Month: December 2024

TEMPO.CO, Jakarta – Kenaikan tarif PPN 12 persen pada 1 Januari 2025 akan tetap berlaku. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

“Artinya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok,” kata Sri Mulyani, pada Kamis, 14 November 2024.

Menurut Sri Mulyani, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya. Saat implementasinya, ia berkata, Kementerian Keuangan bakal berhati-hati dan berupaya memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat. 

PPN merupakan salah satu pajak yang wajib dibayarkan saat melakukan transaksi jual beli yang termasuk dalam objek BKP (Barang Kena Pajak) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Kebijakan PPN 12 persen tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 atau UU HPP yang disusun oleh Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Pada beleid tersebut, PPN dinaikkan secara bertahap, yaitu 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2025.

Berdasarkan publikasi ilmiah esaunggul.ac.id, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan PPN, yaitu:

1. adanya penyerahan.
2. barang yang diserahkan adalah BKP.
3. pihak yang menyerahkan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. penyerahannya harus di Daerah Pabean, yaitu daerah Republik Indonesia. 
5. PKP yang menyerahkan harus dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya terhadap barang yang dihasilkan.

Selain unsur tersebut, prasyarat lain yang harus dipenuhi dalam kenaikan pajak adalah pemungutan harus mengutamakan prinsip keadilan dan gotong-royong. Prinsip ini juga mendasari penerapan kebijakan PPN 12 persen yang bersifat selektif untuk rakyat dan perekonomian, seperti dikutip kemenkeu.go.id.

“Keadilan adalah di mana kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang. Sementara itu, kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir,” ungkap Sri Mulyani, pada Senin, 16 Desember 2024. 

Selain adil, stimulus ini juga mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat yang dapat dilihat dari penetapan barang dan jasa, seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa angkutan umum tetap dibebaskan dari PPN (PPN 0 persen). Selain itu, Pemerintah juga memberikan stimulus dalam bentuk berbagai bantuan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, seperti bantuan pangan dan diskon listrik 50 persen.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU HPP dikutip dari jdih.kemenkeu.go.id, perubahan tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Perubahan tarif ini diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan APBN.

Adapun, berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN dikenakan atas:

• Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
• Impor BKP.
• Penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
• Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
• Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
• Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak.
• Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
• Ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak. 

Beberapa contoh barang yang terkena PPN adalah tas, pakaian, sepatu, produk otomotif, alat elektronik, pulsa telekomunikasi, perkakas, produk kecantikan, hingga kosmetik. Selain itu, jasa layanan streaming musik dan film juga menjadi target pengenaan PPN 12 persen , seperti Spotify dan Netflix. 

Ni Kadek Trisna Cintya Dewi dan Melynda Dwi Puspita turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 
Pilihan editor: PPN 12 Persen Dinilai Memberatkan UMKM

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menjalani operasi pengangkatan prostat pada Minggu (29/12). Dikutip dari Reuters, Kantor Perdana Menteri Israel menyebut Netanyahu dioperasi karena didiagnosis infeksi saluran kemih akibat pembesaran prostat jinak.

Jakarta,CNBC Indonesia – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjanji untuk menerapkan kebijakan anti-AS yang “paling keras.” Pesan Kim Jong Un tersebut dilaporkan oleh media pemerintah melaporkan pada Minggu, kurang dari sebulan sebelum Donald Trump kembali dilantik sebagai presiden AS.

Laporan AP News menyebut, selama rapat pleno Partai Pekerja yang berkuasa, Kim menyebut AS sebagai “negara paling reaktif yang menganggap anti-komunisme sebagai kebijakan negara paling absolut.” Kim mengatakan bahwa kemitraan keamanan AS-Korea Selatan-Jepang berkembang menjadi “blok militer nuklir untuk agresi.”

Kembalinya Trump ke Gedung Putih meningkatkan prospek diplomasi tingkat tinggi dengan Korea Utara. Selama masa jabatan pertamanya, Trump bertemu Kim tiga kali untuk membicarakan program nuklir Korea Utara. Namun, banyak pakar mengatakan pertemuan puncak Kim-Trump tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat karena Trump akan terlebih dahulu fokus pada konflik di Ukraina dan Timur Tengah.

Dukungan Korea Utara terhadap perang Rusia melawan Ukraina juga menjadi tantangan bagi upaya untuk menghidupkan kembali diplomasi, kata para pakar.

“Realita ini jelas menunjukkan ke arah mana kita harus maju, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita melakukannya,” kata Kim, menurut Kantor Berita Pusat Korea.

Dikatakan bahwa pidato Kim “memperjelas strategi balasan anti-AS paling keras yang akan diluncurkan secara agresif” oleh Korea Utara demi kepentingan dan keamanan nasional jangka panjangnya.

KCNA tidak menguraikan lebih lanjut tentang strategi anti-AS tersebut. Namun, dikatakan bahwa Kim menetapkan tugas untuk meningkatkan kemampuan militer melalui kemajuan teknologi pertahanan dan menekankan perlunya meningkatkan ketangguhan mental tentara Korea Utara.

