Month: October 2024

“Waktu itu sebagai partai koalisi ada keinginan Golkar juga untuk kemudian menduduki kursi Pimpinan MPR, tapi setelah musyawarah mufakat, ya akhirnya itu dijatuhkan kepada Pak Muzani dan Partai Gerindra,” kata Dasco saat dikonfirmasi di kompleks parlemen, Selasa (22/10).

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus berinovasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia melalui berbagai program yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Salah satu langkah utama adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel kepada pelaku UMKM.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang disalurkan oleh bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Dana KUR sepenuhnya berasal dari lembaga penyalur dan program ini menawarkan pembiayaan yang dapat digunakan untuk modal kerja maupun investasi. KUR ditujukan bagi UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak, namun terkendala dengan agunan tambahan atau belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai nasabah bank (feasible namun belum bankable).

Dalam penyalurannya, KUR diprioritaskan untuk sektor-sektor produksi yang mencakup berbagai bidang yang menghasilkan barang dan/atau jasa, seperti:

• Pertanian, perburuan dan kehutanan
• Kelautan dan perikanan
• Industri pengolahan
• Konstruksi
• Pertambangan garam rakyat
• Pariwisata
• Jasa produksi
• Sektor produksi lainnya.

Melalui KUR, pemerintah memberikan subsidi berupa bunga rendah dan pola penjaminan. Agunan utama KUR adalah usaha atau objek yang dibiayai oleh pinjaman tersebut, sehingga pelaku usaha tetap dapat mengajukan kredit meski tanpa agunan tambahan.

Persyaratan penerima KUR Mikro telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Berikut adalah persyaratan bagi calon penerima KUR Mikro:

Persyaratan utama:

• Usaha harus produktif dan layak dibiayai serta telah berjalan minimal 6 bulan.
• Jika mengikuti pelatihan kewirausahaan, usaha harus sudah berjalan minimal 3 bulan.

Calon Penerima KUR Mikro meliputi:

• Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
• Anggota keluarga dari karyawan atau karyawati yang memiliki penghasilan tetap, atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
• Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah purna tugas atau selesai bekerja di luar negeri;
• Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dengan adanya persyaratan yang lebih sederhana dan suku bunga yang rendah, program KUR diharapkan dapat mendukung lebih banyak pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Baca juga: Sektor prioritas KUR dan daftar bank penyalur dananya

Baca juga: Suku bunga dan persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Baca juga: Bolehkah alumni program prakerja ajukan KUR? Begini penjelasannya

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) –

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan pada setiap transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa di Indonesia.

Bagi yang perusahaan atau lembaga ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), mempunyai kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPN ke DJP.

Selain itu, PKP pun boleh memungut PPN ke konsumennya. PKP memiliki dua prosedur pembayaran PPN yaitu pajak keluaran, pajak yang dibayarkan PKP saat menjual produknya dan pajak masukan atau pajak yang dibayarkan PKP saat membeli untuk pembuatan produk nya.

PPN ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi negara untuk mendukung berbagai anggaran program pembangunan.

Namun, tidak semua barang dan jasa dikenai PPN, ada klasifikasi tertentu mengenai jenis barang atau jasa apa saja yang terkena pajak ini.

Klasifikasi tersebut dikenal dengan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Perlu diketahui bahwa di Indonesia saat ini tarif PPN berlaku sebesar 11 persen. Kemudian, tahun 2025 akan meningkat mencapai 12 persen. Hal ini berdasarkan UU HPP dalam pasal 7 ayat 1.

Jenis-Jenis Barang yang Terkena PPN

Berdasarkan UU PPN pasal 4 ayat 1, berikut ini objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

• Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
• Impor BKP
• Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
• Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
• Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
• Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
• Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
• Ekspor JKP oleh PKP

Selain itu, khusus untuk barang kena pajak (BKP), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut.

• Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
• Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud,
• Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
• Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Barang Kena Pajak (BKP) berwujud

Barang berwujud adalah barang yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat, bergerak, tidak bergerak, atau disentuh. Contoh dari barang berwujud yang dikenakan PPN meliputi:

• Barang elektronik, seperti televisi, kulkas, dan smartphone.
• Pakaian dan barang-barang fashion.
• Tanah dan bangunan.
• Perabot rumah tangga, seperti kursi, meja, dan lemari.
• Makanan olahan yang diproduksi kemasan, seperti makanan ringan dalam kemasan.
• Kendaraan bermotor, termasuk mobil, motor, dan truk

Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud

Selain barang fisik, PPN juga dikenakan pada barang tidak berwujud atau yang tidak memiliki bentuk fisik. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut.

• Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana perusahaan, formula rahasia, atau merek dagang.
• Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
• Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial

Dalam menerapkan barang kena pajak yang sama terhadap barang yang dikonsumsi atau transaksi, secara keseluruhan tidak bisa dibebankan PPN.

Hal ini dikarenakan terdapat beberapa barang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, sehingga tidak dikenakan biaya PPN.

Oleh karena itu, UU PPN Indonesia menerapkan konsep negative list. Menurut teori ini, barang BKP adalah barang yang tidak tercantum dalam daftar non-BKP atau objek yang dibebaskan biaya PPN.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM menjadi salah satu pilar utama yang menggerakkan ekonomi di tanah air.

Menurut data dari Kemenko Perekonomian, pemerintah terus berupaya mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memastikan sektor UMKM bisa terus berkembang. Awalnya, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada tahun 2024, namun kemudian angka tersebut direvisi menjadi Rp280 triliun.

Menjelang tahun 2025, target penyaluran KUR diproyeksikan tetap di angka Rp280 triliun. Meski demikian, angka finalnya akan diputuskan secara resmi dalam rapat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM pada triwulan IV tahun 2024.

Dalam penyalurannya, KUR diprioritaskan untuk sektor-sektor produksi yang mencakup berbagai bidang yang menghasilkan barang dan/atau jasa, seperti:

• Pertanian, perburuan dan kehutanan
• Kelautan dan perikanan
• Industri pengolahan
• Konstruksi
• Pertambangan garam rakyat
• Pariwisata
• Jasa produksi
• Sektor produksi lainnya.

Baca juga: Jenis-jenis kredit usaha rakyat (KUR) dan kriteria penerimanya

Terdapat 46 lembaga bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur KUR untuk tahun 2024. Bank-bank ini telah dipercaya untuk menjalankan program tersebut karena memiliki jaringan yang luas dan pengalaman dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Berikut adalah daftar lengkap bank penyalur KUR yang terlibat dalam program ini:

1. BRI
2. Bank Mandiri
3. BNI
4. BTN
5. BCA
6. Bank Bukopin
7. Bank Maybank Indonesia
8. Bank Sinarmas
9. Bank Permata
10. BTPN
11. OCBC NISP
12. Bank Artha Graha Internasional
13. BRI Syariah
14. BRI Agroniaga
15. Bank Nationalnobu
16. Bank Mandiri Taspen
17. BNI Syariah
18. Bank Mandiri Syariah
19. BPD Bali
20. BPD Kalbar
21. BPD NTT
22. BPD DIY
23. BPD Sulselbar
24. BPD Sumut
25. BPD Sumbar (Bank Nagari)
26. BPD Sumsel Babel
27. BJB
28. BPD Kalsel
29. BPD Riau Kepri
30. Bank NTB Syariah
31. BPD Lampung
32. BPD Papua
33. BPD Bengkulu
34. BPD Kaltimtara
35. BPD Jambi
36. BPD Jateng
37. BPD Sultra
38. BPD Kalteng
39. BPD SulutGo
40. BPD Jatim
41. Internusa Tribuana Citra Multi Finance
42. Indosurya Inti Finance
43. First Indo American Leasing
44. Koperasi Obor Mas
45. Kospin Jasa
46. KSP Guna Prima Dana

Itulah sektor prioritas KUR dan 46 jenis bank yang merupakan penyalur KUR di tahun 2024. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan kemudahan dengan suku bunga KUR yang kompetitif, yaitu sebesar 6 persen per tahun serta plafon pinjaman yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha debitur.

Baca juga: Suku bunga dan persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Baca juga: Bolehkah alumni program prakerja ajukan KUR? Begini penjelasannya

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024