Month: October 2024

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama masa pemerintahannya. Jauh dari target itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 5,7 persen hingga 2029. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menjelaskan pertumbuhan 8 persen mustahil tercapai tanpa perubahan kebijakan yang mendasar.

Proyeksi IMF tertuang dalam dokumen World Economic Outlook edisi Oktober 2024. Berdasarkan laporan itu, tahun depan ekonomi RI diprediksi tumbuh 5,7 persen, setelah tahun ini tumbuh 4,96 persen. Sementara untuk 2026, proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6 persen, dan untuk 2027 sebesar 5,7 persen. Kemudian pada 2028, ekonomi Indonesia diramal tumbuh 5,6 persen dan selanjutnya 5,7 persen di tahun 2029. 

Proyeksi ini lebih rendah daripada proyeksi pemerintah yang tertuang dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni dalam kisaran 5,1 – 5,5 persen tahun depan dan tumbuh hingga 5,8 – 6,6 persen pada 2029. “Menurut saya, kemungkinan tumbuh 8 persen dari proyeksi IMF ini tidak ada. Mustahil. Kalau mau diubah berarti harus ada perubahan mendasar,” ujar Awalil dalam webinar Proyeksi IMF: Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Walaupun proyeksi IMF tersebut jauh di bawah target pemerintah RI, Awalil mengartikan prediksi itu sebenarnya masih tergolong optimistis karena nilainya tidak jauh dengan rata-rata negara sebaya di Asia. IMF dalam laporannya juga memproyeksikan indikator-indikator lain seperti inflasi, tingkat pengangguran, defisit APBN, utang, dan transaksi berjalan.

Berdasarkan analisis Awalil terhadap indikator-indikator tersebut, terdapat kemungkinan ekonomi Indonesia menjadi tidak baik. Sebab, beberapa indikator seperti tingkat pengangguran dan investasi hingga 2029 diprediksi kurang baik. “Proyeksi IMF itu memperlihatkan sebetulnya ekonomi Indonesia ini rawan kalau ada kejadian tidak terduga, external shock,” ujarnya.

Ia lantas menyarankan agar pemerintah tidak mengejar angka 8 persen, melainkan mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Menurut dia, kriteria pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berarti produksi meningkat dan ada keseimbangan di masyarakat. “Kalau pemerintahan Prabowo bisa membuat rata-rata pertumbuhan 6 persen yang sangat berkualitas, andai beliau panjang umur dan rakyat menerima perubahan yang bagus itu, maka kita bisa bicara soal 8 persen di periode keduanya,” kata dia.

Pilihan editor: AirAsia Indonesia Bukukan Pendapatan Rp 4,93 Triliun di Kuartal III 2024, Naik 20 Persen

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024. Persamuhan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Politikus yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, rapat ini merupakan koordinasi antarlembaga untuk mencapai target-target pemerintah, terutama swasembada pangan. Ia mengatakan, kunci-kunci untuk mewujudkan target itu adalah kerja sama antarlembaga.

Eks Menteri Perdagangan itu mencontohkan, Kementerian Pertanian merupakan pemangku kebijakan utama di sektor produksi. Menurut dia, banyak kementerian dan lembaga lainnya yang harus terlibat di sektor ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dapat mendukung ketersediaan air dan irigasi. Badan usaha milik negara (BUMN) pangan mengurus pupuk, bibit, dan benih. Sedangkan Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas lahan pertanian.

“Oleh karena itu penting adanya koordinasi, dan kita ini satu tim sehingga goal-nya itu adalah untuk mencapai swasembada pada 2028 nanti,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, dikutip dari keterangan tertulis.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Selain itu, hadir pula Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar. 

Kemenko Bidang Pangan merupakan lembaga baru dibentuk untuk mendukung target pemerintahan Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia di bawah pemerintahannya.

Untuk mencapai swasembada pangan, ia akan dibantu oleh para pakar. Prabowo optimistis swasembada pangan akan terwujud paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

“Saudara-saudara, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo.

Saat ini Indonesia merupakan salah satu pengimpor pangan terbesar di dunia. Hal tersebut tercermin dari indeks ketahanan pangan Indonesia yang masih rendah, yakni berada di posisi 63 dari 113 negara pada 2023.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Airlangga Sebut Belum Ada Penambahan Anggaran Kantor untuk Kementerian Baru: Sementara Sesuai Pagu