Month: October 2024

Jakarta (ANTARA) – Blok ekonomi BRICS yang baru saja menyelenggarakan pertemuan puncak ke-16 di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober 2024, kembali menarik perhatian dunia, terutama terkait rencana pembentukan mata uang cadangan baru.

BRICS merupakan kelompok ekonomi negara berkembang yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini bertambah mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Mata uang BRICS merupakan konsep mata uang lokal yang tengah direncanakan negara anggota BRICS untuk perdagangan dan investasi antar negara anggota.

Berdasarkan Deklarasi Kazan, yang dikeluarkan pada akhir pertemuan puncak ke-16, anggota BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif.

“Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara BRICS dan mitra dagang mereka. Kami mendorong penguatan jaringan perbankan koresponden dan memungkinkan penyelesaian dalam mata uang lokal,” tulis deklarasi tersebut.

Mata uang BRICS yang potensial akan memungkinkan negara-negara ini untuk menegaskan kemandirian ekonomi mereka sambil bersaing dengan sistem keuangan internasional yang ada.

Melansir Nasdaq, negara-negara BRICS hingga kini belum memiliki mata uang digital spesifik mereka sendiri, tetapi sistem pembayaran berbasis blockchain BRICS sedang dalam tahap pengerjaan.

Platform ini akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota menggunakan gateway pembayaran untuk penyelesaian dalam mata uang digital bank sentral.

Adapun tujuan rencana dibentuknya mata uang BRICS, mendorong untuk mengurangi dominasi mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan internasional dan memperkuat pengaruh ekonomi mereka.

Hal ini lantaran didorong oleh ketidakstabilan keuangan global baru-baru ini dan kebijakan luar negeri AS yang agresif, dan telah meningkatkan ketegangan di antara blok tersebut.

Sistem saat ini didominasi oleh dolar AS, yang mencakup sekitar 90 persen dari semua perdagangan mata uang. Kebiasaan itu menyebabkan negara-negara yang bergantung pada dolar AS harus mengikuti yurisdiksi Amerika Serikat agar dapat menghindari sanksi dari negara-negara Barat.

Oleh karena itu, pembentukan mata uang BRICS sebagai upaya penurunan permintaan atau yang dikenal sebagai de-dolarisasi untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar AS.

Negara-negara BRICS tidak secara langsung menolak dolar AS, tetapi sedang mempersiapkan alternatif jika akses terhadap dolar AS terus dibatasi. Hal ini disampaikan Presiden Rusia Putin dalam KTT BRICS ke-16.

“Dolar tetap merupakan alat yang paling penting dalam keuangan global, namun menggunakannya sebagai senjata politik akan merusak kepercayaan terhadap mata uang ini,” ujar Putin, dikutip dari Financial Express.

Dengan mengeksplorasi mata uang alternatif untuk perdagangan, BRICS berupaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh tindakan politik tersebut.

Menurut Putin, penggunaan dolar sebagai senjata akan mempercepat transisi ke struktur keuangan baru, yang mengisyaratkan bahwa blok BRICS sedang bergerak menuju “sistem ekonomi yang lebih adil.”

Melansir Sputnik, jika gagasan mata uang tunggal BRICS terwujud, Bank Pembangunan Baru (NDB) lembaga keuangan negara-negara anggota BRICS, dapat menjadi semacam clearing center yang akan menyederhanakan masalah pembayaran untuk pengiriman barang bersama, menurut Kementerian Keuangan Rusia Anton Siluanov.

Mata uang digital BRICS yang potensial dapat memungkinkan blok BRICS untuk melewati jaringan keuangan Barat, menawarkan cara baru untuk melakukan perdagangan tanpa bergantung pada dolar AS.

Bahkan, beberapa usulan menyarankan untuk mendukung mata uang BRICS dengan emas, yang dapat memberikan stabilitas dan mengurangi risiko yang terkait dengan inflasi mata uang fiat.

Meski demikian, mata uang BRICS masih dikembangkan dan belum ada pengumuman resmi tentang peluncurannya. Hingga saat ini, anggota BRICS masih menggunakan mata uang nasional masing-masing untuk transaksi perdagangan.

Baca juga: Ekonom: Keanggotaan RI di BRICS berpotensi pengaruhi aksesi OECD

Baca juga: Daftar negara yang berminat gabung BRICS

Baca juga: Daftar negara peserta KTT BRICS 2024 di Rusia

Baca juga: Sekilas BRICS: Kelompok kemitraan strategis

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, CNBC Indonesia – Muncul ‘harta karun’ lithium di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Melihat hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama perusahaan Prancis, PT Eramet Indonesia Mining, berkolaborasi untuk menyelidiki potensi tersebut.

Lithium dikenal sebagai salah satu mineral kritis yang dibutuhkan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Penjajakan kerja sama tersebut bertujuan untuk mengembangkan studi dan eksplorasi mineral strategis di Indonesia.

