“Ada yang bilang begitu besarnya kekuatan mereka, tak ada urusan, PDI Perjuangan lebih besar dari Mulyono, pastikan ini. Saya tak tahu kalian ada di sini siapa, yang merekam kalian, nanti kau sampaikan itu,” kata Edy dalam acara PDIP di Medan, dikutip Minggu (29/9).
Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) secara konsisten mendukung olahraga otomotif di Indonesia dan selama tiga tahun terakhir menjadi penyokong utama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan selama 67 tahun perusahaan tidak hanya menjalankan peran utama melayani kebutuhan energi di Indonesia, namun juga turut mendorong pengembangan olahraga nasional, termasuk ajang kompetisi otomotif.
“Selama tiga tahun kami mendukung Pertamina Grand Prix of Indonesia. Ini merupakan komitmen membawa olahraga balap motor internasional ke Indonesia yang dapat membuka peluang bisnis pada skala global” ujar Nicke di sela-sela menyaksikan gelaran MotoGP Pertamina GP of Indonesia 2024 di Pertamina Mandalika Internasional Circuit, Sabtu (28/9).
Menurut Nicke, Pertamina telah memberikan dukungannya di dunia olahraga otomotif di berbagai event balapan, baik skala nasional maupun internasional, termasuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024. Selain mensponsori event MotoGP, Pertamina juga mendukung tim motor yang berlaga di ajang ini. Pada tahun 2022-2023 mendukung tim SAG di kategori Moto2.
Sedangkan sejak tahun 2024 ini Pertamina memberikan dukungan penuh untuk Pertamina Enduro VR46 Racing Team di kategori MotoGP. Nicke berharap para pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team bisa memberikan penampilan terbaiknya.
“Dalam dua balapan terakhir, antusiasme untuk menonton langsung Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika sangat tinggi. Hal ini memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional,” ujar Nicke.
Nicke mengungkapkan bahwa ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia telah berkontribusi bagi perekonomian nasional sebesar Rp 4,5 triliun pada 2022 dan Rp 4,3 triliun pada 2023. Tahun ini dampak ekonominya diharapkan bisa mencapai Rp 4,5 triliun atau lebih besar lagi.
Kehadiran Pertamina Grand Prix of Indonesia, tambahnya juga mampu menyerap tenaga kerja. Tahun lalu event MotoGP of Indonesia menyerap 4.600 tenaga kerja.
“Tahun ini diharapkan bisa meningkat lebih besar lagi sehingga bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Nicke optimistis.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina juga kembali mengajak UMKM Mitra Binaan Pertamina sebanyak 60 UMKM. Tahun lalu omset UMKM binaan Pertamina mencapai Rp 700 juta naik 53% dibandingkan 2022.
“Tahun ini diharapkan omset para pelaku UMKM bisa terus mengalami kenaikan lebih besar lagi,” ujar Fadjar.
Dia menambahkan, ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia selain memberikan dampak terhadap ekonomi nasional juga diharapkan terus membawa manfaat bagi masyarakat lokal, khususnya Lombok dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Next Article Pertamina Goes To Campus Siap Hadir di 15 Perguruan Tinggi
“Kalau itu melihat sebenarnya memproyeksikan tantangan ke depan. Tadi seperti yang saya bilang, kami sepakat Jakarta perlu pemimpin yang punya kapasitas dan kompetensi. Jadi kita bisa melihat itu dari tiga pasangan yang ada, pasangan RK-Suswono itu menurut kami paket lengkap. Karena hanya mereka yang punya pengalaman jadi wali kota, memimpin kota, kemudian jadi gubernur, memimpin sebuah provinsi. Dan juga Pak Suswono punya pengalaman sebagai menteri. Jadi itu poin pertama,” ucap Anggara.
TEMPO.CO, Jakarta – Laporan Kinerja APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada akhir September 2024 mencatat utang pemerintah telah menembus Rp8.641 triliun. Tahun depan, pemerintah berencana menambah utang lagi Rp775 triliun.
