan itu adalah sebuah lahan yang kosong, sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Padahal, di situ ada masyarakat lokal dan adat yang menggantungkan kehidupannya pada hutan.
“Jadi hutan ini seperti supermarket mereka, menyediakan lahan pangan, menyediakan kebutuhan air,” tutur Iqbal. “Makanya sangat bertolak belakang dengan ketahanan pangan dan air. Hutannya terbuka ya airnya enggak ada. Karena dia akan lepas tidak tertampung,” ucap dia lagi.
Ia juga menyinggung kegagalan pemerintah dalam program food estate, di mana dalam program tersebut pemerintah juga membabat habis lahan hutan. Menurut aktivis lingkungan itu kebijakan ini seperti mengulang kegagalan yang sama.
“Kami tahu bahwa isu penanganan energi ini pasti soal food estate. Dimana sih food estate yang berhasil? Enggak ada,” ujar dia.
Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa tidak semua pohon sama. White land atau lahan gambut itu menyimpan karbon dioksida lebih banyak dibandingkan dengan pohon lainnya. “Jadi ini sangat tidak masuk akal, dan asal bunyi dalam pandangan kami,” ucap dia.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan lahan kelapa sawit di Indonesia perlu ditambah. Sebab, kelapa sawit menjadi komoditas strategis. Menurut Prabowo, saat dia melakukan lawatannya ke luar negeri banyak negara yang berharap mendapat pasokan produk sawit dari Indonesia.
“Saya kira ke depan kita harus tambah tanam sawit. Nggak usah takut membahayakan, deforestasi,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bappenas, Senin, 30 Desember 2024.
Prabowo berujar, kelapa sawit merupakan pohon dan memiliki daun. Karena itu, tanaman ini bisa menyerap karbon dioksida. “Dari mana kok kita dituduh yang mboten-mboten saja (yang tidak-tidak) oleh orang-orang itu.”
Selain mengatakan lahan sawit perlu diperluas, Prabowo meminta agar lahan sawit yang sudah ada di Indonesia untuk dijaga. Ia menginstruksikan ini kepada kepala daerah hingga aparat penegak hukum. “Bupati, gubernur, pejabat, tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita. Itu aset negara,” ujar Prabowo.
Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
TEMPO.CO, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai alias PPN 12 Persen hanya akan dikenakan bagi barang mewah.
Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan untuk penjualan barang mewah, masyarakat akan dikenakan tarif PPN 12 persen.
“Sedangkan untuk barang selain barang mewah adalah 11 persen, termasuk jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Januari 2025.
Adapun daftar barang yang terdampak hanya yang sebelumnya sudah masuk dalam kategori Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Pemerintah juga mengatur kategori barang yang tergolong PPnBM, salah satunya bukan kendaraan bermotor yang dimuat dalam 15/PMK.03/2023. Lantas, apa saja daftar barang mewah yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut?
Dikutip dari Fiskal.kemenkeu.go.id, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPnBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang ke produsen.
Dilansir dari Jdih.kemenkeu.go.id, daftar barang mewah yang dikenakan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diatur dalam PMK Nomor 5/PMK.03/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan tata Cara Pengecualiaan Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berikut rinciannya:
Tarif PPnBM 20 persen
Kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 30 miliar atau lebih.
Tarif PPnBM 40 persen
– Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
– Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara; peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan api.
Tarif PPnBM 50 persen
– Kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40 persen, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, meliputi pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter.
– Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, meliputi senjata artileri, revolver, dan pistol; senjata api (selain senjata artileri, revolver, dan pistol, serta peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak).
Tarif PPnBM 75 persen
Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, meliputi kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu, terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum; yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata.
Selain itu, Menkeu menambahkan bahwa tarif PPN 12 persen juga berlaku untuk kategori kendaraan bermotor yang telah dikenai PPnBM. Daftar barang mewah tersebut diatur dalam PMK Nomor 42/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian, dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Menilik PPnBM Dasar Pengenaan PPN 12 Persen Barang-barang Mewah
Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menuturkan Timur Tengah menjadi spot konflik regional yang paling berbahaya di banding wilayah lain. Genosida yang terjadi di Palestina berubah menjadi perang kemerdekaan. Indonesia sendiri disebut memiliki peranan strategis dalam perdamaian di konflik Timur Tengah. Seperti apa?
Selengkapnya saksikan wawancara Jurnalis CNBC Indonesia Serliana Salsabila bersama Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (03/01/2025).
