Month: December 2024

Jakarta, CNBC Indonesia — Nissan akan menjadi korban pemangkasan besar-besaran dari pemotongan biaya sebagai imbas dari peleburan dengan Honda. Hal itu dikatakan mantan CEO Nissan Carlos Ghosn kepada CNBC International.

“Saya pikir, tanpa diragukan lagi, Honda akan berada di kursi pengemudi, yang sangat menyedihkan untuk dilihat setelah memimpin Nissan selama 19 tahun [dan] membawa Nissan ke garis depan industri, untuk melihat bahwa mereka akan menjadi korban pembantaian, karena ada duplikasi total antara Nissan dan Honda,” katanya kepada “Squawk Box Europe” CNBC, dikutip Rabu (25/12/2024).

Ghosn, yang pernah memimpin tiga produsen mobil sebagai bagian dari aliansi Nissan-Renault-Mitsubishi, telah tinggal di Lebanon setelah ditangkap di Jepang pada bulan November 2018 dan melarikan diri dari persidangan atas tuduhan kejahatan keuangan. Dia membantah melakukan pelanggaran.

“Praktis tidak ada saling melengkapi di sini, yang berarti, jika mereka ingin bersinergi, hal itu akan dilakukan melalui pengurangan biaya, duplikasi rencana, duplikasi teknologi, dan kita tahu persis siapa yang akan menanggung akibatnya. Mitra yang paling kecil adalah Nissan,” kata Ghosn.

Menurutnya, Nissan memiliki sisi komplementer yang lebih besar dengan pemegang sahamnya, Renault dari Prancis. Ia merujuk pada kemitraan jangka panjang yang sebagian besar telah berakhir.

Adapun spekulasi tentang potensi penggabungan Honda dan Nissan dimulai awal bulan ini, dan kedua perusahaan mengonfirmasi dimulainya pembicaraan resmi mengenai integrasi bisnis selama konferensi pers pada hari Senin.

Berdasarkan proposal saat ini, perusahaan induk akan bertindak sebagai induk dari kedua perusahaan dan akan terdaftar di Bursa Efek Tokyo, dengan Honda, yang memiliki kapitalisasi pasar sekitar empat kali lipat dari Nissan. Mitra strategis Nissan, Mitsubishi, juga terlibat dalam pembicaraan mengenai bergabung dengan grup tersebut.

Jika digabung, penjualan Nissan-Honda senilai US$54 miliar dan akan melampaui Hyundai dari Korea Selatan untuk menjadi produsen mobil terbesar ketiga di dunia, di belakang Toyota dan Volkswagen.

Grup yang terintegrasi tersebut juga akan menjadi tonggak penting dalam konsolidasi industri otomotif, yang telah lama diharapkan di Jepang dan di seluruh dunia karena bisnis yang tengah berjuang untuk menanggung biaya pengembangan kendaraan listrik dan teknologi pengemudian otonom.

(mkh/mkh)

Next Article Video : Honda-Nissan Mau Merger, Tantang Mobil China?

Jakarta (ANTARA) – Pertamina telah memperkenalkan metode baru bagi pemilik kendaraan roda empat untuk membeli BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar, menggunakan QR Code.

Menariknya, pembelian ini dapat dilakukan tanpa memerlukan ponsel di SPBU. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran dan memudahkan konsumen dalam proses transaksi.

Untuk memanfaatkan fasilitas ini, pemilik kendaraan harus terlebih dahulu mendaftarkan kendaraannya melalui situs resmi Pertamina di subsiditepat.mypertamina.id. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat dicetak.

Saat mengisi BBM di SPBU, konsumen cukup membawa cetakan QR Code tersebut dan menyerahkannya kepada petugas untuk dipindai. Proses ini memudahkan pengisian BBM tanpa perlu membawa ponsel, sehingga lebih praktis bagi pengguna.

Pendaftaran kendaraan sebagai penerima BBM subsidi masih dibuka. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel atau mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran online, Pertamina menyediakan booth pendaftaran di SPBU tertentu. Booth ini dilengkapi dengan petugas yang siap membantu proses pendaftaran secara langsung.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga: 260 SPBU di Jatim laksanakan uji coba QR code

Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses BBM bersubsidi dengan lebih mudah. Langkah ini juga bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan informasi dari laman resmi MyPertamina, panduan pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code telah disampaikan. Penting untuk diingat, sebelum membeli BBM, pengguna harus membawa cetakan QR Code kendaraan yang telah terdaftar.

Panduan membeli BBM tanpa ponsel

Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code:

1. Kunjungi SPBU terdekat.
2. Bawa cetakan QR Code kendaraan yang telah terdaftar di laman subsiditepat.mypertamina.id.
3. Serahkan QR Code tersebut kepada petugas SPBU untuk dilakukan pemindaian.
4. Petugas akan memindai QR Code guna proses verifikasi.
5. Setelah verifikasi selesai, pengisian BBM dilakukan seperti biasa.
6. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, dan transaksi pun selesai.

Baca juga: Keuntungan memiliki kode QR Pertalite

Dengan metode ini, konsumen tidak perlu membawa ponsel ke SPBU, cukup membawa cetakan QR Code yang telah terdaftar. Hal ini memudahkan bagi mereka yang tidak memiliki ponsel pintar atau memilih tidak membawanya saat pengisian BBM.