Dalam laporan APBN KiTa edisi September, disebutkan pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal. “Rasio utang per akhir Agustus 2024 yang mencapai 38,49 persen terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTa dikutip Sabtu, 28 September 2024.
Penarikan utang berdampak pada beban pembayarn di tahun-tahun yang akan datang. Sebelumnya Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dradjad Wibowo, memaparkan tahun depan hampir separuh pendapatan negara bakal habis untuk membayar utang. “Dari pendapatan negara Rp3 ribu triliun, Rp1,3 ribu triliun habis untuk debt service, almost 50 persen,” kata dia dalam UOB Economic Outlook dikutip, Jumat, 28 September 2024.
Adapun pendapatan negara pada 2025 ditargetkan Rp3.005 triliun. Sebesar Rp1.353,2 triliun bakal dipakai untuk membayar pinjaman, terdiri dari Rp800,3 triliun cicilan pokok dan Rp552,9 triliun bunga. Karena itu pemerintah harus mencari cara menaikkan pendapatan.
Beban utang jatuh tempo Rp800 triliun bakal ditanggung oleh pemerintahan era Prabowo Subianto tiap tahun sejak 2025-2027. Utang ini berasal dari pinjaman untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, laju kenaikan utang cukup pesat. Pada 2014, sebesar Rp2.608,7 triliun sementara pada akhir masa jabatannya atau hingga Agustus, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp8.461, 9 triliun.
Kementerian Keuangan membeberkan strategi pemerintah untuk membayar utang jatuh tempo. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan dalam Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR) Kemenkeu Riko Amir mengatakan pembiayaan akan dilakukan dengan prinsip refinancing, yang berarti pendanaan kembali.
Refinancing adalah metode pelunasan utang dengan mengambil pinjaman baru untuk membayar pinjaman yang sudah ada. Pinjaman baru tersebut memiliki ketentuan berbeda seperti bunga lebih rendah, jangka waktu lebih lama atau struktur pembayaran yang berbeda. “Kita masih punya kemampuan untuk membayar defisit plus utang jatuh tempo tadi, dengan tetap prinsip refinancing,” ujar Riko.
Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Siasati Utang Rp 800 T di Tahun Pertama Prabowo, Kemenkeu Bakal Lakukan Refinancing
TEMPO.CO, Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) memperbarui perjanjian pertukaran bilateral dalam mata uang lokal tahun ini, yang bakal memungkinkan kedua bank sentral untuk melakukan pertukaran rupiah dan ringgit hingga Rp 82 triliun.
Perjanjian tersebut diteken oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur BNM Dato’ Seri Abdul Rasheed Ghaffour dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.
Pembaruan Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA) memungkinkan pertukaran mata uang lokal antara BI dan BNM hingga senilai RM24 miliar atau Rp 82 triliun untuk jangka waktu lima tahun ke depan.
Dalam pertemuan tersebut, pemimpin kedua bank sentral juga membahas arah kebijakan yang mencakup makroekonomi, moneter dan keuangan, sistem pembayaran dan digitalisasi, serta strategi untuk memajukan keuangan Islam.
“Bank Indonesia memandang peningkatan kerja sama perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal (LCBSA) dengan BNM merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia,” kata Perry, dikutip dari keterangan tertulis BI pada Jumat.
Turut berbicara di acara penandatanganan, Gubernur BNM Dato Seri’ Abdul Rasheed Ghaffour menyambut baik kesepakatan LCBSA ini, seiring meningkatnya perdagangan dan interkoneksi keuangan antara Malaysia dan Indonesia.
“Kerja sama LCBSA melengkapi kerja sama transaksi berbasis mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) yang sudah berjalan dan saat ini menjadi skema utama dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi dalam mata uang masing-masing negara,” ujarnya.
Malaysia dan Indonesia pertama kali menerapkan kerja sama LCBSA pada 2019, yang kemudian diperpanjang pada 2022. Di tahun itu, kedua bank sentral memperbarui perjanjian LCBSA hingga pertukaran mata uang lokal senilai RM8 juta atau Rp28 triliun. Jumlah itu dinyatakan berlaku sampai tiga tahun ke depan.
Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api