Month: October 2024

“Ibu Supriyani sekarang sedang proses melamar PPPK dan insyaallah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK,” kata Abdul Mu’ti dalam Acara Silaturahmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L) yang ada di kabinet Merah Putih. Perubahan nomenklatur itu bukan hanya soal nama dan jumlah, tapi ada pula beberapa kementerian yang kini tak lagi bernaung ke kementerian koordinator, melainkan langsung melapor ke sang Presiden.

Perubahan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet Merah Putih ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024. Peraturan yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 itu, menyebutkan ada 7 kementerian koordinator beserta kementerian yang ada di bawah pengawasannya.

Misalnya saja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin Budi Gunawan. Kemenko ini akan mengkoordinasikan 8 kementerian, di antaranya Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; dan Kementerian Pertahanan.

Ada pula Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto. Kemenko Perekonomian membawahi Kementerian Ketenagakerjaan hingga Kementerian Perdagangan.

Akan tetapi ada 4 kementerian yang tidak masuk dalam daftar di 7 kemenko, sehingga mereka akan langsung bertanggung jawab ke Presiden. Empat kementerian itu adalah Kementerian Keuangan; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; dan Kementerian Sekretariat Negara.

‘Lepasnya’ Kemenkeu dari Kemenko Bidang Perekonomian dikonfirmasi oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro. Dia mengatakan Kemenkeu akan langsung di bawah Presiden.

“Iya betul itu sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tapi langsung di bawah presiden,” ujar Deni Surjantoro, dikutip Rabu, (23/10/2024).

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce juga mengkonfirmasi kementeriannya dan Kemenkeu akan langsung diawasi Prabowo. Sebelumnya, pada masa Presiden Joko Widodo, Kementerian PANRB berada pada koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Averrouce mengatakan hal ini dilakukan karena Kemenkeu dan Kementerian PANRB bersifat khusus. Karena itu, kata dia, beberapa kementerian didesain bisa berkoordinasi dengan kementerian manapun.

“Kementerian PANRB misalnya, jadi bisa di mana saja, kan itu ada klausul yang mengatur bisa berkoordinasi dengan kementerian lainnya atau instansi lain yang dianggap perlu,” ujar dia.

Alasan kedua, Prabowo ingin memutus jenjang struktural Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB, supaya ketika dibutuhkan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator tertentu bisa lebih fleksibel.

“Makanya mereka lebih fleksibel di situ supaya koordinasinya juga lebih,” kata dia.

(rsa/haa)

Next Article Video: Tim Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Temui Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Korea Utara (Korut) buka suara soal laporan Korea Selatan (Korsel) yang menyebutkan negara itu mengirimkan pasukan ke Ukraina untuk membantu Rusia. Hal ini ditegaskan seorang perwakilan Korut selama Sidang Umum PBB di New York, Senin (21/10/2024).

Sebelumnya, badan mata-mata Seoul mengatakan pada hari Jumat bahwa Pyongyang mengirim pengerahan pasukan “skala besar” untuk membantu sekutunya, dengan mengklaim bahwa 1.500 pasukan khusus sudah berlatih di Timur Jauh Rusia dan siap segera menuju garis depan perang Ukraina.

Mengomentari laporan ini, delegasi Korut itu mengatakan bahwa laporan Korsel merupakan sesuatu yang hanya bersifat rumor. Menurutnya, Pyongyang tidak perlu mengomentarinya lagi.

“Klaim Seoul ditujukan untuk mencoreng citra DPRK dan merusak hubungan yang sah, bersahabat, dan kooperatif antara dua negara berdaulat,” kata perwakilan tersebut dalam rapat komite pada hari Senin sebagaimana dikutip AFP.

Pyongyang dan Moskow semakin dekat sejak serangan Rusia ke Ukraina tahun 2022, dengan Seoul dan Washington mengklaim bahwa pemimpin Korut Kim Jong Un telah mengirim senjata untuk digunakan di Ukraina.

Media pemerintah Korut pun belum mengomentari dugaan pengerahan pasukan tersebut. Rusia juga belum mengkonfirmasi pengerahan pasukan tersebut, tetapi membela kerja sama militernya dengan Korut.

“Kerja sama antara Rusia dan Korut tidak ditujukan untuk melawan kepentingan keamanan Korsel,” ungkap Duta Besar Rusia untuk Korsel.

Di sisi lain, Korsel mengutuk keras Pyongyang yang disebutnya terus membantu Rusia di Ukraina. Mereka bahkan memperingatkan bahwa pihaknya ‘tidak akan tinggal diam’ jika aliansi militer antara Korut dan Rusia berlanjut.

“Korut, yang telah menyediakan senjata militer berskala besar bagi Rusia, mengirim pasukan ke perang agresi ilegal Rusia di Ukraina merupakan ancaman keamanan yang signifikan tidak hanya bagi negara kita tetapi juga bagi masyarakat internasional,” kata Dewan Keamanan Nasional.

“Menanggapi kemajuan kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara setelah pengerahan pasukan tempur Korea Utara, pemerintah akan menerapkan tindakan penanggulangan bertahap,” tambahnya.

Pernyataan ini serupa dengan suara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya yang menyuarakan kekhawatiran tentang Korut yang menyediakan senjata untuk Rusia. Washington, bersama aliansi militer NATO, menganggapnya sebagai eskalasi yang berpotensi berbahaya dalam konflik Ukraina yang telah berlangsung lama.

Sementara itu, saudari perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, menyebut Ukraina dan Korsel sebagai ‘anjing jahat’ yang dibesarkan oleh AS. Ia kemudian sekali lagi menuduh Seoul mengirim pesawat nirawak ke Pyongyang.

“Seoul dan Kyiv adalah mitra yang sama persis dalam hal mengantongi dan melepaskan pernyataan sembrono terhadap negara-negara bersenjata nuklir secara acak tanpa kemampuan menindaklanjuti,” katanya.

(luc/luc)

Next Article Korsel Ungkap Bukti Mengejutkan, Rusia-Korut Jalin Kerjasama Militer