Pertamina menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran dan mendorong transparansi dalam penyaluran energi kepada masyarakat.

Bagi konsumen yang memerlukan bantuan dalam proses pendaftaran, Pertamina menyediakan layanan bantuan di SPBU tertentu. Petugas akan siap membantu proses pendaftaran dan menjawab pertanyaan terkait penggunaan QR Code untuk pembelian BBM subsidi.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan penyaluran BBM subsidi dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran, sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung masyarakat yang berhak menerima subsidi energi.

Baca juga: Cara mudah membuat kode QR untuk beli Pertalite dan solar bersubsidi

Baca juga: Kendala umum pengguna kode QR pertalite dan solusinya

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

“Yang terdata sampai saat ini adalah sebanyak lebih dari 100 orang luka ringan, untuk luka beratnya ada sebanyak 4 orang. Luka bakar berat. Sampai saat ini dalam penanganan rumah sakit,” kata Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, kepada wartawan, Selasa (24/12).

Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis kelaparan global diperkirakan makin parah akibat negara-negara besar mulai berhemat dalam memberikan bantuan. Kini jumlah orang yang kelaparan di seluruh dunia meningkat, sementara jumlah sumbangan negara-negara terkaya di dunia menurun.

Melansir Reuters pada Selasa (24/12/2024), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa mereka hanya akan mampu mengumpulkan cukup uang untuk membantu sekitar 60% dari 307 juta orang yang diprediksi akan membutuhkan bantuan kemanusiaan tahun depan.

Itu berarti setidaknya 117 juta orang tidak akan mendapatkan makanan atau bantuan lain pada tahun 2025.

Menurut data PBB, organisasi itu juga akan mengakhiri tahun 2024 dengan mengumpulkan sekitar 46% dari US$ 49,6 miliar yang dimintanya untuk bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Ini adalah tahun kedua berturut-turut badan dunia tersebut mengumpulkan kurang dari setengah dari yang dimintanya.

Kekurangan tersebut telah memaksa badan-badan kemanusiaan untuk membuat keputusan yang menyakitkan, seperti memangkas jatah makanan bagi yang kelaparan dan mengurangi jumlah orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.

Konsekuensinya terasa di tempat-tempat seperti Suriah, tempat Program Pangan Dunia (WFP), distributor makanan utama PBB, dulu memberi makan 6 juta orang.

“Melihat proyeksi sumbangan bantuannya awal tahun ini, WFP memangkas jumlah yang diharapkan dapat dibantu di sana menjadi sekitar 1 juta orang,” kata Rania Dagash-Kamara, asisten direktur eksekutif organisasi untuk kemitraan dan mobilisasi sumber daya.

Dagash-Kamara mengunjungi staf WFP di Suriah pada Maret. “Mereka mengatakan, ‘Saat ini kami mengambil dari yang lapar untuk memberi makan yang kelaparan,'” katanya dalam sebuah wawancara.

Pejabat PBB melihat sedikit alasan untuk optimis di saat konflik meluas, kerusuhan politik, dan cuaca ekstrem, semua faktor yang memicu kelaparan.

“Kami terpaksa mengurangi permohonan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan,” kata Tom Fletcher, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat.

Negara-Negara Besar Pangkas Dana Bantuan

Mayoritas dana kemanusiaan berasal dari tiga donor kaya: Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Komisi Eropa. Mereka memberikan 58% dari YS$170 miliar yang dicatat oleh PBB sebagai respons terhadap krisis dari tahun 2020 hingga 2024.

Tiga negara lain – China, Rusia, dan India – secara kolektif menyumbang kurang dari 1% dari dana kemanusiaan yang dilacak PBB selama periode yang sama.

Namun tekanan finansial dan perubahan politik dalam negeri mengubah keputusan beberapa negara kaya tentang di mana dan berapa banyak yang harus diberikan. Jerman, salah satu donor terbesar PBB, telah memangkas dana sebesar US$ 500 juta dari tahun 2023-2024.

Kabinet negara tersebut telah merekomendasikan pengurangan bantuan kemanusiaan sebesar US$1 miliar lagi untuk tahun 2025. Parlemen baru akan memutuskan rencana pengeluaran tahun depan setelah pemilihan federal pada Februari.

Organisasi-organisasi kemanusiaan juga mengamati kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah ia memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025.

Penasihat Trump belum mengatakan bagaimana ia akan mendekati bantuan kemanusiaan, tetapi ia berusaha untuk memangkas dana AS pada masa jabatan pertamanya. Ia juga telah mempekerjakan penasihat yang mengatakan ada ruang untuk pemotongan bantuan asing.

AS memainkan peran utama dalam mencegah dan memerangi kelaparan di seluruh dunia. AS telah menyediakan bantuan kemanusiaan sebesar US$64,5 miliar selama lima tahun terakhir. Jumlah tersebut setidaknya 38% dari total kontribusi semacam itu yang dicatat oleh PBB.

(wia)

Next Article PBB Teriak! ‘Marshall Plan’ Bumi Gagal Total, 733 Juta Orang Kelaparan