Pertemuan sebelumnya antara Trump dan Kim tidak hanya mengakhiri perang retorika berapi-api, tetapi juga mengembangkan hubungan pribadi. Trump pernah berkata bahwa dia dan Kim “jatuh cinta.” Namun, pembicaraan keduanya akhirnya gagal pada tahun 2019, karena mereka bertengkar tentang sanksi yang dipimpin AS terhadap Korea Utara.

Korea Utara sejak itu telah meningkatkan aktivitas pengujian senjatanya secara signifikan untuk membangun rudal nuklir canggih yang menargetkan AS dan sekutunya. AS dan Korea Selatan menanggapi dengan memperluas latihan militer bilateral dan latihan trilateral yang melibatkan Jepang.

Menurut penilaian AS, Ukraina, dan Korea Selatan, Korea Utara telah mengirim lebih dari 10.000 tentara dan sistem senjata konvensional untuk mendukung perang Moskow melawan Ukraina. Ada kekhawatiran bahwa Rusia dapat memberikan teknologi senjata canggih kepada Korea Utara sebagai imbalannya, termasuk bantuan untuk membangun rudal nuklir yang lebih kuat.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan pekan lalu bahwa 3.000 tentara Korea Utara telah tewas dan terluka dalam pertempuran di wilayah Kursk Rusia. Ini adalah perkiraan signifikan pertama oleh Ukraina mengenai korban Korea Utara sejak pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia dimulai pada Oktober.

(hsy/hsy)

Next Article Donald Trump Mendadak Jadi Pemegang Kunci Nuklir Korut, Kok Bisa?

Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) resmi mengumumkan Info secara resmi melalui web resminya. Mengenai perubahan mekanisme autentikasi bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

Kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, keamanan, serta akurasi data penerima manfaat pensiun. .

Salah satu kelebihan aplikasi terbaru ini adalah kemudahan dalam proses autentikasi dan pendaftaran. Dimana yang sebelumnya, peserta dilakukan melalui aplikasi Autentikasi Taspen, mereka harus melalui proses verifikasi dengan melakukan sejumlah gerakan tubuh, seperti menggelengkan atau menganggukkan kepala, mengedipkan mata, hingga menyebutkan huruf ‘A’.

Dengan hadirnya aplikasi baru ini, fitur verifikasi biometrik hanya melalui swafoto di aplikasi Andal by Taspen, diharapkan proses ini menjadi lebih praktis dan memudahkan peserta.

Baca juga: Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

Mulai Januari 2025, peserta yang membuka aplikasi lama akan menerima pemberitahuan bahwa aplikasi tersebut sudah tidak lagi aktif. Peserta kemudian diarahkan untuk mengunduh aplikasi Andal by Taspen melalui Play Store atau App Store dengan mudah hanya dengan satu klik.

Perubahan ini dinilai sebagai langkah signifikan dalam modernisasi layanan Taspen, sekaligus merespons kebutuhan para pensiunan yang semakin menginginkan kenyamanan dalam bertransaksi. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meminimalkan potensi terjadinya penyalahgunaan data atau hak pensiun.

Selengkapnya mengenai mekanisme baru ini, termasuk panduan penggunaan aplikasi dan antisipasi kendala yang mungkin dihadapi, akan diumumkan secara bertahap oleh Taspen. Kebijakan ini disambut baik sebagai upaya mendukung pelayanan berbasis digital yang ramah pengguna.

Baca juga: Apakah gaji pensiunan PNS akan naik di tahun 2025?

Langkah Autentikasi melalui Andal by Taspen

Untuk Pensiunan PNS yang belum melakukan pendaftaran, terlebih dahulu harus melakukan proses enrollment dengan memilih opsi ‘Daftar’ pada aplikasi Andal by Taspen.

Sementara itu, bagi Pensiunan PNS yang sudah menyelesaikan proses enrollment, autentikasi dapat dilakukan dengan aplikasi baru ini sangat sederhana. Berikut adalah tahapan yang perlu dilakukan:

1. Download aplikasi Andal by Taspen melalui Play Store atau App Store.

2. Jalankan aplikasi dan pilih menu “Autentikasi”.

3. Isi data identitas, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor TASPEN (NOTAS), atau Kartu PNS Elektronik (KPE) pada halaman autentifikasi.

4. Ambil foto diri untuk merekam data biometrik.

5. Peserta akan mendapatkan notifikasi bahwa proses autentikasi berhasil.

Baca juga: TASPEN berikan kemudahan layanan ASN melalui superapps Andal by Taspen

Baca juga: KPK kembali periksa Rina Lauwy Kosasih terkait korupsi di PT Taspen

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

“Untuk kronologi korban tersebut, pengaduan dilakukan oleh orang tua korban yang datang ke KBRI untuk menanyakan keberadaan anaknya, yang saat itu di tahan oleh Polda Metro Jaya dan pengacara, serta diminta uang sejumlah berkisar 100 juta rupiah,” tuturnya.