Kepala PSDMBP, Agung Pribadi menjelaskan bahwa penyelidikan di Grobogan merupakan tindak lanjut dari studi awal mengenai potensi lithium brine yang dimulai pada tahun 2023 di kawasan Bledug Kuwu, Jawa Tengah.

“Kegiatan tersebut akan melibatkan metode geofisika dan geokimia, dengan PSDMBP dan Eramet berkontribusi dalam penggunaan peralatan dan teknik yang berbeda,” ujar Agung dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (26/10/2024).

Dalam penelitian tersebut, PSDMBP akan menggunakan metode seperti gravity, ground magnetic, dan magnetotelluric, sedangkan Eramet akan menerapkan teknik seperti geolistrik, self-potential, dan passive seismic.

Agung membeberkan pihaknya sudah melakukan persiapan teknis untuk kegiatan tersebut sejak Agustus 2024 lalu. Pihaknya akan mengurus perizinan serta sosialisasi kepada pemerintah setempat pada 21 Oktober 2024 mendatang.

Selain itu, metode geokimia berupa pengambilan sampel air brine juga akan dilakukan oleh tim PSDMBP untuk dianalisis lebih lanjut di laboratorium.

Selanjutnya, sebagai bagian dari implementasi kerja sama, delegasi dari Badan Geologi dan PSDMBP dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke fasilitas R&D Eramet di Paris, Prancis, pada awal Desember 2024.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari teknologi ekstraksi litium dari geothermal brine yang sedang dikembangkan oleh Eramet, sekaligus memperkuat transfer pengetahuan dalam rangka pengembangan industri mineral kritis di Indonesia.

(fsd/fsd)

Next Article Wilayah di RI Ini Simpan ‘Harta Karun’ Untuk Masa Depan Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan peraturan dan insentif untuk menarik minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Kendaraan Listrik atau Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) atau KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Tahun 2023. Peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang kebijakan pajak kendaraan listrik atau Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL Berbasis Baterai).

“Peraturan ini memberikan sejumlah insentif signifikan bagi pemilik kendaraan listrik, terutama terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” ucapnya dikutip, Jumat (25/10/2024).

Berikut Sejumlah Insentif pada Pasal 10 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023

1. Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB.

2. Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB.

3. Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB.

4. Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

5. Kepemilikan KBL Berbasis Baterai kedua dan seterusnya diberikan insentif tidak dikenakan tarif pajak progresif.

6. Penyerahan kepemilikan KBL Berbasis Baterai diberikan insentif tidak dikenakan BBNKB, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PKB 0% untuk Kendaraan Listrik

Salah satu poin penting dalam Peraturan Gubernur ini adalah pengenaan PKB sebesar 0% untuk KBL Berbasis Baterai, ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB. Artinya, kendaraan listrik yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan tidak dikenakan PKB sama sekali.

Hal ini berlaku baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, baik untuk angkutan orang maupun barang.

Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan yang dikonversi dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai. Kendaraan yang mengalami konversi masih dikenakan PKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kendaraan bermotor biasa.

Penghapusan Pajak Progresif

Selain penghapusan PKB, insentif juga diberikan dalam bentuk penghapusan tarif pajak progresif bagi pemilik KBL Berbasis Baterai kedua dan seterusnya.

Dalam kondisi normal, pajak progresif dikenakan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh satu individu atau entitas. Dengan adanya kebijakan ini, pemilik kendaraan listrik tidak perlu khawatir tentang peningkatan tarif pajak seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan listrik yang mereka miliki.

Bebas BBNKB untuk Kendaraan Listrik

Tidak hanya PKB, penyerahan kepemilikan KBL Berbasis Baterai juga diberikan insentif berupa penghapusan BBNKB. Artinya, saat terjadi transaksi jual-beli atau perpindahan kepemilikan kendaraan listrik, tidak akan dikenakan biaya BBNKB.

Kebijakan ini tentunya membuat kepemilikan kendaraan listrik menjadi lebih menarik dan terjangkau bagi masyarakat DKI Jakarta.

“Dengan berbagai insentif yang diberikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan,” kata dia.

Dia menegaskan langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara di ibu kota. Penggunaan kendaraan listrik yang semakin luas diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Jakarta yang lebih hijau dan sehat.

“Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 ini menunjukkan komitmen serius dari pemerintah daerah dalam mendukung transisi menuju energi bersih dan transportasi berkelanjutan,” ungkap dia.

Morris berharap dengan adanya kebijakan ini, masyarakat semakin tertarik untuk menggunakan kendaraan listrik. Sehingga Jakarta dapat menjadi pionir dalam penggunaan teknologi ramah lingkungan di Indonesia.

(rah/rah)

Next Article International Mayors Forum 2024 Wujudkan Percepatan Pembangunan